DPRD Sumbar tengah membahas Ranperda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar periode 2021-2026 bersama tim dari Pemprov Sumbar. Dalam melakukan pembahasan ini DPRD meminta agar tim dari Pemprov Sumbar memahami esensi dari RPJMD. Ditargetkan pengesahan bisa dilakukan Agustus mendatang.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi usai melakukan pembahasan RPJMD melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Senin (12/7). Pada kesempatan itu juga hadir Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.
Supardi menyebutkan, RPJMD ini merupakan peraturan daerah (perda). Jadi pembahasannya dilakukan secara bersama yakni DPRD dan Pemprov Sumbar. Supardi menyampaikan tak semua visi dan misi kepala daerah wajib ditampung dalam RPJMD ini. Jika ada konsep atau usulan yang dinilai kurang tepat, tentu tak bisa diakomodir dalam perda ini.
Kader Gerinda ini membenarkan ada sebagian visi-misi gubernur dan wagub dituangkan dalam penyusunan. Namun ketika dalam pembahasan, bisa saja tak diakomodir. Katanya, pembahasan masih terus berjalan, DPRD melalui pansus juga terus melakukan pembahasan.
Dia mencontohkan terkait rencana anggaran 10 persen untuk sektror pertanian. Baginya jika dialokasikan murni dari APBD Sumbar tentu akan mempengaruhi anggaran di sektor lain. Katanya, hal-hal seperti ini perlu dilakukan pembahasan lebih mendalam.
Sedangkan untuk masukan dari forkopimda ini, tentu akan menjadi catatan dan pertimbangan.
“Masukan tersebut nantinya akan dibahas bersama oleh DPRD Sumbar dengan Pemprov Sumbar,” katanya.
Menurut dia, beragam masukan tadi cukup menarik mulai dari pihak Danlanud Sutan Sjahrir yang menawarkan pembangunan shelter di lahan milik mereka di kawasan Tabing. Mereka memiliki lahan seluas 200 hektare dengan lokasi strategis di pusat kota.
“Kawasan tersebut padat dan jalur evakuasi cukup minim sehingga perlu dibangun shelter di lokasi tersebut. Kita apresiasi hal tersebut, selain itu Danlanud juga akan membangun lapangan pacuan kuda internasional, bumi perkemahan dan lainnya yang akan meningkatkan pariwisata di Sumbar,” katanya.
Selain itu masukan dari perwakilan Kajati Sumbar terkait program pembinaan masyarakat agar sadar dan patuh hukum yang perlu dianggarkan di APBD Sumbar.
Gubernur menyampaikan, DPRD Sumbar terus menggali apa yang dituangkan dalam rancangan ini. Masukan yang disampaikan oleh anggota dewan nanti tentu akan ditampung. Pasalnya tak semuanya bisa dilakukan sekaligus. Mahyeldi menyebutkan visi-misi kepala daerah tentu menjadi hal yang prioritas. Katanya visi-mis ini bukan hal yang dibicarakan dalam waktu singkat. (eko)
