Sengketa Pilkades Sidomakmur, Tunggu Keputusan Bupati

13
Puluhan warga Desa Sidomakmur yang mendatangi kantor Camat Sipora Utara meminta penjelasan terkait hasil pemeriksaan P2KD.(IST)

Penyelesaian sengketa Pilkades Desa Sidomakmur akan dilakukan melalui keputusan Bupati Kepulauan Mentawai. Dimana, nantinya putusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) diubah menjadi Keputusan Bupati.

“Itu terjadi, apabila putusan tersebut, sama (dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan PPD, red). Dengan begitu, putusan P2KD secara otomatis batal demi hukum,” ungkap Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah, Serieli Bawamenewi kepada wartawan, kemarin (8/7).

Menurut dia, langkah penghitungan suara ulang yang diambil oleh PPD terhadap salah satu TPS yang dianggap bermasalah berpedoman pada Perda Nomor 9 Tahun 2017 pasal 55. Dimana, pasal 55 berbunyi, bahwa perhitungan ulang di TPS hanya boleh dilakukan apabila poin perhitungan suara dilakukan secara tertutup, karena berada di tempat yang kurang penerangan cahaya.

Lalu saksi calon, BPD, pengawas daerah dan masyarakat tidak dapat menyaksikan perhitungan suara secara jelas, perhitungan suara dilakukan di tempat lain dan di luar waktu yang ditentukan, terjadi ketidaksesuaian dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah.


“Poin permasalahannya, yakni terjadi ketidaksesuaian dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah. Dan keberatan yang diajukan oleh penggugat, yakni terkait hasil pemilihan. Nah, di sinilah letak tanggung jawab dari PPD untuk menyelesaikan masalah. Dan melakukan perhitungan ulang suara sesuai pasal 55 tersebut,” katanya.

Baca Juga:  Sumbar Minta 800 Ribu Dosis Vaksin ke Pusat

Di sisi lain, panitia Pemilihan Daerah (PPD) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Kepulauan Mentawai mempertanyakan, dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Langkah yang diambil dalam penyelesaian sengketa Pilkades Desa Sidomakmur berpedoman pada Perda Nomor 9 Tahun 2017 pasal 60 dan 61. Dimana, dalam pasal 60 dijelaskan, apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, PPD wajib menyelesaikan perselisihan dalam waktu 30 hari.

Ali Nurdin, tokoh masyarakat di Desa Sidomakmur yang juga anggota DPRD Mentawai periode 2004-2009 menilai, langkah yang diambil oleh PPD dengan melakukan perhitungan suara ulang jelas ke luar dari tupoksinya PPD. Sebab, fungsi PPD dalam penyelesaian permasalahan Pilkades hanya sebatas memfasilitasi sesuai Perda nomor 9 tahun 2017 pasal 8 ayat f, bukan melakukan perhitungan suara ulang.

“Kami melihat ada upaya untuk menjatuhkan kandidat kepala desa terpilih. Jika ini terjadi, tentu ini, masuk ke dalam ranah kriminalisasi demokrasi yang tentu saja, bisa menjadi upaya pidana didalamnya,” pungkasnya.(rif)