Pimpinan DPRD Diminta Teken Penolakan

26
Massa berupaya menerobos kawat berduri yang dipasang kepolisian di gerbang gedung DPRD Sumbar, kemarin (7/10). (Sy Ridwan-Padang Ekspres)

Unjuk rasa memprotes pengesahan UU Omnibus Law atau Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) oleh DPR RI bersama Pemerintah, menjalar ke seluruh provinsi di Indonesia. Mereka menilai UU ini lebih pro-investor dan menyengsarakan pekerja/ buruh.

Di Sumbar, ribuan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumbar bersama sejumlah elemen buruh dan lainnya berunjuk rasa di kantor DPRD Sumbar, kemarin (7/10). Pantauan Padang Ekspres, ribuan mahasiswa memulai aksinya dengan melakukan long march dari kampus Universitas Bung Hatta (UBH) Ulakkarang, Padang. Kemudian, ribuan mahasiswa berkumpul di depan kantor DPRD Sumbar pukul 14.44.

Dalam aksi tersebut terlihat sejumlah mahasiswa membawa spanduk yang bertuliskan tuntutan mereka untuk menolak UU Ciptaker dianggap menyengsarakan masyarakat Indonesia. Aksi demonstrasi ini juga melibatkan ratusan siswa SMA dan SMK yang turut membawa spanduk bertuliskan tuntutan mereka.

Meskipun hujan deras mengguyur Kota Padang, mahasiswa tetap bertahan dan melakukan orasi di depan pintu masuk kantor DPRD Provinsi Sumbar yang dipasangi kawat berduri dan dijaga oleh ratusan personel kepolisian. Akses lalu lintas dari jalan Prof Hamka menuju S Parman atau sebaliknya, terpaksa ditutup dan kendaraan bermotor dialihkan ke Jalan Jhony Anwar menuju Jalan Khatib Sulaiman, Padang.

Aksi demonstrasi dimulai dengan penyampaian orasi yang dilakukan oleh koordinator lapangan (korlap) mahasiswa. Dalam orasi itu, mahasiswa meminta agar anggota DPRD Sumbar mendukung aksi mahasiswa untuk bersama-sama menolak UU Ciptaker.

Para mahasiswa menganggap terdapat beberapa poin-poin dari UU Ciptaker merugikan bagi masyarakat, khususnya para buruh di mana hak-hak mereka seolah-olah diabaikan. Mahasiswa juga menuntut pimpinan DPRD Sumbar mau menandatangani surat penolakan bersama yang kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.

Setelah melakukan orasi, Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Supardi menemui mahasiswa dan mendengarkan langsung aspirasi dan tuntutan mahasiswa terkait UU Ciptaker. Supardi mengatakan, DPRD Sumbar tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau pun membatalkan keputusan pengesahan UU Ciptaker yang telah dilakukan oleh DPR RI beberapa hari lalu.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, RUU Ciptaker disusun dan disahkan menjadi UU merupakan hak dan wewenang anggota dan pimpinan DPR RI. Sehingga, DPRD Sumbar tidak memiliki kekuatan untuk membatalkannya. ”Kami tidak memiliki kuasa atau pun wewenang untuk membatalkan atau pun mengubah UU Ciptaker itu karena itu murni wewenang dari DPR RI,” jelasnya.

Namun Supardi menyebutkan, pihaknya akan tetap menerima tuntutan dari mahasiswa terkait penolakan terhadap UU Ciptaker tersebut dan menyampaikan kepada pemerintah pusat atas nama masyarakat Sumbar.

Aksi demonstrasi sempt berubah ricuh usai Ketua DPRD Sumbar Supardi selesai menemui ribuan mahasiswa. Aksi lempar botol plastik minuman dan sejumlah batu tidak bisa dihindari. Bahkan, mahasiswa merusak kawat berduri yang dipasang mengelilingi kantor DPRD Sumbar. Aksi diperparah dengan oknum pelajar SMA dan SMK yang membuat keributan dengan melempar batu ke arah kantor DPRD Provinsi Sumbar.

