Ditjen Perbendaharaan Berharap DIPA & TKDD 2021 Terlaksana Awal 2021

Realisasi kinerja APBN 2020 dari sisi Belanja, tumbuh positif. Pemerintah memfokuskan Belanja Negara untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, membangkitkan dunia usaha UMKM, dan adanya perluasan program Bansos untuk masyarakat ekonomi lemah.

“Mengurangi dampak pandemi Covid-19, khusus untuk masyarakat ekonomi lemah itu saja, pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk BLT. Bantuan sosial itu juga diperluas, tak hanya bagi masyarakat ekonomi lemah di perkotaan, tapi juga di pedesaan. Rata-rata per bulan 85 ribu keluarga di desa mendapatkan BLT Dana Desa,’’ ujar Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumbar, Heru Pudyo Nugroho, saat ekspose Peran APBN 2020 Mengatasi Dampak Pandemi dan Pemulihan Ekonomi, Rabu (13/1/2020).

Prioritas fiskal APBN 2021 dalam hal penanganan Covid-19 pun diperluas lagi untuk pelaksanaan vaksinasi. “Kebijakan Belanja yang diarahkan pada pemulihan sosial, ekonomi dan kesehatan itu sudah barang tentu membutuhkan dukungan dan penguatan sinergi dari semua pihak tanpa terkecuali,” ujar Heru Pudyo.

Heru Pudyo berharap agar DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) 2021 yang telah disampaikan oleh Gubernur Irwan Prayitno, segera ditindaklanjuti terutama pada proses barang dan jasa. “Harapan kita, kegiatan-kegiatan dapat terlaksana di awal tahun 2021 ini,” ujarnya.

Heru Pudyo memaparkan, total keseluruhan Belanja Negara tahun 2021 sebesar Rp2.750 triliun. Provinsi Sumbar mendapat alokasi Rp31,88 triliun. Terdiri atas belanja K/L sebesar Rp11,29 triliun dan Dana Transfer sebesar Rp20,59 triliun.

Baca Juga:  APBN dalam Masa Pandemi

Alokasi Belanja pada Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp 11,29 triliun itu disalurkan kepada 41 K/L. Terdiri dari 650 Satker (Satuan Kerja) dan 6 KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara) di lingkup Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Sumbar.

Dana TKDD Rp20,59 triliun itu dialokasikan untuk Dana Bagi Hasil sebesar Rp433,37 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp12,94 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp1,93 triliun, Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK) sebesar Rp3,85 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp455,14 miliar, dan Dana Desa Rp992,60 miliar.

Terkait kinerja APBN 2020 dari sisi Belanja yang tumbuh positif di Sumbar, Heru Pudyo menyebutkan beberapa rinciannya; melalui Belanja K/L memberikan output jalan 579 kilometer, DAK Fisik jalan 3.771 kilometer, dan Dana Desa memberikan hasil 229,27 km. Total panjang jalan yang dibangun 4.579 kilometer.

Selain jalan, juga pembangunan jembatan sepanjang 4,13 kilometer, pembangunan sekolah 8 unit, irigasi sepanjang 738 km, dan pembangunan bandara di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Inilah sekelumit penggunaan APBN 2020 di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya kami berharapan besar kepada masyarakat untuk selalu patuh membayar pajak demi kelangsungan pembangunan bangsa Indonesia. Taat Pajak, Negara Kuat,” tutup Heru Pudyo yang diamini oleh Kakanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumbarja, Lindawaty. (hsn)