Darurat Covid-19 PPKM Ketat, Penumpang Bus dan Kapal Divaksinasi

27
PANTAU PPKM: Wakil Gubernur Sumbar saat melakukan peninjauan penerapan PPKM di BIM, kemarin (11/7). Saat ini orang masuk dan keluar Sumbar akan dibatasi.(IST)

Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus menjadi perhatian serius. Pemprov Sumbar juga semakin ketat mengawasi orang datang dan masuk ke Sumbar. Hal itu mengingat kondisi Sumbar sudah darurat dalam penyebaran Covid-19.

Kemarin (11/7) Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy meninjau pemberlakuan PPKM di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Dari pantauan sudah berjalan dengan baik karena penumpang yang datang harus membawa surat bukti PCR Swab yang berlaku 2 x 24 jam.

“Hari ini hanya ada 14 penerbangan datang dan pergi di BIM. Untuk kedatangan hanya dari dua daerah yaitu dari Jakarta dan Batam,” katanya saat meninjau penerapan aturan terkait PPKM.

Untuk penumpang yang datang dari Jakarta semuanya wajib memiliki bukti PCR Swab 2×24 jam. Petugas di bandara sudah memastikan hal tersebut berjalan dengan baik.
Sementara untuk penumpang yang datang dari Batam pada hari Senin (12/7) juga akan diwajibkan memiliki bukti PCR 2 x 24 jam. Hal itu diterapkan karena Batam juga merupakan salah satu daerah yang masuk kebijakan PPKM darurat.


Sementara untuk masyarakat yang ingin keluar menggunakan pesawat udara, ia menilai kedatangan dan keberangkatan di bandara sudah terdata dengan baik sehingga pengawasan penerapan aturan juga relatif lebih mudah.

Menurutnya dengan adanya surat bukti PCR swab tersebut tidak dibutuhkan lagi posko tes PCR Swap di BIM karena hanya akan menjadi pemborosan. Selain bandara, rencananya Wagub Audy juga akan meninjau penerapan aturan PPKM pada beberapa fasilitas yang dinilai berpotensi terjadinya kerumunan di Padang.

Saat itu peninjauan, Wakil Gubernur didampingi Kepala Dinas Kominfo Sumbar selaku Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Kepala BPBD Provinsi Sumbar Erman Rahman, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, Kepala Satpol PP Provinsi Sumbar Dedy Diantolany dan Kepala Otoritas Bandara (Otband) Wilayah VI Padang, Agoes Soebagio.

Penumpang Kapal dan Bus Divaksinasi

Di sisi lain, Wakil Gubernur Audy Joinaldy juga meminta masyarakat yang menggunakan transportasi laut untuk penyeberangan menuju Kabupaten Mentawai dan sebaliknya harus memiliki sertifikat vaksinasi atau bisa mendapatkan vaksinasi di pelabuhan.

“Hal ini sudah diberlakukan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Kita juga coba terapkan di Sumbar untuk meningkatkan capaian vaksinasi,” katanya saat meninjau Pelabuhan Samudera Bungus di Padang Minggu (11/7).

Audy mengatakan, capaian vaksinasi akan sangat berpengaruh untuk pengendalian Covis-19 di Sumbar karena dengan vaksinasi imun tubuh akan meningkat dan sulit diserang oleh virus.

Upaya vaksinasi telah dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan Gebyar Vaksinasi yang telah dilakukan dalam 3 tahap. Meskipun capaian sudah meningkat hingga lebih dari 36 persen namun secara umum Sumbar masih berada di peringkat bawah dibandingkan provinsi provinsi lain di Indonesia.

“Sekarang kita coba upayakan solusi lain untuk vaksinasi ini, diantaranya dengan mewajibkan penumpang kapal laut atau bus memiliki sertifikat vaksinasi. Kalau belum memiliki itu bisa melakukan vaksinasi di posko yang disediakan di pelabuhan atau terminal bus,” ujarnya.

Ia mengatakan, wacana itu akan segera dibawa dalam rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga bisa segera direalisasikan.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat Deny Kusdyana mengatakan, vaksinasi bagi penumpang kapal laut ataupun bus sangat mungkin dilakukan dengan dasar Peraturan Gubernur.

“Kami siap mendukung program ini jika memang ada aturannya. Sementara ini untuk bus dan kapal laut menuju Mentawai hanya diwajibkan rapid antigen 1 kali 24 jam,” katanya.

Terapkan Penyekatan Warga Datang

Pemerintah Kota Padangpanjang terhitung Senin (12/7) ini mulai terapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan pola penyekatan jalur lalu lintas.

Sekretaris Satgas PPKM Darurat Kota Padangpanjang, Sonny Budaya Putra menyebut penyekatan dilakukan di tiga titik gerbang kota. Masing-masing Pokso Siliang dari arah Padang, Posko Kacang Kayu dari Solok/Tanahdatar dan Posko Bak Aia dari arah Bukittinggi.

