Pandemi Covid-19 dan Masalah Sosial

 

Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan virus korona saat ini telah menjadi ancaman global dan sudah cukup terlambat untuk diantisipasi karena penyebarannya yang sudah semakin masif. Di wilayah Sumatera Barat sendiri tercatat 17 kasus terkonfirmasi positif, dengan 73 orang pasien dalam pengawasan per tanggal 5 April 2020 (website pemantauan korona Pemprov Sumbar).

Di media sosial, khususnya twitter, terjadi perdebatan antara kelompok yang menyerukan social distancing dengan lockdown. Social distancing adalah metode pencegahan penyebaran Covid-19 dengan membatasi interaksi sosial individu. Sedangkan metode lockdown berarti penguncian atau pengarantinaan suatu wilayah dengan menutup akses masuk maupun keluar. Beberapa provinsi di Indonesia sudah menerapkan metode lockdown secara lokal.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah resmi mengubah istilah social distancing menjadi physical distancing. Hal ini dimaksudkan agar interaksi antar masyarakat tetap berlangsung walaupun berjauhan fisik. Tentu hal ini lebih baik, mengingat dalam konsep social distancing telah membatasi interaksi sosial masyarakat. Dalam penerapan physical distancing masyarakat diminta agar tetap terhubung menjalin interaksi sosial dengan cara yang lain.

Permasalahan penyebaran virus Covid-19 tidak hanya terkait masalah kesehatan. Lebih dari itu Covid-19 juga merupakan masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu kondisi negatif yang dihadapi oleh masyarakat. Solusinya dapat diambil oleh negara dan juga oleh masyarakat itu sendiri yang di dalamnya terdapat tokoh masyarakat, cendikiawan, ataupun para ilmuwan. Namun, tidak semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai masalah sosial.

Ada empat pertimbangan suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial. Pertama, bahwa masalah itu berpotensi memantik api kerusakan di berbagai sektor, baik fisik maupun psikis individu atau pun kelompok masyarakat. Kedua, masalah itu melanggar satu atau lebih nilai/standar yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Ketiga, masalah itu terjadi dalam keadaan yang terus menerus. Keempat, masalah tersebut membutuhkan suatu solusi berdasarkan evaluasi dari berbagai pihak (Parillo, 2002).

Dalam menganalisis suatu permasalahan sosial ada beberapa perspektif yang dapat dijadikan sebagai pisau analisa, seperti patologi sosial, disorganisasi sosial dan konflik nilai. Ketiganya dapat kita gunakan dalam menganalisis permasalahan sosial yang timbul oleh penyebaran virus Covid-19 ini. Patologi sosial memposisikan masyarakat layaknya organisme hidup, sehingga bila salah satu bagian dari organisme hidup tersebut sakit maka kemungkinan besar akan terjadi pula penyakit pada organ lainnya. Berangkat dari perspektif tersebut, dengan adanya penyebaran virus Covid-19 telah mengakibatkan banyak struktur-struktur sosial yang berkurang bahkan hilang fungsinya. Misalnya kegiatan di sekolah, perguruan tinggi dan tempat ibadah ditiadakan karena dinilai mengumpulkan orang dan berpotensi menyebarkan virus. Di Sumatera Barat sendiri semua aktivitas belajar mengajar telah dihentikan sementara dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh.

Pemerintah baik pusat maupun provinsi telah membuat peraturan agar masyarakat menerapkan physical distancing demi mencegah penularan, tetapi ironisnya, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi larangan tersebut. Masyarakat masih banyak yang berkeliaran untuk hal yang tidak penting dan mendesak. Hal ini adalah suatu pelanggaran yang kemudian dapat menjadi patologi dalam masyarakat.

Kemudian kita dapat menggunakan perspektif disorganisasi sosial untuk melihat tidak berfungsinya aturan social di dalam masyarakat. Disorganisasi social telah mengakibatkan berkurangnya kekuatan mengikat baik bagi koordinasi antar bagian maupun dalam melakukan kontrol terhadap perilaku individu (Soetomo, 2008). Pemahaman ini digunakan dalam konteks perubahan system. Fenomena banyaknya perantau yang bekerja di daerah zona merah yang kemudian pulang kampung ke wilayah Sumatera Barat berpotensi mengakibatkan terjadinya disorganisasi sosial. Tercatat para perantau yang sudah pulang kampung telah mencapai angka 19.000 dan terbanyak melalui jalur darat (ANTARA Sumbar).

Pemerintah Sumatera Barat sendiri sudah mengeluarkan edaran agar perantau tidak melakukan kegiatan mudik awal ini. Namun, edaran ini dianggap seperti angin lalu saja. Sampai kemudian ditemukan pasien positif korona meninggal yang ditengarai pulang dari Jakarta, yang merupakan zona merah penyebaran virus ini. Sejalan dengan edaran tersebut, pemerintah daerah juga telah membuat regulasi agar setiap Orang Dalam Pemantauan (ODP) melakukan isolasi diri. Isolasi diri tersebut tidak hanya secara mandiri tetapi juga pemerintah daerah menyiapkan sejumlah tempat sebagai isolasi. Namun faktanya di lapangan, telah terjadi disorganisasi sosial di Pasaman Barat dimana masyarakat menolak daerahnya dijadikan sebagai tempat isolasi. Berdasarkan pandangan ini, konflik sosial muncul di dalam hubungan kelompok sosial itu sendiri.

Pandangan yang terakhir menggunakan perspektif konflik nilai yang terjadi jika dua atau lebih kelompok masyarakat saling bertemu dan berkompetisi (Julian, 1986). Dalam hal ini, konflik nilai terjadi antara ODP, PDP dan bahkan orang yang positif dengan masyarakat yang sehat pada umumnya. Bibitnya sudah mulai tampak dengan adanya saling mencurigai antar anggota masyarakat. Pada tingkatan tertentu tanpa kita sadari telah mengakibatkan polarisasi di dalam masyarakat. Hal ini tentunya akan membahayakan bagi persatuan bangsa dalam menghadapi masa pandemi ini. Pada saat ini, semboyan “bersatu kita teguh” tidak lagi tepat digunakan, namun “bercerai justru kita akan teguh”. Marilah kita bersama menaati himbauan pemerintah untuk bersabar dan melakukan physical distancing agar terhindar dari penyakit ini sehingga tidak menimbulkan lebih banyak lagi masalah sosial. (*)

Riskami Wal Ikrami – Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang