Penerapan PPKM Mikro Pada Empat Kota di Sumbar

50
Wali Kota Bukittinggi Erman Safar.(NET)

Langkah cepat diambil Pemko Padang dan Bukittinggi menyusul diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro mulai dari 6 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021. Sedangkan Kota Solok dan Padangpanjang yang juga dikenakan pengetatan masih menunggu instruksi provinsi.

Kemarin (6/7), Pemko Bukittinggi langsung menggelar rapat darurat yang dihadiri Wali Kota Bukittinggi Erman Safar bersama Forkompimda, Gugus Tugas Covid-19, Kemenag, Camat dan SKPD, instansi dan organisasi masyarakat di aula Balai Kota Bukittinggi.

Penerapan PPKM Mikro ini mengacu kepada Instruksi Mendagri No 17 Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virs Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Diseas 2019, khususnya di Bukittinggi yang ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemik berdasarkan assesmen dengan kriteria level empat.

”Kami akan meng-copy paste seluruh perintah yang telah dibuat dalam Instruksi Mendagri. Kami imbau seluruh masyarakat mematuhi dan memaklumi suasana seperti ini, karena memang situasi ini sesuai instruksi mendagri kita berda pada level pandemi kategori 4 (empat). Artinya, harus menjalankan pembatasan ketat,” ujar Wako Erman Safar.


Erman juga menyampaikan bahwa segera dilakukan penutupan objek wisata, pengaturan terhadap restoran dan rumah makan, serta pembatasan terhadap pengguna lalu lintas di Bukittinggi. ”Mulai hari ini (kemarin, red), kita menutup seluruh tempat wisata dan dibuat surat edaran terhadap seluruh restoran dan tempat keramaian sampai dengan 25% jumlah kunjungan. Lalu, kita sampaikan bagi pengguna jalan di Bukittinggi akan dilakukan pembatasan lalu lintas sampai tanggal 20 Juli 2021,” ungkapnya.

Pengaturan untuk wilayah level 4 empat sebagaimana dimaksud Instruksi Mendagri No 17 tahun 2021 dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan; Aturan wajib bekerja di rumah atau WFH sebanyak 75% sehingga WFO hanya 25%, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Sektor esensial bisa tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional dan protokol kesehatan. Untuk makan di restoran dibatasi hanya 25% dan maksimal sampai pukul 17.00 untuk take away dibatasi sampai pukul 20.00. Mal tetap boleh buka sampai maksimal pukul 17.00 dengan kapasitas 25%.

Proyek konstruksi bisa beroperasi sampai 100%, kegiatan keagamaan di rumah ibadah ditiadakan, semua fasilitas publik ditutup sementara, seluruh kegiatan seni dan budaya ditutup, seluruh kegiatan seminar dan rapat ditutup. Untuk transportasi umum akan diatur oleh Pemda kapasitas dan protokol kesehatan.

Pemko Padang juga sudah mulai memberlakukan PPKM Mikro. ”Insya Allah, PPKM Mikro ini kita mulai terapkan hari ini (kemarin, red). Namun, sejauh ini kita belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat tentang PPKM Mikro ini. Mungkin belum nyampe ya, tapi saya sudah koordinasi dengan Kapolresta, hari ini (kemarin, red) mulai kita siagakan semua,” ujar Wali Kota Padang Hendri Septa ketika diwawancarai wartawan saat menghadiri kegiatan di Masjid Baitul Hadi Aurduri, Padang, kemarin (6/7).

Terkait pembatasan tempat usaha, pihaknya bersama Polresta Padang dan instansi terkait akan melakukan rapat dengan perwakilan pelaku usaha, tadi malam (6/7). ”Kita akan membicarakan rancangan ke depan dan memberikan pengarahan kepada perwakilan pelaku usaha bahwa kita berlakukan PPKM Mikro sesuai arahan dari pemerintah pusat,” terangnya.

Soal work from home (WFH), menurut Hendri, aparatur sipil negara (ASN) pada sebagian SKPD Kota Padang yang memang harus WFH akan bekerja dari rumah. ”Namun bagi yang tidak, mungkin sementara waktu akan berjalan seperti biasa. Saya akan diskusi lagi dengan semua kepala SKPD gimana jalan terbaik termasuk soal sekolah,” ungkapnya.
Tunggu Instruksi Teknis

Sementara Kota Solok dan Padangpanjang masih menunggu instruksi provinsi. ”Kami (Pemko Solok) masih melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi terkait teknis pelaksanaan pengetatan PPKM Mikro, dan yang menjadi perhatian kita, bagaimana agar pengetatan PPKM Mikro jangan sampai mengganggu perekonomian masyarakat,” ujar Wako Solok Zul Elfian Umar saat dihubungi Padang Ekspres, kemarin (6/7).

Terkait teknis PPKM Mikro, menurut Wako, terdapat ada pembatasan kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak perlu di tengah masyarakat, serta sangat disarankan untuk lebih banyak di rumah dalam masa pengetatan PPKM Mikro. Namun langkah rincinya, jelas Wako, pihaknya akan menyampaikan pada masyarakat setelah menggelar rapat dengan pemprov, begitu juga dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) dan gugus tugas.

