Kejaksaan Bakal Kawal Pemda Gunakan Produk Dalam Negeri!

16
BANGUN KOMUNIKASI: Kajati Sumbar Yusron (empat dari kanan) berserta jajaran foto bersama dengan Wakil Direktur Padang Ekspres Heri Sugiarto (tiga dari kiri) yang didampingi Pemimpin Redaksi Rommi Delfiano (tiga dari kanan), Koordinator Liputan Eka Rianto (dua dari kanan) beserta jajaran di Kantor Kejati Sumbar, Selasa (12/7).

Kejaksaan siap mengawal pemerintah daerah (pemda) untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Ini terkait dengan konteks pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar Yusron didampingi Aspidsus Suyanto, dan Kasi Penkum Fifin Suhendra saat pertemuan dengan Wakil Direktur Padang Ekspres Heri Sugiarto didampingi Pemimpin Redaksi Rommi Delfiano, dan Koordinator Liputan Eka Rianto di Kantor Kejati Sumbar, kemarin.

“Jadi kalau pemerintah daerah mau melakukan sesuatu untuk pembangunannya, disesuaikan dengan produk dalam negeri dulu yang diutamakan. Tapi kalau memang tidak ada ya apa boleh buat, seperti itu. Nanti ada pendampingan dari bidang Datun,” terang Yusron.

Kejati Sumbar akan memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-62 pada Jumat (22/7) mendatang. HBA tahun ini mengangkat tema “Kepastian Hukum, Humanis, Menuju Pemulihan Ekonomi.” Nah, pengawalan terhadap pemerintah daerah untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri itu, terkait peran kejaksaan dalam pemulihan ekonomi.

Selain itu, lanjut pria yang sebelumnya juga pernah menjabat wakil kepala Kejati Sumbar ini, sesuai tema menuju pemulihan ekonomi, semua kegiatan yang menggunakan uang negara akan dikawal oleh Korps Adhyaksa. Pengawalan dilakukan hingga ke tingkat penggunaan bantuan dana desa yang nilainya Rp 1 miliar untuk masing-masing desa.

“Mereka pihak desa atau nagari pasti bingung juga dana itu mau diapain. Kalau untuk menghabiskan pasti cepat ya, tapi pertanggungjawaban seperti apa mereka nggak tahu. Nah, itu kita dampingi melalui kejaksaan negeri (Kejari) atau kejaksaan cabang negeri (kacabjari) di daerah setempat lalu diberi masukan gimana cara pertanggungjawabannya,” ungkap Yusron.

Tidak hanya itu, kata Yusron, pihak kejaksaan juga melakukan pendampingan terhadap proyek strategis nasional yakni pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru. “Kita mendukung 100 persen bahkan 1000 persen. Kita juga pengen cepat selesai biar kita bisa coba,” tutur Yusron.

Dia mengatakan, jika ditemukan penyelewengan maka Tim Pidana Khusus akan bergerak. Namun, untuk mencegah hal itu pihak kejaksaan akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah jika ada proyek-proyek pembangunan berskala besar.

“Jika ada hal-hal yang kurang, kita punya bidang Datun yang minimal bisa memberikan masukan. Kalau misalnya mereka mau MoU, tentang pelaksanaan sampai di akhir nanti hingga penyelesaian atau seperti apa bisa kita dampingi,” sebut Yusron.

Baca Juga:  Dilema Tol Sumbar, Masih Ada Pemilik tak Sabar Tunggu Ganti Rugi

Sementara, untuk memberikan kepastian hukum sesuai dengan tema HBA ke-62 tahun 2022, jelas Yusron, jajaran kejaksaan juga telah mulai menerapkan restorative justice untuk perkara narkoba melalui rehabilitasi.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Restorative Justice sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

“Ini telah di-launching Pak Jaksa Agung bersama Pak Menko Polhukam Mahfud MD 1 Juni kemarin di Bandung. Kita sudah komunikasi dengan Dinas Kesehatan, untuk sementara kita jadikan tempat rehabilitasi adalah RSJ HB Saanin atau Rumah Sakit Gadut. Itu sudah saya tinjau dan memungkinkan,” ucap Yusron.

“Jadi tidak lagi melalui penuntutan. Direhab. Rehabilitasi yang diberikan mulai dari rehabilitasi tiga bulan, enam bulan, hingga sembilan bulan. Namun ada tahapan-tahapan dan asesmennya. Jika putusan asesmennya terpenuhi ya rehab. Anggaran disediakan negara,” tambah Yusron.

Yusron menerangkan, kebijakan ini merupakan program nasional dan juga akan dijalankan oleh masing-masing kejaksaan negeri di Sumbar. Pihaknya telah mengingatkan para kepala kejaksaan negeri untuk segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Dijelaskan Yusron, Jaksa Agung mengambil langkah ini setelah melihat tren meningkatnya kasus narkoba dan penuhnya rutan dan lapas oleh para pelaku penyalahguna narkotika.

“Pak Jaksa Agung mengambil langkah ini setelah melihat suara masyarakat bahwa kalau ada pejabat atau artis yang terjerat narkoba, mereka direhab. Sedangkan kalau masyarakat dimasukan ke penjara. Dimasukan penjara juga tidak mendidik, setelah keluar malah ada yang jadi pengedar,” kata Yusron.

Lebih lanjut Yusron menyebut, selain restorative justice untuk perkara narkoba, kejaksaan juga telah melaksanakan restorative justice untuk perkara biasa dengan ancaman di bawah lima tahun dan kerugian Rp 2,5 juta. Seperti kasus mencuri ayam, maling sendal jepit, atau kotak amal.

“Pernah ada kasus di mana kerugiannya kurang dari Rp 5 juta. Tapi, pencurian pada malam hari itu masuk Pasal 363. Ancaman hukumannya tujuh tahun. Itu di Pasaman. Setelah saya koordinasikan dengan Jampidum, tidak bisa masuk RJ (restorative justice) tapi dia bilang tuntut seringan-ringannya. Inilah bagian dari tema Humanis yang diangkat diperingatan HBA tahun ini,” tukas Yusron. (idr)