Kakanwil DJPb Sumbar: APBN 2021 Berhasil Menahan Kontraksi Ekonomi

22
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Heru Pudyo Nugroho SE MBA menyampaikan Kinerja APBN Provinsi Sumatera Barat Triwulan II 2021.

Pemerintah terus mendorong momentum pemulihan ekonomi dengan tetap mewaspadai risiko Covid-19 yang masih menimbulkan ketidakpastian yang tinggi. APBN 2021 difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui realokasi untuk belanja produktif dan penguatan program PEN.

Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Heru Pudyo Nugroho SE MBA dalam konferensi pers “Kinerja APBN Provinsi Sumatera Barat Triwulan II 2021”.

Secara ringkas, realisasi APBN sampai dengan 30 Juni 2021 di Provinsi Sumatera Barat mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp3,34 triliun (53,07% dari target), tumbuh sebesar 23,95% jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 (y-o-y). Di sisi lain, realisasi belanja negara sebesar Rp15,16 triliun (48,62% dari pagu), terkontraksi sebesar -0,50% (y-o-y).

Adapun rincian realisasi pendapatan negara terdiri atas Penerimaan Perpajakan Rp2,64 triliun dan PNBP Rp698,13 miliar. Realisasi pendapatan negara didukung utamanya oleh penerimaan pajak dalam negeri yang terealisasi sebesar Rp1,64 triliun dan pajak perdagangan internasional (Bea Masuk dan Bea Keluar) sebesar Rp993,29 miliar.


Sedangkan pada sisi realisasi belanja negara sebesar Rp15,16 triliun terbagi atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp4,63 triliun (42,11% dari pagu) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp10,53 triliun (52,26% dari pagu).

Khusus belanja pemerintah pusat, dikontribusikan oleh belanja pegawai Rp2,29 triliun (50,94%), belanja barang Rp1,67 triliun (37,78%), belanja modal Rp652,06 miliar (31,98%), dan belanja bantuan sosial Rp10,31 miliar (39,09%).

Realisasi belanja pemerintah pusat Triwulan II 2021 mengalami pertumbuhan 9,59% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 (y-o-y) yang didorong oleh berbagai kebijakan strategis Pemerintah Pusat baik dari Kementerian Keuangan selaku BUN maupun masing-masing K/L dalam mengakselerasi belanja.

Sementara itu, untuk realisasi belanja TKDD terkontraksi -4,37% dibandingkan dengan periode triwulan II tahun 2020 (y-o-y). Hal tersebut disebabkan belum optimalnya belanja Dana Alokasi

Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa sampai dengan akhir Juni 2021. DAK Fisik terealisasi sebesar Rp101,21 miliar atau 5,34%, sementara Dana Desa terealisasi Rp402,39 miliar atau 40,54%.

Realisasi Belanja Program PEN

Pemerintah bersama seluruh elemen bangsa lainnya bahu-membahu mengadapi pandemi saat ini dengan melakukan pemulihan kesehatan sekaligus menjaga roda perekonomian tetap berjalan.

Baca Juga:  Pecah Rekor Kematian akibat Covid di Sumbar, Begini Saran Epidemiolog

Berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi bukti pemerintah bekerja keras melakukan pemulihan kesehatan masyarakat, menjaga konsumsi kelompok rentan terdampak dan mendorong perekonomian tetap bergerak.

Adapun realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sumatera Barat sampai dengan 2 Juli 2021 telah mencapai Rp2,24 triliun, dengan rincian sebagai berikut :

  1. Klaster Perlindungan Sosial Rp1,09 triliun, terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp289,66 miliar untuk 185.353 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp278,95 miliar untuk 212.152 KPM, Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp207,07 miliar untuk 172.556 KPM, Kartu Prakerja sebesar Rp248,79 miliar untuk 70.081 orang, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp72,46 miliar untuk 36.150 KPM.
  2. Klaster Kesehatan Rp199,25 miliar untuk Klaim Pasien pada 54 Rumah Sakit dengan jumlah pasien sebanyak 3.028 orang.
  3. Program Prioritas K/L Rp361,64 miliar, yaitu untuk Padat Karya Tunai Kemenhub sebesar Rp86,66 miliar untuk 3.350 pekerja, Padat Karya Tunai PUPR sebesar Rp265,59 miliar untuk 16.245 pekerja dan Padat Karya Tunai Kementan sebesar Rp9,39 miliar untuk 4.317 pekerja.
  4. Klaster UMKM Rp587,19 miliar, dengan rincian terdiri atas Bantuan Produktif untuk usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp268,27 miliar untuk 223.564 pelaku UMKM, Tambahan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp212,14 miliar untuk 233.823 debitur, dan Subsidi Bunga Non-KUR sebesar Rp106,77 miliar untuk 412.743 debitur.

‘’APBN bekerja keras dan berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam akibat tekanan pandemi Covid-19. Akselerasi belanja pemerintah pada tahun 2021 telah menahan kontraksi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Pada triwulan I tingkat kontraksi sebesar -0,16%, lebih baik jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2020 yang terkontraksi -2,23 persen,’’ jelas Heru Pudyo.

Pada titik ini, kata Heru, Pemerintah terus mengoptimalkan momentum pemulihan ekonomi dengan tetap mewaspadai risiko Covid-19 yang masih menimbulkan ketidakpastian yang tinggi. ‘’Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat akan senantiasa mengawal APBN dengan terus melakukan upaya dan sinergi dengan stakeholders untuk mendorong percepatan belanja K/L serta penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa,’’ tutupnya. (*/hsn)