Baca Juga:  Nagari Panyalaian Berikan Penghargaan pada Kapolsek dan Danramil 05

Selain memprioritaskan roda perekonomian masyarakat tidak terganggu, Pemko Solok juga memastikan pelayanan publik daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya. ”Pelayanan terhadap masyarakat tetap kita prioritaskan, bagaimana teknis pelaksanaannya nanti akan kita susun sebaik mungkin sehingga kebutuhan pelayanan tidak terganggu selama PPKM Mikro,” ujar dia.

Sekko Solok selaku Sekretaris Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Solok, Syaiful mengatakan, per Selasa (6/7) komposisi data kasus Covid-19 di Kota Solok yakni total kasus 1.315 orang. Rinciannya, 1.237 orang sembuh, isolasi di RST 3 orang, isolasi di RSUD M Natsir 8 orang, isolasi di RSUD Arosuka 1 orang, isolasi mandiri 37 orang, dan meninggal 29 orang.

”Hampir setiap hari masih saja kita menerima laporan penambahan kasus terkonfirmasi positif baik itu baru maupun kontak erat pasien positif,” katanya.

Saat ini, Pemko Solok berupaya semaksimal mungkin melakukan vaksinasi untuk seluruh masyarakat. ”Tidak perlu khawatir, ragu atau pun takut divaksin. Karena, sebelum divaksin setiap kita akan dipastikan dulu apakah telah aman untuk divaksin,” tambahnya.

Tak jauh berbeda, Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padangpanjang, Nuryanuwar mengaku belum menerima edaran atau pemberitahuan secara resmi dari provinsi maupun pusat. Dirinya mengaku, mengetahui dari pemberitaan salah satu media online nasional terkait 43 kabupaten dan kota di luar Jawa dan Bali.

Pihaknya sudah mengkonfirmasikan kepada pihak DKK Sumbar sekaitan dengan status Padangpanjang berada di zona orange paling bawah (mendekati kuning). ’Kami belum terima pemberitahuan resmi. Setelah dikonfirmasi ke DKK Sumbar, disebutkan tidak berdasarkan zona, namun level yang dihitung berdasarkan lonjakan. Namun dari jika mengacu pada pidato presiden di pemberitaan media tersebut, Padangpanjang tidak berada di level 3 maupun 4,” terang Nuryanuwar melalui selulernya.

Jika tergolong pandemi level 3 yang mengukur dengan jumlah terkonfirmasi positif perhari 50-150 orang, pasien dirawat 10-30 kasus dan kematian 2-5 orang per hari, Padangpanjang jauh dari kondisi tersebut.

”Total akumulasi pasien terkonfirmasi positif secara akumulatif dua pekan ini hanya 75 orang dengan rincian isolasi mandiri 58, RSUD 13 dan RS Yarsi 4 orang. Ketersediaan 10 ruang isolasi Covid di RSUD dengan 20 tempat tidur, belum pernah penuh. Sedangkan kasus meninggal, akumulatif sejak 2020 lalu hingga sekarang hanya 31 orang,” jelasnya.

Menurut dia, pihaknya sudah menerapkan PPKM Mikro sejak beberapa waktu belakangan di tingkat kelurahan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. ”Bahkan tadi pagi (kemarin, red) bersama Kapolres masih melakukan rapat koordinasi untuk maksimalisasi penerapan PPKM di setiap kelurahan. Namun, tidak PPKM Darurat karena penggolongan pandemi level 3 dan 4 tersebut. Kini, kita masih menunggu konfirmasi balik dari pihak provinsi yang juga mengkonfirmasikan ke pusat,” jelas Nuryanuwar.

Sementara Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan, Pemprov Sumbar dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan wali kota ke-4 daerah yang menerapkan PPKM Mikro. ”Ya, tentunya kami dari Pemprov akan melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk menentukan penerapan pengetatan PPKM mikro di 4 kota tersebut,” tukasnya.

Sejauh ini, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah dalam hal antisipasi semakin merebaknya Covid-19 di Sumbar, termasuk masuknya varian Delta. ”Kemarin (Senin, red), saya telah berkoordinasi dengan Wakil Gubernur (Wagub) dan masukan dari banyak pihak untuk langkah-langkah yang akan diambil antisipasi kemungkinan corona varian Delta tersebut,” kata Mahyeldi.

Salah satu langkah antisipasinya dalah memassifkan peran dan fungsi nagari tageh, serta kongsi Covid-19 guna mengendalikan kasus positif Covid-19 di seluruh kabupaten dan kota. Lalu, mengendalikan jumlah kasus positif yang terus meningkat tiap harinya lewat pemberdayaan nagari-nagari yang memiliki tempat isolasi mandiri (isoman).

Pihaknya juga telah menyurati masing-masing kepala daerah agar mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pengendalian pandemi Covid-19 di tempat mereka masing-masing. Di waktu sama, peningkatan tracing atau pelacakan kasus positif Covid-19 juga terus dilakukan sebagai upaya pemutusan rantai penularan.

”Kemarin, kami bersama Kapolda, Danrem bersama-sama melakukan tracing dan antisipasi dengan menggelar vaksin massal,” ujarnya. (ryp/idr/frk/wrd/adt)