Selain Bantuan Pemprov, Ada Bantuan Kemensos Rp 600 Ribu per KK

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didampingi Wagub Nasrul Abit saat rapat telekonferensi dengan sejumlah menteri, Kamis (9/4). (Foto: humasprov)

Selain bantuan yang dijanjikan Pemprov Sumbar sebesar Rp 200 ribu, juga ada bantuan tunai senilai Rp600 ribu per kepala keluarga (KK) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk warga terdampak wabah virus korona (Covid-19). Namun, tidak diketahui apakah warga penerima bantuan pemprov juga akan menerima bantuan Kemensos ini.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan bantuan Rp 600 ribu per KK itu berasal dari Kemensos untuk warga yang terdampak Covid-19. Tapi, penerimanya bukan warga yang telah terdaftar sebagai penerima bansos PKH dan bansos sembako.

“Sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo, bantuan itu akan diberikan Rp600 ribu per kepala keluarga. Teknis bantuan akan diatur selanjutnya oleh kementerian,” kata Nasrul Abit usai telekonferensi dengan sejumlah menteri, Kamis (9/4).

Sangat penting dilakukan saat ini, kata Nasrul adalah ketepatan sasaran dari bantuan tersebut. Data yang dibuat harus valid atau akurat. Jangan sampai ada data yang duplikasi. Penerima bantuan harus sesuai dengan sasaran dan cakupannya lebih luas.

“Jadi, data itu yang perlu nanti. Harus benar-benar dikawal dengan baik. By name by address,” ingat Nasrul Abit.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, pemprov akan membagikan uang tunai Rp 200 ribu per orang selama tiga bulan kepada 359.910 masyarakat Sumbar terdampak Covid-19. Bantuan stimulus jaring pengaman sosial tersebut, akan dibagikan Jumat (10/4) ini.

Anggaran program jaring pengaman sosial tersebut berasal dari alokasi sejumlah anggaran berbagai sumber, sehingga nantinya dana tersebut ada yang diakomodasi dalam APBD Perubahan.

“Dana itu akan kami bagikan dalam bentuk uang tunai Rp 200 ribu setiap orang, dan akan diberikan selama tiga bulan. Jumlah penerimanya 359.910 lebih masyarakat yang terdampak korona,” kata Irwan saat memimpin rapat Gugus Tugas Covid-19 Sumbar, di Aula Gubernuran, Padang, Rabu (8/4).

Jumlah 359.910 itu sesuai dengan nama-nama yang diserahkan masing-masing pemerintah kabupaten dan kota, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hingga Rabu itu, baru tujuh kabupaten dan kota yang menyerahkan datanya.

Bantuan Langsung Tunai

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/4) menyebutkan, pemerintah berkomitmen memberikan perhatian besar dan prioritas utama menjaga pemenuhan kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah.

Untuk masyarakat terdampak yang berada di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial (bansos) tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako.

“Sekali lagi, kepada 9 juta KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp16,2 triliun,” jelasnya.

Presiden berkomitmen bahwa pemerintah akan terus berupaya menyisir anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah bansos dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya.

Sementara itu Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Jakarta, Rabu (8/4), menyebutkan sasaran bantuan langsung tunai di luar Jabodetabek adalah, keluarga yang tidak menerima bansos reguler baik PKH maupun Sembako.

“BLT diberikan dalam bentuk uang senilai Rp600.000 per keluarga per bulan. Untuk mekanismenya mungkin di wilayah DKI bisa menggunakan transfer, sedangkan di luar DKI dapat melalui PT Pos Indonesia,” katanya.(rel/esg)