Kasus Covid-19 Melonjak, Cukupkah Stok APD di BPBD Sumbar?

121
Kalaksa BPBD Provinsi Sumbar, Erman Rahman bersama Perwakilan Kejati Sumbar, BPK, Inspektorat Sumbar dan Dinkes Sumbar memeriksa kelengkapan APD yang didatangkan dari Tiongkok, Mei 2020 lalu.

Akhir-akhir ini penambahan pasien positif Covid-19 melonjak tajam. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Sumbar, Erman Rahman, memastikan stok alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis dan petugas tracing di lapangan, masih mencukupi hingga Desember 2020.

“Stok APD kita masih aman hingga Desember 2020. Baik itu stok APD untuk tenaga medis, maupun petugas tracing di lapangan. Termasuk juga stok masker, disinfektan dan lainnya,” ujar Erman Rahman, Minggu (9/8/2020).

Minggu (9/8/2020) terjadi penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 38 orang. Total positif Covid-19 di Sumbar mencapai 1.140 orang. Bahkan sebelumnya angka penambahan positif Covid-19 mencapai angka tertingginya, yakni 41 orang.

Padahal, sebelumnya, Provinsi Sumbar menjadi salah satu dari lima daerah terbaik dalam penanganan Covid-19. Provinsi Sumbar bahkan menjadi daerah rujukan nasional karena prestasinya tersebut.

Pemprov Sumbar memang terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Masa new normal ini, tempat usaha dan sektor pariwisata sudah dibuka lebar-lebar.

“Oleh karena itu, masyarakat kita minta mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dengan selalu menjaga jarak, memakai masker dengan benar dan sering mencuci tangan dengan sabun,” ujar Erman Rahman.

Baca Juga:  Bupati Solok Pimpin Upacara HUT RI & Beri Beasiswa di Puncak Gunung Talang

Dengan adaptasi kebiasaan baru, lanjut Erman, maka masyarakat dalam melakoni segala aktivitas sehari-hari tidak sama seperti sebelum pandemi. “Kita harus mematuhi protokol kesehatan di mana pun berada,” ingatnya.

APD Pilkada Tanggung Jawab KPU

Terkait pengadaan APD untuk petugas pelaksana pilkada 2020 nanti, Erman Rahman memastikan pengadaan dan penyediaaannya tidak dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Sumbar, tetapi menjadi tanggung jawab KPU RI.

Awalnya memang belum ada kepastian dari KPU, terkait pengadaan APD ini dalam proses pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020. Sehingga, saat itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan kesiapan Pemprov Sumbar meminjamkan APD untuk pelaksanaan tahapan pilkada.

“Namun sekarang, sudah ada jawabannya, pengadaan dan penyediaan APD untuk pemilu sepenuhnya tanggung jawab KPU RI,” ujar Erman Rahman. (hsn)