Aksi pun kembali kondusif ketika pihak kepolisian mencoba bernegosiasi dengan perwakilan mahasiswa agar membubarkan diri karena batasan waktu telah melebihi aturan. Kapolresta Padang, AKBP Imran Amir mengatakan, setelah melakukan negosiasi dengan perwakilan mahasiswa, didapatkan hasil bahwasanya besok (hari ini) akan ada konsolidasi antara pihak kampus dengan DPRD Sumbar untuk membicarakan tindak lanjut tuntutan mahasiswa.

Dia mengakui, aksi demonstrasi tersebut sempat terjadi keributan yang disebabkan oleh oknum-oknum yang sebenarnya tidak terlibat dalam aksi mahasiswa. Sehingga, memprovokasi dan memperkeruh suasana. ”Ada aksi provokasi dari oknum-oknum di luar mahasiswa ini seperti anak-anak SMA dan SMK yang sengaja memperkeruh situasi. Namun, alhamdulilah kondisi masih bisa dikendalikan,” ujarnya.

Aksi demonstrasi sendiri berakhir setelah mahasiswa membubarkan diri sekitar pukul 18.00. Akses lalu lintas di Jalan S Parman dari kedua sisi pun kembali dibuka untuk kendaraan bermotor.

Sementara Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan senjata dalam pengamanan aksi unjuk rasa. ”Dalam pengamanan ini, kita tidak ada yang menggunakan maupun membawa senjata,” ujar Kapolda Sumbar saat memimpin apel kesiapan pengamanan unjuk rasa RUU Ciptaker di halaman Mapolda Sumbar, kemarin.

Irjen Pol Toni menuturkan bahwa aksi damai yang dilakukan masyarakat tersebut merupakan masih saudara kita semua. Sehingga, pengamanan diberikan dengan ramah dan baik. ”Ada saudara, sanak famili ya. Jadi, kita berikan pengamanan secara humanis dan tidak boleh arogan,” katanya.

Sementara, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto menerangkan bahwa dalam pengamanan ini, pihaknya menurunkan 950 personel gabungan dari Polda Sumbar dan Polresta Padang. ”950 personel disiapkan. Polda Sumbar membantu backup Polresta Padang untuk memberikan pengamanan,” ujarnya.

Analisa Upah Salah
Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut, pembuat UU Omnibus Law dari awal sudah salah dalam analisa upah dan produktivitas tenaga kerja. Masalah upah tidak bisa disamakan dan dipukul rata. Tapi bergantung pada jenis pekerjaan dan industrinya.

Misalnya, upah tenaga kerja di industri otomotif yang butuh skill tinggi. Wajar bila upahnya mahal. Sementara untuk yang industri alas kaki atau sepatu upahnya lebih rendah. Kecuali, Indonesia ingin bersaing dengan India, Bangladesh dan Ethiopia untuk mengejar low cost labor industry. ”Yang penting tenaga kerja banyak tapi upah rendah. Kalau model investasi yang kualitasnya rendah dikejar maka wajar solusinya adalah omnibus law,” ujar Bhima saat dihubungi Jawa Pos (grup Padang Ekspres) tadi malam.

Namun, sebaliknya jika ingin menarik investasi yang hitech dan high skill labor, maka pemerintah seharusnya tidak bermain dalam perubahan regulasi upah dan tunjangan pekerja. Tapi, harus membenahi soal pendidikan, ketrampilan, dan pemberian hak pekerja yang lebih baik.

Menurut dia, perusahaan brand internasional di berbagai produk dengan target konsumen negara maju, pasti menginginkan investasi yang memenuhi standar. Baik standar lingkungan, menghargai hak pekerja (fair labor dan decent work) dan tansparan. Tidak terlibat dalam praktik suap atau korupsi.

”Tapi ini kan anomali, justru omnibus law mundur kebelakang. Alhasil indonesia sebenarnya turun kelas bukan bersaing dengan Vietnam dan Thailand. Tapi, negara-negara miskin dalam berebut investasi yang kualitasnya rendah. Saya mau ikut judicial review di MK (Mahkamah Konstitusi),” tegas Bhima.

