Pembagian BLT Kemensos Abaikan PSBB

Kerumunan masyarakat saat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Kementerian Sosial RI di Kantor Pos Padang, kemarin (12/5). (Foto: IST)

Kerumunan masyarakat terjadi saat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Kantor Pos Padang, kemarin (12/5/2020).

Padahal, Pemko Padang tengah gencar-gencarnya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna memutus mata rantai penularan virus Covid-19.

Pantuan Padang Ekspres pada saat pembagian BLT Kemensos di Kantor Pos Padang, masyarakat mengabaikan penerapan PSBB di Sumbar dengan berkumpul dengan skala besar tanpa mempedulikan physical distancing.

Terlihat sejumlah warga berebut mengambil nomor antrean untuk mengambil uang BLT tersebut pada sisi kiri gedung Kantor Pos Padang.

Tidak hanya itu saja, warga juga terlihat berkumpul dan memarkirkan kendaraan yang mereka di pinggir jalan sehingga mengganggu akses lalulintas.

Pihak Pos Padang sebenarnya telah memasang tali pembatas, serta kursi dengan aturan PSBB. Terlihat juga pihak Kantor Pos Padang juga memberi tanda X dengan cat untuk batas jarak.

Pada bagian masuk, pihak Pos Padang juga menyediakan tempat cuci tangan kepada warga yang menerima bansos tersebut. Namun semua itu, nyaris diabaikan meski petugas berulang kali untuk menghimbau.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam diskusi online WAG Kawal Covid-19 Sumbar Series 4 bertajuk ”Rencana Aksi PSBB: Local Wisdom Daerah”, tadi malam (12/5) menyesalkan kejadian itu. Pihaknya mengaku sudah menyurati pimpinan Pos Padang.

”Kita tak habis pikir juga kenapa pembagian bantuan langsung tunai (BLT) Kemensos RI di Kantor Pos Padang bisa seperti itu. Saya khawatir bila tak ada pengaturan secara ketat, bisa-bisa menjadi sarana penularan Covid-19 juga nantinya,” ujar dia.

Sementara Kepala Kantor Pos Padang, Sartono saat dihubungi Padang Ekspres menyebut, kerumunan masyarakat disebabkan oleh adanya masyarakat membawa serta keluarga mereka untuk pergi ke kantor Pos Padang, sehingga terjadi kerumunan tersebut.

”Jadi sebenarnya kerumunan itu disebabkan oleh adanya masyarakat yang membawa keluarga mereka juga. Kan jadi ramai di kantor. Padahal kalo mereka datang sendiri, pasti tidak akan ada kerumunan itu,” jelasnya.

Sartono menambahkan, pihak Pos Padang sudah jauh-jauh hari menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam pembayaran BLT Kemensos kepada masyarakat.

Hal-hal yang telah dilakukan oleh Pos Padang adalah menyediakan wastafel cuci tangan kepada masyarakat yang datang, memasang tali pembatas, memberikan jarak antrean antar masyarakat sehingga tidak saling berdekatan.

”Karena ini memang hal-hal yang tidak diduga, sehingga terjadi kerumunan masyarakat. Misalnya saja kalau masyarakat tidak membawa keluarga mereka, pasti akan lancar saja,” ungkapnya.

Pihaknya juga sudah meminta bantuan kepada pihak kepolisian dalam melakukan penjagaan, seperti melarang orang-orang tidak berkepentingan untuk masuk ke halaman kantor Pos Padang.

Sartono menyampaikan, kantor Pos Padang bisa melayani sekit 200 sampai 300 orang per hari dalam hal pembayaran BLT Kemensos ini dalam satu hari jika prosesnya berjalan lancar.

”Jadi kalau masyarakat datang sendiri-sendiri dan membawa dokumen lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK), maka prosesnya sangat cepat tanpa menimbulkan kerumunan,” jelasnya.

