Heru Pudyo: Kebijakan Fiskal APBN 2021 Fokus Penanganan Covid-19

Arah kebijakan APBN 2021 sebagai salah satu instrumen fiskal, tetap diprioritaskan untuk mendukung penanganan Covid-19, serta memberikan bantalan pengaman sosial dan ekonomi.

“Pemerintah pusat akan tetap menjaga defisit, pembiayaan dan utang tetap aman dengan menjadikan value for money sebagai pedoman. APBN bekerja secara bersama dan berkoordinasi dengan instrumen kebijakan moneter serta regulasi sektor keuangan untuk menjaga stabilisasi dan mempercepat pemulihan ekonomi,” ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar (DJPb) Heru Pudyo Nugroho, saat Konferensi Pers Capaian Kinerja APBN 2020 bertema “Peran APBN Untuk Mengatasi Dampak Pandemi dan Pemulihan Ekonomiā€, di Aula Lt 3 Jl Khatib Sulaiman Padang, Rabu (13/1/2021),

Heru Pudyo Nugroho memaparkan pencapaian kinerja APBN 2020. Dikatakannya, total penerimaan Negara di Sumatera Barat Rp5,82 triliun. Terdiri dari Pendapatan Pajak Rp4,07 triliun, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp1,75 triliun.

“Capaian Penerimaan Negara di sektor perpajakan itu, sangat mendukung kemampuan APBN dalam membiayai penanganan Covid-19 dan upaya percepatan pemulihan ekonomi,” ujar Heru.

Pendapatan pajak Rp4,07 triliun itu berasal dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri Rp3,93 triliun dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Rp140 Milliar. “Kepatuhan masyarakat sangat penting dalam pembayaran pajak. Secara umum harus ditingkatkan lagi,” ujar Heru.

Baca Juga:  Nevi Zuairina Berharap Vaksin Digratiskan untuk Warga Kurang Mampu

Pengelolaan barang milik negara, sepanjang tahun 2020 terjadi kenaikan nilai aset pemerintah sebesar 3,6 Miliar. Selain itu, kegiatan pengelolaan barang milik negara dan lelang, menghasilkan penerimaan negara bukan pajak sebesar 99,7 Miliar.

Dari sisi belanja Negara, untuk realisasi belanja Pemerintah Pusat (K/L) di Sumbar mencapai Rp11,31 triliun (94,55%) dari pagu Rp11,96 triliun.
Sementara, belanja barang sedikit mengalami penurunan sebesar 0,96% (YoY) yang disebabkan berbagai kendala dan keterbatasan selama pandemi seperti belanja perjalanan dinas, belanja konsumsi rapat dan belanja barang perlengkapan.

Berbeda dengan belanja barang, belanja modal tumbuh 11,21% dibanding tahun lalu (YoY), hal ini disebabkan terjadinya percepatan pelaksanaan lelang kegiatan di awal tahun serta kebijakan akselerasi penyerapan belanja. Program padat karya pada beberapa K/L juga dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Di sisi lain, realisasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp19,93 triliun atau 98,14% dari pagu anggaran Rp20,03 triliun.
Realisasi TKDD di Padang sangat tinggi. Ini sangat membahagiakan. Sedangkan yang paling rendah Padangpariaman. Dukungan TKDD dilaksanakan melalui Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan hibah,” ujarnya. (hsn)