Baca Juga:  Bersama Ulama, Mulyadi Ingin Bangun Sumbar Berkah

Pihak pekerja/buruh pun masih mempertanyakan poin-poin yang disampaikan pemerintah. Sebab nyatanya potensi aturan yang bakal menyengsarakan pekerja/buruh tetap ada.
Presiden KSPI Said Iqbal menjabarkan, sejumlah fakta mengenai RUU ini yang bakal mengancam pekerja/buruh. Di antaranya, mengenai umah minimum. Dia mengatakan, faktanya Upah Minimum Sektoral (UMSP dan UMSK) memang dihapus. Meski, UM kabupaten/kota (UMK) tetap ada. Itu pun dengan persyaratan.

Said tetap berpendirian, bahwa UMSK dan UMSP dihapus maka akan terjadi ketidakadilan. Terutama bagi pekerja dengan beban lebih tinggi dan kontribusi lebih tinggi pada perekonomian, namun nilai UM harus disamakan dengan perusahaan lain, seperti perusahan baju atau perusahaan kerupuk. ”Itulah sebabnya, di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDP negara,” katanya.

Kemudian, soal UMK. Dia menilai, UMK bersyarat ini hanya alibi untuk menghilangkan UMK di daerah-daerah yang selama ini berlaku. Sebab, kewenangan untuk itu ada di pemerintah. Padahal dalam UU 13 Tahun 2003, UMK langsung ditentukan tanpa syarat.
”Fakta yang lain, yang diwajibkan untuk ditetapkan adalah upah minimum provinsi (UMP). Ini makin menegaskan jika UMK hendak dihilangkan, karena tidak lagi menjadi kewajiban untuk ditetapkan,” paparnya.

Padahal, keinginan buruh UMK ditetapkan sesuai UU 13 Tahun 2013 tanpa syarat dan mengacu kepada KHL. Bukan juga digaji dengan aturan per jam seperti yang ada dalam RUU Cipatker tentang perubahan terhadap Pasal 88B UU 13 Tahun 2003. Di mana, dimungkinkan adanya pembayaran upah satuan waktu yang bisa menjadi dasar pembayaran upah per jam.

Kemudian mengenai cuti panjang dan kompensasi. Said mengatakan, di RUU sapu jagat ini tak lagi ada kewajiban pengusaha memberikan cuti panjang pada buruh yang sudah bekerja selama enam tahun. Padahal, di UU Ketenagakerjaan Pasal 79 Ayat (2) huruf d diatur secara tegas, bahwa pengusaha harus memberikan hak cuti panjang selama 2 bulan bagi pekerja yang sudah enam tahun kerja.

Dia pun memintah, agar tak ada pemotongan upah bagi pekerja/buruh yang cuti haid dan melahirkan. Sebab kalau upahnya dipotong, maka buruh akan cenderung untuk tidak menghambil cuti. Karena meskipun cuti haid dan melahirkan tetap ada di undang-undang, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan tidak akan bisa berjalan jika upahnya dipotong. ”Karena pengusaha akan memaksa secara halus buruh perempuan tidak mengambil cuti haid dengan menakut-nakuti upahnya akan dipotong,” keluhnya.

Selanjutnya, mengenai outsourcing, Said mengeluhkan ketentuan di RUU ini yang membuat seluruh pekerjaan dapat diterapkan sistem outsourcing ini. Padahal di UU Ketenagakerjaan, telah secara jelas batasannya, serta syarat-syaratnya. Misal, outsouring hanya dibatasi di lima jenis pekerjaan, sesuai dengan Pasal 66 Ayat (1): Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Tetapi dalam omnibus law, Pasal 66 Ayat (1) yang memberikan batasan mengenai pekerjaan yang boleh menggunakan pekerja outsourcing dihapus. Artinya, semua jenis pekerjaan bisa di-outsourcing. Di sini akan terjadi perbudakan modern.