Setiap poko melibat sebanyak 129 personel gabungan TNI/Polri, Dishub, BPBD, Satpol PP dan tenaga kesehatan dari DKK. Masing-masing setiap posko dibagi tiga shif setiap 8 jam, guna memaksimalkan upaya penerapan PPKM.

“Teknisnya setiap warga yang melintas akan dilakukan pemeriksaan, diantaranya berupa kartu vaksinasi minimal tahap pertama, maksud dan tujuan masuk ke Kota Padangpanjang. Jika hanya melintas, akan diarahkan petugas melalui rute yang disepakati. Sedangkan bagi warga datang dari luar provinsi, harus menjalani tes usap dan isolasi mandiri,” ungkap Sonny melalui selularnya, Minggu (11/7).

Baca Juga:  Bahas Tarif Atas-Bawah Air PDAM, Pertimbangkan Daya Beli Masyarakat

Sebagai mana konsep penerapan PPKM Darurat guna pengawasan mobilisasi orang yang masuk, Sonny mengaku juga diterapkan berlapis memanfaatkan peran aktif Satgas PPKM di setiap kelurahan. Hal ini disebutkannya, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecolongan pos penyekatan.

“Di sini Satgas PPKM Kelurahan yang melibatkan unsur RT dan lainnya itu sangat berperan untuk memantau selain aktivitas warga, juga kemungkinan adanya yang datang dari kota lain di luar provinsi. Jika ini ditemukan, baik di pos penyekatan maupun di kelurahan, selain tes usap gratis juga harus menjalani isolasi mandiri di fasilitas yang ada (rumah kesehatan) atau di rumah masing-masing dengan pembiayan pribadi atau keluraga bersangkutan,” ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Kabag Ops Polres Padangpanjang, Kompol Simamora. Ia menyebut jajaran Polres dalam penerapan PPKM Darurat ini menurunkan perosonel berlapis. Selian stasional di pos penyekatan, puluhan personil tambahan dijuga diturunkan guna melakukan peningkatan giat operasi yustisi terpadu dalam kota secara terjadwal.

“Selain itu juga melakukan patroli rutin secara kontinu hingga malam untuk memastikan tidak adanya kegiatan masyarakat yang melanggar aturan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasat Pol PP Padangpanjang, Albert Dewitra tegas menyebut, pengawasan mobilisasi di pos penyekatan tidak mengenal toleransi. Setiap warga dari luar provinsi yang bertujuan khusus ke Padangpanjang harus mengantongi kartu vaksinasi.

“Ini sudah PPKM Darurat. Artinya tindakan juga tegas. Jika ada warga datang dari luar provinsi dan tidak memiliki kartu vaksin, harus balik kanan kembali ke daerah mereka,” jawab Albert tegas saat ditemui di Posko Utama PPKM di Gedung M Syafei.

KA bagi Pekerja Esensial dan Kritikal

Sementara itu, mulai hari ini (12/7), seluruh Kereta Api (KA) di lingkup PT. KAI Divisi Regional (Divre) II Sumbar yakni KA Sibinuang relasi Padang-Pariaman-Naras, KA Minangkabau Express relasi Pulau Aie-BIM, dan KA Lembah Anai relasi BIM-Kayutanam, hanya diperbolehkan bagi penumpang untuk perkantoran sektor esensial dan sektor kritikal.

Kepala Humas PT. KAI Divre II Sumbar, Ujang Rusen Permana mengatakan, kebijakan itu menyesuaikan dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SE Menhub Nomor 42 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19.

“Ditambah lagi dengan adanya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Padang dan sejumlah Kota lainnya di Provinsi Sumbar yang mulai berlaku pada tanggal 12 Juli ini,” kata Rusen.

Ia menambahkan, bagi calon penumpang yang ingin menggunakan KA selama PPKM, wajib menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.

Rusen mengungkapkan, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 18 Tahun 2021, bidang yang menjadi sektor esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, Informasi Teknologi (IT) dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, dan industri orientasi ekspor.

Sementara itu, sektor kritikal adalah kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi, makanan minuman dan penunjangnya, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

Lebih lanjut dijelaskan, setiap petugas di stasiun keberangkatan akan melakukan pemeriksaan seluruh persyaratan dari calon penumpang sebelum diizinkan melakukan perjalanannya dengan KA.

“Jika ditemukan ada yang tidak lengkap, maka yang bersangkutan tidak akan diizinkan untuk berangkat dan uang tiket akan dikembalikan 100 persen,” tegas Rusen.

Ia menambahkan, KAI mendukung penuh seluruh kebijakan pemerintah dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Info selengkapnya terkait syarat perjalanan KA di masa PPKM Darurat, Rusen menjelaskan, masyarakat dapat menghubungi Customer Service Stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 021-121, WhatsApp KAI121 di 08111-2111-121, email cs@kai.id, dan media sosial KAI121. (wni/wrd/adt/eri)