Respons Aspirasi Buruh, Gubernur Sumbar Surati DPR RI

95
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. (net)

Gelombang unjuk rasa menolak disahkannya UU tentang Cipta Kerja berlangsung sejak Rabu (7/10/2020) dan Kamis (8/10/2020) di sejumlah daerah di Sumbar, termasuk di depan gedung DPRD Sumbar, Kota Padang.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno merespons aspirasi para buruh dan pekerja yang menolak UU Cipta Kerja itu dengan mengirimkan surat resmi bernomor 050/1422/Nakertrans ke DPR RI, Kamis (8/10/2020).

Dalam surat itu, Irwan Prayitno menyampaikan bahwa pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 mendapat penolakan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Sumbar. Bahkan penolakan itu memicu unjuk rasa.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang menyatakan mmenolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dimaksud,” tulis Gubernur Irwan Prayitno dalam surat tersebut.

Kepala Dinas Kominfo Sumbar Jasman Rizal ketika dikonfirmasi membenarkan gubernur telah mengirimkan surat tersebut ke DPR RI. “Benar,” ujar pejabat yang juga Pjs Bupati Solok Selatan itu, Kamis (8/10/2020) malam. Surat itu, kata Jasman hanya dikirimkan ke DPR RI, tidak ke Presiden.(esg)

Baca Juga:  NA-IC Impikan Masjid Raya Sumbar Berasa Masjidil Haram dan Nabawi