Kejar Dana Bagi Hasil untuk Meningkatkan Target Penerimaan Pajak

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar dan Jambi (Sumbarja), Lindawaty, menyatakan seharusnya ada adendum atau pasal tambahan untuk menggaet lebih besar Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Sumbar.

“Pengerjaan proyek-proyek infrastruktur di Sumbar yang didanai APBN mayoritas dikerjakan oleh penyedia jasa luar Sumbar. Nah, NPWP-nya diharapkan menggunakan perusahaan cabang, sehingga ada penerimaan pajak bagi Sumbar,” ungkap Lindawaty saat Konferensi Pers Capaian Kinerja APBN 2020 bertema “Peran APBN Untuk Mengatasi Dampak Pandemi dan Pemulihan Ekonomiā€, di Aula Lt 3 Jl Khatib Sulaiman Padang, Rabu (13/1/2021),

Hal itu dikatakannya terkait masih tingginya ketergantungan biaya operasional daerah terhadap Pusat dan penerimaan pajak di daerah.

Data menunjukkan penerimaan pajak Sumbar 2020 hanya Rp3,92 triliun (85,42%) dari target Rp4,59 triliun. Pencapaiannya pajak Sumbar turun sebesar 13,69% dibanding 2019.

“Sementara di Provinsi Jambi, mampu membukukan lebih tinggi, yakni Rp4,30 triliun dari target Rp4,53 triliun, atau tercapai 94,93%. Dan Sumbar kita tahu sektor ekonominya diwakili oleh usaha-usaha kecil dan menengah. Beda dengan Provinsi Jambi dengan usaha menengah dan besar,” ujar Lindawaty.

Namun yang membahagiakan, kata Kakanwil DJP Sumbarja, realisasi penerimaan pajak Sumbar-Jambi lebih tinggi yakni 91,49% dibanding realisasi nasional yang hanya 89,33%. Datanya per 31 Desember penerimaan pajak Sumbarja Rp8,23 triliun dari target Rp8,99 triliun.

Soal ketergantungan daerah kepada Pusat yang masih tinggi, dapat dilihat komposisinya, sebagai berikut; realisasi penerimaan pajak Sumbar Rp3,92 triliun. Sedangkan APBD se-Provinsi Sumatera Barat Rp28,83 triliun yang terdiri atas; PAD Rp5,23 triliun, Dana Perimbangan Rp20,60 triliun, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp2,98 triliun.

Di Provinsi Jambi penerimaan pajaknya Rp4,30 triliun, dengan APBD se-Provinsi Jambi Rp20,04 triliun, yang terdiri atas PAD Rp3,06 triliun, Dana Perimbangan Rp13,80 triliun, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp3,17 triliun.

“Dapat disimpulkan, untuk membiayai kegiatan operasionalnya, Pemprov Sumbar dan Pemprov Jambi masih sangat mengandalkan Dana Transfer dari Pusat,” ungkapnya.

Ke depan, dengan Gubernur Sumbar terpilih Mahyeldi dan Audy, dijajaki sinergi yang kuat untuk meningkatkan kepatuhan dan kontribusi para pelaku ekonomi. “Jika kepatuhan pajak meningkat, penerimaan pajak pun meningkat, dan otomatis Dana Transfer dari Pusat atau Dana Perimbangan juga lebih besar lagi,” ujarnya.

Dia berharap Wajib Pajak segera menjalankan pelaporan SPT Tahunan melalui e-filling di pajak.go.id, atau ke KPP Pratama Padang dua.

“Dan Alhamdulillah, tahun 2020 KPP Pratama Padang Dua mampu merealisasikan penerimaan pajaknya melebihi target yaitu 100,2%. Prestasi ini pertama kali terjadi di Sumbar. Dan analisis sementara, hasil tersebut disebabkan adanya potensi penerimaan baru yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19,” tutup Lindawaty. (hsn)