Melihat kondisi yang terjadi dalam dua hari terakhir terkait pembayaran BLT Kemensos tersebut, Sartono mengatakan, ada penambahan loket baru untuk pembayaran BLT Kemensos kepada masyarakat terdampak Covid-19.

”Loket baru tersebut berada di Kantor Pos Regional yang berada di jalan Khatib Sulaiman tepatnya di samping gedung DPRD Sumbar,” ungkapnya.

Loket baru tersebut beroperasi hari ini melayani masyarakat terdampak Covid-19 Kecamatan Kototangah tepatnya Kelurahan Lubukbuaya. Selepas itu, juga Kecamatan Nanggalo dan Padang Utara.

”Jadi besok di loket Khatib Sulaiman itu tahap pertama akan dibayarkan BLT kepada masyarakat Kelurahan Lubukbuaya selama dua hari. Jumlah masyarakat di Kelurahan Pasie Lubukbuaya itu sekitar 1650 orang,” tukasnya.

Mekanismenya bagi masyarakat nomor 1 sampai 500 datang pagi hari, kemudian dari 501 sampai 1.000 datang siang hari. Lalu, dilanjutkan hari kedua. Tujuannya, agar tidak terjadi kerumunan lagi.

”Kami pun sudah menyampaikan informasi ini kepada pihak kelurahan. Mereka kita minta segera memberitahukan kepada warga mereka,” ujar Sartono.

Dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membawa keluarga mereka saat mengambil uang BLT Kemensos di Kantor Pos Padang maupun kantor Pos Regional di jalan Khatib Sulaiman.

”Ini kan sebenarnya bantuan terhadap masyarakat terdampak Covid-19, jadi kami imbau agar memperhatikan juga protokol kesehatan agar proses ini bisa berjalan dengan baik lancar sampai akhir,” harapnya.

BLT Provinsi Dijemput ke Pos
Pencairkan BLT mengabaikan physical distancing juga terlihat di Kantor Pos Indonesia Cabang Muaralabuh, Kabupaten Solok Selatan (Solsel) kemarin (12/5/2020).

Di sini, warga penerima bantuan BLT Provinsi sebesar Rp 600 ribu sebulan, terlihat ramai mendatangi kantor Pos tersebut.

Padahal, mestinya langsung diantar oleh petugas Pos ke rumah-rumah warga. Terlebih, biaya perjalanan pengiriman paket BLT tersebut telah dibayar Pemprov Sumbar Rp 12 ribu per KK.

”Ya, kami di suruh pak jorong ke sini. Katanya, permintaan pihak Pos,” kata DY, penerima BLT saat dikonfirmasi Padang Ekspres di Kantor Pos Indonesia Cabang Muaralabuh, Selasa (12/5/2020).

Dia mengaku, bahwa warga daerah lainnya langsung diantar ke rumah penerima. Akan tetapi Nagarinya Pasirtalang, disuruh ambil ke Pos.

Menanggapi ini, Kepala Pos Indonesia Cabang Muaralabuh, Nofrizal mengatakan, pihaknya memang langsung menyalurkan ke rumah penerima bantuan untuk kenagarian lain. Sedangkan kemarin dibagikan di kantor Pos untuk nagari yang dekat dengan kantor, agar petugas tidak terlalu lama memakan waktu untuk menyalurkannya.

”Ini permintaan masyarakat penerima bantuan, dan berada di nagari terdekat dengan Kantor Pos,” bebernya. Kemarin BLT disalurkan untuk masyarakat Nagari Pasir Talang Selatan, Pasir Talang Barat dan Nagari Pasar Muaralabuh.

Diakuinya, pihak Pos dibiayai jasa pengiriman dari pemprov per wesel menuju rumah penerima bantuan. ”Memang Pos dapat biaya jasa pengiriman dari pemprov. Namun daripada ribet, makanya disalurkan di kantor Pos saja,” terangnya. (a/cr10/tno)