Beri Teladan Transparansi, KI Sumbar Buka Dokumen Anggaran ke Publik

80

Sebagai garda terdepan dalam mengawal badan publik agar terbuka, Komisi Informasi (KI) Sumbar memberikan teladan transparansi dengan membuka informasi dokumen penggunaan anggaran (DPA) ke publik.

“Kita komit dan konsisten membuka ke publik DPA KI Sumbar, termasuk berapa total anggaran kita 2021 dan perinciannya untuk apa saja. Silakan publik mempelototi dan kawal pelaksanaan anggarannya,” ujar Ketua KI Sumbar Nofal Wiska saat meluncurkan publikasi DPA KI Sumbar 2021, Selasa (13/4/2021).

Menurut Nofal, DPA KI Sumbar 2021 tak hanya dipajang di dinding kantor, tapi juga bekerja sama dengan media tergabung dalam  FJKIP juga menayangkan perincian anggaran tersebut.

“Buka saja, uang publik kok, ngapain harus takut dan risih membukanya ke publik. Karena semuanya dilakukan sesuai aturan, nggak usah takut. Apalagi anggaran tersebut berasal dari APBD. Jadi harus dibuka ke publik. Begitu juga dengan badan publik yang menggunakan APBD dan APBN juga harus disosialisasikan ke publik,” jelas Nofal Wiska.

Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas mengapresiasi teladan transparansi yang ditunjukkan oleh KI Sumbar. “Ini membuktikan bahwa lembaga garda terdepan keterbukaan informasi publik Sumbar, menjaga komitmen dan transparan ke publik. Jadi, semua badan publik yang menggunakan APBD dan APBN harus melakukan hal serupa,” ujar politisi senior Partai Demokrat ini.

Baca Juga:  Bengkel Tetap Buka, Astra Daihatsu Beri Layanan Prima

Sebagaimana diketahui, anggaran KI berada di Dinas Kominfo sesuai amanat Pasal 29  UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan anggaran KI yang melekat di dinas tersebut menurut Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri tidak bisa dipreteli apalagi sampai dipotong.

“Anggaran KI itu tok sebagaimana diusulkan dan ditetapkan oleh DPRD Sumbar. Melekat iya karena regulasi, untuk dipreteli apalagi dipotong oleh dinas terkait tunggu dulu,” ujar Syamsul Bahri saat menerima Ketua KI Sumbar Nofal Wiska bersama komisioner lainnya serta Asisiten Ahli KI Sumbar, Selasa (30/3) lalu di ruang rapat Komisi I DPRD Sumbar.

Menurut Syamsul Bahri memotong anggaran Komisi Informasi adalah pelanggaran sistem anggaran.

“Komisi I sesuai fungsi kedewanan akan melaksanankan tugas pengawasan, karena memotong anggaran Komisi Informasi yang disepakati  bagi saya masuk kepada kejahatan anggaran,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.(rel)

Previous articleMengenal Kemegahan The ZHM Premiere Hotel Padang
Next articleAda Pasar Gerakan Belanja Antar Tetangga di Kota Ini, Wako Beri Tenda