Rupajang Predikat Satker Terbaik di Sumbar

9
BERPRESTASI: Karutan Rupajang, Rudi Kristiawan bersama Bendahara Ropik Arfandi menerima piagam penghargaan Satker Terbaik I.

Agenda rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan barang milik negara (BMN) Satuan Kerja (Satker) Lingkup Kanwil Kemenkumham Sumbar Semester I Tahun Anggaran 2022, Rumah Tahanan Kelas II B Padangpanjang (Rupajang) meraih predikat terbaik satu.

Kepala Rupajang, Rudi Kristiawan menyebut predikat tersebut dinobatkan Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar R. Andika Dwi Prasetya di hadapan para operator BMN dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Hotel ZHM Premiere (Grand Zuri) Padang, Rabu (6/7).

Rupajang dikatakannya, berhasil menjadi Satker Terbaik I dengan nilai tertinggi dalam penyerapan anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Capaian tersebut sebagai bentuk motivasi predikat WTP pada Kemenkumham dapat dipertahankan.

“Alhamdulillah berkat kerja keras dan komitmen kita Bersama, Rupajang berhasil menerima predikat menjadi Satker Terbaik I di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumbar pada Semester I Tahun Anggaran 2022 ini,” ucap Rudi melalui selularnya, Kamis (7/7).

Terkait capaian penghargaan yang diterimanya Bersama Bendahara Rupajang, Ropik Afriadi itu, Karutan Rudi menjawab berkat komitmen sinergisitas kinerja seluruh jajaran dengan menerapkan sejumlah strategi. Diantaranya berpedoman perencanaan yang matang tim kerja keuangan Rupajang.

Baca Juga:  Banjir Dukungan, Insannul Kamil Terpilih jadi Ketum Alumni SMAN 2 Padang

“Kita selalu berbagi tugas kerja dan kompak dengan seluruh jajaran. Termasuk saya selaku KPA, juga harus ikut kerja mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi akhir. Prinsipnya, setiap penyerapan anggaran harus ada hasil kerja nyata, transparan, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, bermanfaat serta penyelesaian pertanggungjawaban secara cepat dan akurat,” sebut Rudi.

Sementara Bendahara Rupajang, Ropik Arfandi mengatu atas prestasi yang diraih satker tersebut terkait IKPA tidak terlepas dari intensitas monitoring terhadap 8 indikator penilaian IKPA pada website SPAN.

Realisasi anggaran yang sesuai dengan rencana DIPA untuk mencegah terjadinya deviasi, dan melakukan revolving serta disiplin pelaksanaan anggaran.

“Kita selalu cermat dalam penyampaian SPM ke KPPN, sehingga tidak ada kesalahan (retur). Selain itu pembayaran tagihan tepat waktu, dengan koordinasi yang baik antara KPA, PPK, Bendahara dan pejabat keuangan lainnya,” pungkas Ropik dihubungi terpisah. (wrd)