Hadiyanto: DJPb Sumbar Diharap Bekerja Lebih dari Fungsi Normatifnya

32

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto

Kanwil DJPb Sumbar melaksanakan Rakorwil Semester I tahun 2021. Pelaksanaan Rakorwil kali ini mengambil tema Penguatan Peran Kanwil DJPb dan KPPN sebagai National Treasurer di Daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto, didampingi oleh Plt. Sesditjen Perbendaraan dan Direktur APK (Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dengan peserta para pegawai Kanwil DJPb Sumbar dan perwakilan 6 KPPN (Padang, Bukittinggi, Solok, Sijunjungm, Lubuk Sikaping dan Painan) Lingkup Provinsi Sumbar.

“Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan kedepannya akan memiliki peran yang semakin strategis dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Kanwil diharapkan dapat bekerja lebih dari fungsi-fungsi normatifnya,” ujar Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, Kamis (8/4).

Dirjen Perbendaharaan menyatakan bahwa Kanwil dan KPPN harus terus berupaya untuk mendorong akselerasi belanja APBN di Sumbar, sehingga di triwulan II semakin banyak aktivitas yang mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa dalam menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah. “Pemerintah telah banyak menggelontorkan resources melalui berbagai kebijakan. Pemerintah telah all out untuk menanggulangi dan  merespons dampak Covid dalam berbagai dimensi, seperti kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, dsb. Semuanya ini untuk mengangkat kembali perekonomian kita,” ungkap Hadiyanto.

Dalam kaitannya dengan PC PEN, Kanwil dan KPPN diarahkan untuk terus aktif dalam mengawal dan memastikan bahwa dana yang disalurkan telah berjalan dengan efektif dan memberikan dampak bagi penerima manfaat. Sebagai contoh dana PEN bagi pelaku UMKM, tidak hanya fokus pada jumlah dana yang disalurkan namun juga dampak bagi kesejahteraan para pelaku UMKM terhadap

Baca Juga:  Yorinaldi Sebut Karyawan Bank Mandiri Sangat Butuh Divaksin. Kenapa?

Aspek branding, strategi komunikasi di daerah yang dilakukan Kanwil dan KPPN ditekankan juga dalam arahan Dirjen Perbendaharaan kepada seluruh peserta Rakorwil. “Strakom di daerah perlu diperhatikan, karena merupakan hal penting agar publik dapat melihat kinerja kita. Selain bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas, publikasi atas pelaksanaan tugas juga dapat dijadikan sarana check and balance antara Kanwil dan KPPN dengan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya,” jelasnya.

Dirjen Perbendaharaan juga mengingatkan tantangan yang akan dihadapi yakni SDM, simplikasi proses bisnis, inovasi dan perencanaan yang berkualitas. Terkait SDM, ditekankan bahwa seluruh SDM DJPb harus bisa mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Unit vertikal DJPb harus terus berupaya meningkatkan skill pegawai sehingga siap dengan perkembangan IT.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Heru Pudyo Nugroho, melaporkan bahwa pada tahun 2021 ini, jajaran Kanwil DJPb Sumbar memiliki tugas untuk mengawal dan menyalurkan alokasi belanja K/L dan DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) sebesar Rp15,07 Triliun  yang dialokasikan pada 649 Satker dan 20 Pemda yang ada di Sumatera Barat.

Realisasi  belanja K/L dan DFDD sangat diharapkan dapat terealisasi secara optimal, mengingat belanja pemerintah pusat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Rangkaian kunjungan kerja Dirjen Perbendaharaan di Sumatera Barat diakhiri dengan kunjungan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang. KPPN Padang pada tahun 2021 mengelola dan akan menyalurkan dana APBN sebesar Rp10,15 triliun  yang dialokasikan untuk 263 satuan kerja. (*)

Previous articleTahun Ini (Kembali) Tanpa Pasar Pabukoan
Next articleBupati Pessel Terima Penghargaan Pengarusutamaan Gender dari Gubernur