Hingga September, Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumbarja Tercapai 62,53%

53

Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumbarja hingga 30 September 2021 realisasinya mencapai Rp6,03 Triliun atau 62,53% dari target Rp9,6 Triliun. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan netto 9,48% dari capaian penerimaan tahun sebelumnya.

“Realisasi ini terdiri dari Penerimaan Pajak Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar Rp5,52 Triliun dan Realisasi Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebesar Rp511,63 Miliar berupa kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan,” ujar Kabid Humas DJP, Marihot Siahaan, mewakili Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumbar dan Jambi, Lindawaty, dalam konferensi pers “Kinerja APBN Provinsi Sumatera Barat Triwulan III 2021”, Senin (11/10).

Realisasi penerimaan Pajak s.d. Triwulan III Tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp2,67 Triliun atau 57,41% dari target Rp4,65 Triliun dan turun 1,79% dari penerimaan Pajak s.d. Triwulan III Tahun 2020 sebesar Rp2,72 Triliun.

Sedangkan realisasi penerimaan Pajak s.d. Triwulan III Tahun 2021 di Provinsi Jambi sebesar Rp3,36 Triliun atau tercapai 67,29% dari target Rp4,99 Triliun dan tumbuh 20,45%, dari penerimaan s.d. Triwulan III Tahun 2020 sebesar Rp2,79 Triliun.

Jenis Pajak Penyumbang penerimaan terbesar adalah PPh Non Migas sebesar Rp3,44 Triliun dengan pertumbuhan sebesar 8,63% dibanding realisasi tahun lalu sebesar Rp3,17 Triliun. PPh Non Migas sebagai jenis pajak penyumbang penerimaan terbesar di provinsi Sumatera Barat mencapai Rp1,86 Triliun naik sebesar 6,34% dibanding realisasi tahun lalu, sedangkan di Provinsi Jambi mencapai Rp1,58 Triliun, naik sebesar 11,47% dibanding realisasi tahun lalu.

Capaian penerimaan pajak Kanwil DJP Sumbar dan Jambi didominasi oleh Tiga Sektor Utama yaitu :

• Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor,

• Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, dan

• Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan total kontribusi sebesar 57,54%.

Kepatuhan Penyampaian SPT

Target Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2021 adalah sebanyak 454.945 SPT atau 77,83 dari jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 584.561 WP.

Realisasi Penyampaian SPT Tahunan s.d Triwulan III Tahun 2021 adalah sebanyak 453.240 SPT atau 99,63% dari target penyampaian SPT. SPT yang disampaikan tersebut meliputi SPT PPh Badan, SPT Orang Pribadi Non Karyawan, dan SPT Orang Pribadi Karyawan, sebagai berikut :

• Di Provinsi Sumatera Barat, Jumlah SPT yang disampaikan sebanyak 272.748 SPT dari Target Penyampaian SPT sebanyak 276.536 SPT atau dengan capaian 98,63%.

• Di Provinsi Jambi, Jumlah SPT yang disampaikan sebanyak 180.492 SPT dari Target Penyampaian SPT sebanyak 178.409 SPT atau dengan capaian 101,17%.

Keberhasilan realisasi penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020 tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumbar dan Jambi, Lindawaty, bersama-sama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Ketua DPRD Sumbar Supardi, dan Kapolda, juga para WaliKota dan Bupati yang telah memberikan contoh bagus dalam penyampaian SPT Tahunan, memberikan imbauan kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat agar segera melaporkan SPT Tahunan PPh sebelum tanggal 31 Maret 2021.

Baca Juga:  Dukung Ketahanan Pangan & Peduli Petani, Nevi Serahkan Alsintan di Dapil

Selain itu, juga adanya peran serta pihak ketiga dalam melakukan penyuluhan perpajakan, melalui program Relawan Pajak Tahun 2021 yang terdiri dari mahasiswa dan non-mahasiswa yaitu antara lain dosen, perangkat kampus/tax center, dan/atau pejabat publik.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi juga melaksanakan kampanye simpatik dalam bentuk Spectaxcular 2021 yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia pada tanggal 22 Maret 2021 dengan mengangkat tema “Pajak untuk Vaksin Kita” dan “Sukseskan Program Vaksinasi, Bantu Negara, Lapor Pajak Anda”.

Acara Spectaxcular 2021 di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi dikemas dalam bentuk talk show yang menghadirkan narasumber Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi Lindawaty, Direktur Utama RSUP Dr M Djamil Padang Dr. dr. Yusirwan, Sp.B, Sp.BA (K), MARS dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Barat Heru Pudyo Nugroho, serta lomba sosialisasi pajak melalui media sosial berupa lomba artikel, foto dan video kreatif dengan tema “Pajak untuk Vaksin Kita”.

Upaya Penegakan Hukum

Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan Kanwil DJP Sumbarja sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 antara lain dilakukan melalui proses Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Proses Penyidikan, dengan rincian sebagai berikut:

• Laporan Pemeriksaan Khusus yang diselesaikan sebanyak 83,6 Laporan Hasil Pemeriksaan Konversi di Sumatera Barat dan 132,8 Laporan Hasil Pemeriksaan Konversi di Jambi.

• Pemeriksaan Bukti Permulaan diusulkan terhadap 3 WP di Sumatera Barat dan 3 WP di Jambi.

• Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan terhadap 4 di Sumatera Barat dan 6 WP di Jambi.

• Proses Penyidikan dilakukan terhadap 2 WP di Sumatera Barat dan 5 WP di Jambi.

• Proses Penyidikan yang telah dinyatakan lengkap (P21) sebanyak 1 WP di Sumatera Barat dan 3 WP di Jambi.

• Penyerahan tersangka atas Tindak Pidana Pajak dilakukan terhadap 1 WP di Sumatera Barat dan 2 WP di Jambi.

Sinergi Kanwil DJP dengan Pemerintah Daerah
Sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan penerimaan pajak daerah sangat diperlukan.

Sinergi tersebut diimplementasikan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Perimbangan Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini antara lain meliputi:
• pembangunan data perpajakan yang berkualitas
• pelaksanaan pertukaran data perpajakan
• pemanfaatan data dan/atau informasi pajak atas pengusaha
• pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dalam bidang perpajakan
• Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, jumlah pemerintah daerah yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama adalah sebanyak 8 pemerintah daerah, yaitu 6 pemerintah daerah di Sumbar (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Padangpariaman, dan Kabupaten Limapuluh Kota) dan 2 pemerintah daerah di Propinsi Jambi, yaitu Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (*)