”Di seluruh dunia, lazim penggunaan outsourcing dibatasi jenis pekerjaannya agar tidak terjadi modern slavery. Misalnya di Perancis hanya boleh untuk 13 jenis pekerjaan boleh menggunakan karyawan outsourcing dan tidak boleh seumur hidup, begitu pula di banyak negara industri lainnya,” paparnya.

Sebab menurutnya, ketika outsourcing dibebaskan, berarti tidak ada job security atau tidak ada kepastian kerja bagi buruh Indonesia. Hal ini menyebabkan hilangnya peran negara untuk melindungi buruh Indonesia, termasuk melindungi rakyat yang masuk pasar kerja tanpa kepastian masa depannya dengan dikontrak dan outsourcing seumur hidup.

Di sisi lain, banyaknya pasal serta klaster yang membuat publik berang mendorong DPD untuk ikut angkat suara. Sebab, DPD sebelumnya juga turut menyumbangkan masukan bagi penyusunan UU Ciptaker. Terutama, soal kewenangan pemerintah daerah (pemda) dan ketenagakerjaan.

”Kami telah menyampaikan aspirasi daerah. Kami berkepentingan untuk menjaga agar tidak terjadi degradasi kewenangan pemda,” jelas Pimpinan Komite II DPD RI Hasan Basri, kemarin (7/10).

Kewenangan pemda ini termasuk juga pada ketenagakerjaan, dalam hal penetapan UMP/UMK. Hasan menegaskan bahwa norma-norma baru yang diusulkan terkait ketenagakerjaan sudah mereka tolak, serta mengusulkan agar kembali ke UU eksisting. Penolakan klaster ketenagakerjaan ini disampaikan ketua PPUU mewakili DPD dalam rapat kapoksi dengan pimpinan DPR,” lanjutnya.

Pada akhirnya, usulan mereka tidak sepenuhnya diakomodasi. Hasan menilai ini juga disebabkan kewenangan DPD yang terbatas. Dalam pasal 22D UU MD3, DPD hanya bisa mengajukan dan ikut pembahasan UU saja. Tidak bisa ikut memutuskan. ”Harusnya ada penguatan kewenangan DPD entah melalui revisi UU MD3 atau amandemen konstitusi,” papar Hasan.

Masukan juga datang dari MPR. Mereka mendesak agar pemerintah secara rinci menyosialisasikan pasal-pasal yang membuat geger. Terutama, soal ketenagakerjaan yang paling banyak disorot. ”Hal tersebut penting untuk membendung berita hoax yang beredar di masyarakat,” tegas Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Demo penolakan Omnibus Law terjadi di berbagai kota. Demonstran dari kota sekitar Jakarta mencoba masuk ke ibu kota. Namun, polisi menghadang mereka untuk masuk ke Jakarta.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono menuturkan, memang Polri berupaya untuk melakukan kanalisasi terhadap demonstran. Agar tidak masuk ke Jakarta. ”Diharapkan demonstran mengerti karena saat ini masih pandemi,” paparnya.
Tujuan utamanya, demonstran tidak diperbolehkan masuk ke Jakarta murni terkait pandemi Polri tidak ingin ada kluster Covid-19 akibat demonstrasi yang tidak mematuhi protokol kesehatan. ”Itu utamanya,” paparnya.

Untuk pencegahan tersebut dilakukan masing-masing kepala satuan wilayah (kasatwil). Sesuai dengan instruksi untuk membuat rencana pengamanan. ”Kami harap demonstran melakukan aksi di kota mas-ing-masing,” terangnya dalam konferensi pers kemarin.

Dia mengatakan, Polri tetap berupaya menyikapi demonstrasi dengan baik dan bijak. Walau ada telegram terkait demonstrasi. ”TR dari Kapolri ini intinya mencegah kluster Covid-19 baru,” paparnya.

Yang pasti, bila protokol kesehatan dilanggar. Maka, akan mengandung sanksi dari KUHP hingga UU Kekarantinaan. ”Kami imbau agar serikat pekerja untuk menaati imbauan-imbauan,” paparnya. (a/rid/jpg)