LLDIKTI Wilayah X Lakukan Uji Publik Standar Pelayanan

8

LLDIKTI Wilayah X bertekad menjadi lembaga layanan publik yang berintegritas serta menjadi referensi bagi perguruan tinggi dan instansi lain. Reformasi birokrasi menjadi langkah awal dalam penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Hal ini dikatakan Kepala LLDIKTI Wilayah X Prof. Dr. Herri, MBA saat uji publik standar pelayanan LLDIKTI Wilayah X di hadapan perwakilan pimpinan PTS Provinsi Sumatera Barat dan Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud yang hadir secara daring, Kamis (8/4/2021).

Reformasi birokrasi, menurut Prof. Herri, merupakan upaya pemerintah menjadikan suatu organisasi yang berintegritas serta memberikan layanan publik yang optimal. Ia juga mengatakan sudah menjadi harapan bagi kita semua untuk menjadi instansi yang bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi yang bersih melayani atau dikenal dengan istilah WBK dan WBBK.

Pada kesempatan itu, sebanyak 19 layanan publik LLDIKTI Wilayah X disampaikan kepada pemangku kepentingan yang hadir. Tujuannya adalah supaya pengguna layanan mengetahui dan bisa memberikan masukan untuk penyempurnaan pelayanan.

“Standar layanan disusun sesuai tugas pokok dan fungsi LLDIKTI Wilayah X. Mulai dari dasar hukum, syarat pelayanan serta layanan yang terstandar bagi semua pemangku kepentingan. Ini merupakan langkah kami dalam menghindari praktik gratifikasi, korupsi, dan layanan berbelit,” terang Kepala Lembaga.

Baca Juga:  81 PTS LLDIKTI Wilayah X Terima Hibah Penelitian Tahun 2021

Dikatakan Yandri. A, SH, MH Sekretaris LLDIKTI Wilayah X, bahwa LLDIKTI Wilayah X merupakan salah satu satuan kerja yang diusulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi zona integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sementara itu, Ali Akbar dari Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud menyatakan uji publik perlu dilaksanakan untuk menginformasikan standar pelayanan kepada pengguna layanan di LLDIKTI Wilayah X. Ini merupakan langkah awal dalam agenda reformasi birokrasi sehingga WBK dan WBBK bisa terwujud.

Menurutnya layanan yang unggul harus memiliki kualitas baik serta memuaskan kedua belah pihak. Penetapan standar pelayanan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi, dengan uji publik ini gagasan maupun kritik dari pemangku kepentingan dapat menyempurnakan standar pelayanan di LLDIKTI Wilayah X.(*)

Previous articleBung Hatta Launching Entrepreneurship Award V LLDIKTI Wilayah X
Next articleUsulan Direspons Wapres, Wali Kota Genius Langsung Temui Wamen PUPR