Bantuan Langsung ke Nagari Tunggu Evaluasi Kemendagri

4
BANTUAN NAGARI: Syamsul Bahri saat memberikan materi bimtek aparatur pemerintahan nagari dan anggota Bamus se-Kabupaten Pasbar.(IST)

DPRD Sumbar masih menunggu hasil evaluasi Kemendagri terhadap Perda Pemberdayaan yang dibuat Pemprov Sumbar. Perda ini akan jadi acuan bagi pemprov dalam memberikan bantuan langsung kepada masyarakat di desa dan nagari yang ada di Sumbar.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Syamsul Bahri. Dia menyampaikan, setelah selesai dievaluasi dan disahkan menjadi perda, kemudian diperkuat dengan Pergub. Menjadikan apa yang jadi aspirasi masyarakat di nagari dan desa nantinya dapat dicarikan solusinya.

Selama ini, banyak sekali aspirasi masyarakat desa dan nagari yang disampaikan kepada anggota DPRD Sumbar saat reses. Aspirasi itu antara lain berharap bantuan PAUD (pendidikan anak usia dini), perbaikan kantor wali nagari, bantuan untuk posyandu, mobiler kantor KAN, bantuan sanggar kesenian, dan lainnya.

“Namun sayangnya, aspirasi semacam itu tidak bisa dipenuhi para anggota dewan meski pun mereka memiliki alokasi program pokok-pokok pikiran (pokir). Sebab dasar hukum bantuan langsung kepada desa dan nagari itu ini belum ada,” ujar Syamsul Bahri saat memberikan materi bimbingan teknis (bimtek) aparatur Pemerintahan nagari dan anggota Bamus se-Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Selasa malam (6/7).


Baca Juga:  Apresiasi Sembako JPS, Rezka Minta Pemda Fokus & Taktis Atasi Pandemi

Sebab itu, dirinya meminta masyarakat di nagari atau desa untuk bersabar jelang Perda tentang Pemberdayaan disahkan. Sebagai anggota DPRD Sumbar, dirinya menyatakan tetap berusaha membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat terlebih konstituennya. Misalnya di bidang pertanian berupa bantuan traktor, mesin perontok padi dan pembangunan jaringan irigasi.

Di sisi lain, Kadis PMD Sumbar, Syafrizal Ucok yang membuka bimtek bagi aparatur nagari ini mengatakan peningkatan kapasitas aparatur nagari sangat penting. Apalagi banyak aturan Kemendes, Kemendagri dan Kemenkeu yang harus dipahami oleh perangkat nagari, terutama tentang penyaluran Dana Desa (DD).

“Apalagi dalam masa pandemi Covid-19 ini, beberapa peraturan berubah dengan cepat dalam rangka penanganan dan pengendalian Covid-19 di tingkat desa dan nagari,” kata Syafrizal.

Dia juga mewanti-wanti wali nagari, perangkat nagari dan bamus untuk berhati-hati dalam pengelolaan Dana Desa itu. “Karena Bamus pun juga bertanggung jawab atas persetujuan APBNag dan persetujuan hasil pelaksanaan kegiatan di nagari,” tegas Syafrizal. (rel)