Empat OPD Dinilai Terbaik Realisasikan Kegiatan

24
Rapat kerja Komisi I DPRD Sumbar dengan OPD Pemprov Sumbar. (Foto: IST)

Empat organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Sumbar dinilai terbaik karena mampu merencanakan dan merealisasikan kegiatan dengan sangat baik, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (99,99 %), Sekwan (99,81 %), Inspektorat (99,12 %) dan Bakeuda (99,12 %).

Hal ini terungkap rapat kerja Komisi I DPRD Provinsi Sumbar dengan dengan OPD/mitra kerja dalam rangka pembahasan pendahuluan terhadap Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 di Istana Bung Hatta Bukittinggi, Kamis (11/6/2020).

OPD/Mitra kerja Komisi I (Bidang Pemerintahan dan Hukum) adalah Asisten Pemerintahan, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Inspektur Daerah, Dinas Satpol PP dan Damkar, Badan Kepegawaian Daerah, BPSDM, Dinas PMD, Badan Kesbang Pol, Biro Hukum, Dinas Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Badan Penghubung, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan, Biro Humas, Biro Umum, Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau dan Sekretariat DPRD.

Dalam raker itu terungkap permasalahan-permasalahan yang berulang setiap tahunnya, sehingga dapat mengganggu capaian kinerja. Walau secara umum telah berlangsung baik, namun tentu ada beberapa hal yang perlu dikoreksi sehingga menjadi semakin baik lagi di masa datang.

Sekretaris Komisi 1, HM Nurnas, mengingatkan seluruh OPD dengan proses perencanaan program dan kegiatan.

“Ini harus menjadi perhatian bagi seluruh OPD. Karena capaian realisasi serapan anggaran tergantung dari proses perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing OPD,” ungkap Nurnas.

Asisten Pemerintahan Setda Prov Sumbar Devi Kurnia berharap seluruh SKPD dibawah koordinasinya di Komisi I agar mencermati dan menindaklanjuti apa saja yang telah direkomendasikan oleh Komisi I DPRD.

“Dengan telah disampaikannya beberapa koreksi, masukan dan evaluasi dari Komisi I DPRD ini, saya minta kepada seluruh SKPD dibawah Komisi I untuk mencermati dan menindaklanjutinya. Hal ini penting untuk kita sikapi demi terlaksananya tata pemerintahan yang lebih baik lagi ke depan,” ungkap Devi Kurnia. (rel)