LKPj Gubernur, Data Kemiskinan Dinilai masih Amburadul

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. (Foto: dok.padek)

DPRD Sumbar membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2019. Dari pembentukan tersebut, DPRD menyorot sejumlah rekomendasi yang belum terlaksana pada LKPj sebelumnya.

”Salah satu poin penting dalam muatan LKPj adalah bagaimana pelaksanaan rekomendasi DPRD yang harus dipenuhi. Hal tersebut merupakan acuan dalam mengoptimalkan pembangunan daerah,” ujar Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar LKPj Kepala Daerah Provinsi Tahun 2019, Senin (11/5).

Pada rapat yang menggunakan sistem teleconference itu, Supardi mengatakan, banyak poin penting yang menjadi perhatian DPRD Sumbar. Hal tersebut berkaitan dengan akhir masa jabatan gubernur pada tahun 2021. Berkaca pada rekomendasi LKPj DPRD tahun 2018 lalu, tidak seluruhnya terpenuhi. Sehingga berimbas kepada masa sekarang.

Pada tahun tersebut, DPRD merekomendasikan agar anggaran pendidikan vokasi mesti optimal, namun tidak terlaksanan. Di sisi lain, perencanaan jangka panjang lulusan sekolah kejuruan juga tidak ada. Selanjutnya, program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian target RPJMD, belum fokus.

”DPRD pernah merekomendasikan agar data kemiskinan harus diperjelas, nanum hingga sekarang masih amburadul. Sebabnya, pemerintah provinsi sulit menyalurkan bantuan langsung tunai, pada masa pendemi virus korona,” katanya.

Tidak hanya pendataan penduduk miskin, program pengembangan pariwisata 2019 tidak berjalan optimal, dan berdampak buruk terhadap target kunjungan wisatawan mancangara dan lokal. “Untuk tahun 2019 target kunjungan wisata ke daerah belum tercapai sehingga, perencanaan mesti dimatangkan,” katanya.

Di sisi lain, pengelolan aset juga belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan proses pendataan yang belum tuntas hingga sekarang. ”Pendataan aset mesti dituntaskan, agar bisa dioptimalkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah,” harapnya.

Terkait laporan muatan LKPj 2019, katanya, masih bersifat normatif. Sehingga DPRD sulit memberikan penilaian untuk capaian kinerja kepala daerah. Dalam pembahasan nanti, DPRD meminta OPD menyiapkan data terinci yang brisikan capaian gubernur selama menjadi unsur penyelenggara pemerintahan.

Dia melanjutkan nantinya Pansus LKPj DPRD Sumbar, akan memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan peraturan daerah dan kebijakan strategis gubernur. “Dengan dibentuknya Pansus LKPj, maka pembahasan kinerja kepala daerah bisa dilaksanakan, semoga berjalan optimal,” kata Supardi.

Mengingat pembahasan dilakukan pada masa PSBB, diharapkan komisi dan pansus bekerja dengan optimal. Namun, tidak melupakan kaedah protokol Covid. Untuk mengantisipasi penyebaran.

“Kita berharap, penetapan rekomendasi DPRD terkait LKPJ, bisa diselesaikan 30 hari sejak nota disampaikan, sehingga rekomendasi bisa dijalankan dengan optimal untuk kepentingan pembangunan daerah,” katanya didampingi Wakil Ketua Suwirpen Suib, Indra Dt Rajo Lelo dan Irsyad Syafar.

Dalam penyampaian nota LKPj melalaui video conference tersebut, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, realisasi anggaran yang disampaikan saat ini masih tentatif, karena masih diaudit BPK dan akan diperikasa kembali. Irwan Prayitno mengatakan rincian gambaran jumlah penduduk, dengan pertumbuhan 0,5%, dengan IPM selalu meningkat dalam setiap tahunnya dan lebih tinggi dari IPM nasional. (eko)