IDI Sumbar: Prioritaskan APD, Segera Swab PDP dan Aktifkan Puskesmas

Ketua IDI Sumbar dr Pom Harry Satria. (foto: humasprov)

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumbar menyampaikan beberapa skala prioritas yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan virus korona (Covid-19).

Ketua IDI Sumbar dr Pom Harry Satria saat mengikuti rapat Gugus Tugas Covid-19 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (8/4), mengatakan yang paling utama adalah penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga medis karena paling berisiko tertular Covid-19.

Prioritas kedua, menurutnya, diagnosis definitif terhadap pasien dalam pengawasan (PDP) harus dilakukan sesegera mungkin. Untuk itu pemerintah daerah diminta melakukan uji swab hidung dan tenggorokan terhadap pasien PDP pada hari pertama rawatan. Ketika hasil pemeriksaan pertama negatif, maka lakukan swab ulang pada hari ketiga rawatan.

“Pasien yang hasil swab kedua kalinya negatif, dapat dianggap sebagai kasus non Covid-19. Hal ini diharapkan dapat memperpendek masa observasi terhadap PDP dan mempercepat tatalaksana definitif pada pasien yang positif Covid-19,” kata Pom Harry Satria.

Prioritas ketiga, kata dia, untuk mendukung upaya dignosis definitif yang cepat tersebut, perlu dilakukan pendistribusian yang cepat dan efektif alat Viral Transport Media (VTM) ke seluruh rumah sakit, dan harus dikawal Dinas Kesehatan Sumbar melalui tim Satgas SARS COV2 di seluruh IDI cabang Sumbar.

“Prioritas keempat, melakukan pemeriksaan RT PCR agar dapat mendukung percepatan penegakan diagnosis penderita Covid-19,” ingatnya.

Selain itu, IDI Sumbar juga mendorong pemerintah daerah segera mengaktifkan Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan memberikan jaminan untuk menyuplainya. Pasalnya, pemeriksaan harus standar Bio Safety Level 2 (BSL 2) dan petugas diwajibkan menggunakan APD sesuai standar.

Prioritas kelima, Pom Harry Satria berharap pemerintah daerah mengaktifkan semua sumber daya manusia di puskesmas sebagai petugas pelaksana surveilance dan pengawasan OPD dan PDP yang menjalani isolasi mandiri.

“Saya ingin pengawasan ini melekat pada seluruh pendatang, terutama yang berasal dari daerah zona merah pandemik. Selain itu, dalam penetapan orang tanpa gejala (OTG) harus memiliki tanggal penetapan status tersebut secara tegas. Setelah OTG dan ODP menjalani isolasi selama 14 hari tanpa gejala, maka dapat segera dipastikan pencabutan statusnya,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat bicara dalam rapat tersebut menyebutkan bahwa tenaga surveilance dan tenaga medis setiap kabupaten dan kota harus memeriksa setiap orang yang masuk ke wilayah Sumbar.

“Mereka harus diperiksa dengan SOP Kemenkes. Dicatat setiap perkembangannya selama isolasi mandiri 14 hari. Apabila ada yang positif segera dirujuk ke rumah sakit dengan melakukan pemeriksaan swap dua kali,” tegas Nasrul Abit.

Dia menambahkan, Pemprov Sumbar telah menyiapkan sembilan lokasi sebagai tempat karantina para perantau yang baru pulang untuk mengantisipasi penularan Covid-19.

Untuk langkah itu Gugus Tugas Covid-19 setempat sudah menyediakan posko di daerah perbatasan guna memeriksa suhu tubuh perantau menggunakan thermogun dan kendaraan disemprot disinfektan.

Terkait APD, Sumbar telah menerima bantuan sebanyak 7.000 set dan masker sebanyak 35.000 buah dari Gugus Tugas Covid-19 yang dipimpin Letjen TNI Doni Monardo yang disalurkan ke rumah sakit rujukan.

“Bantuan tersebut, sesuai arahan Pak Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 Sumbar, segera didistribusikan secara proporsional untuk rumah sakit daerah di 19 kabupaten dan kota, termasuk rumah sakit rujukan. Semuanya ada 24 rumah sakit sesuai dengan jumlah tempat tidur,” jelasnya.

Menurut Nasrul Abit, dengan adanya tambahan APD ini, diharapkan bisa membantu petugas kesehatan yang berada di garda terdepan dalam penanganan virus Covid-19.

“Dengan ini kita sudah memiliki stok APD yang sesuai dengan standar khusus untuk petugas medis. Sementara APD yang diproduksi UMKM kita gunakan untuk petugas di lapangan,” tuturnya.(esg)