Banyak Data BLT Ganda, Distribusi di Pasbar Dihentikan

Ilustrasi bantuan. (INTERNET)

Penyerahan bantuan langsung tunai (BLT) Kemensos RI di Sumbar kembali bermasalah. Setelah sehari sebelumnya pembagian bantuan di Kantor Pos Padang mengabaikan protokol kesehatan Covid-19.

Kemarin (13/5), giliran pembagian bantuan serupa bermasalah di Pasaman Barat (Pasbar). Hal ini dipicu banyaknya data penerima ganda. Buntutnya, pendistribusian bantuan terhadap 13.739 kepala keluarga (KK) melalui kantor Pos Pasbar terpaksa ditunda.

Informasi yang dihimpun Padang Ekspres di lapangan, sehari sebelumnya Bupati Pasbar Yulianto bersama sejumlah forkopimda dan instansi terkait sudah menyerahkan BLT secara simbolis ke masyarakat di Kantor Pos Simpangempat. Namun, kemarin warga yang terlanjur mendatangi kantor Pos terpaksa balik pulang dengan tanpan hampa.

“Petugas Pos memberi tahu bahwa penyerahan bantuan BLT ditunda, setelah mendapat pemberitahuan dari Dinas Sosial Pasbar,” kata Nurelisma penerima BLT Kemensos RI yang terlanjur datang ke Kantor Pos Simpangempat, kemarin. Dia berharap penundaanya tidak lama, karena dia sangat membutuhkan BLT senilai Rp 600 ribu untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Pasbar, Yonnisal menyebutkan, penundaatan pendistribusan BLT ke masyarakat terpaksa ditunda. Pasalnya setelah dilakukan verifikasi lapangan kembali, ternyata banyak penerima ganda. Jumlah data ganda itu bukan sedikit, namun mencapai 600 KK.

Untuk itu, pihaknya bersama instansi terkait sedang melakukan evaluasi. Tentunya, sesuai dengan aturan Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Artinya, ada kriteria dan aturan orang berhak menerima bantuan Covid-19.

“Penyaluran BLT itu terpaksa kami hentikan sementara. Karena fakta di lapangan setelah dilakukan peninjauan ulang bersama wali nagari, masih banyak ditemukan PNS, TNI-Polri, perangkat nagari, penerima bantuan PKH dan lainnya. Untuk itu, kita bersihkan dulu datanya dalam waktu dekat baru segera kita salurkan lagi,” sebut Yonnisal.

Pasbar, tambah dia, bakal menerima bantuan sosial tunai dampak Covid-19 dari Kemensos RI sebanyak 13.739 KK disalurkan melalui Pos, BNI dan BRI sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Lalu, BLT Pemprov 10.688 KK, bantuan Pemkab Pasbar melalui Alokasi Dana Nagari sekitar 9.343 KK disalurkan melalui Bank Nagari sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.

Terakhir, bantuan Pemkab Pasbar melalui dana APBD direncanakan sekitar 15 ribu KK penerima. Kalau dihitung jumlah bantuan untuk masyarakat Pasbar terdampak Covid-19 sebanyak 48.787 KK ditambah penerima PKH dan sembako 24.948 menjadi 73.735 keluarga. “Ya, kalau dipersentasekan dengan jumlah penduduk Pasbar sebanyak 116.000 KK yang akan menerima bantan itu nantinya mencapai 63,56 persen,” kata Yonnsial.

Sementara di Dharmasraya, pemkab setempat sampai kemarin belum merealisasikan bantuan dari Kemensos, hal itu dikarenakan belum ada informasi dari Kemensos. Hal itu diungkapkan Kepala Dinsos Bobby Reza Perdana. “Secara keseluruhan jumlah warga kita yang akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut sebanyak 10.803 KK. Kita masih menunggu informasi itu, dan berharap agar secepatnya direalisasikan, sehingga warga bisa terbantu dengan bantuan itu,” harap Bobby.

Pola pencairan dana langsung kepada yang bersangkutan. Bagi warga penerima yang sudah memiliki rekening di BRI, BNI dan lainnya, maka bantuan langsung ditransfer ke rekening tersebut. Namun bagi yang tidak memiliki rekening di bank itu, maka pencairan akan dilakukan di kantor Pos.

Pemkab Sijunjung Siapkan Rp 20 M

Di sisi lain, Pemkab Sijunjung mengalokasikan anggaran Rp 20 miliar guna mengakomodir warga yang belum mendampat bantuan dari pemerintah maupun Pemprov Sumbar. Bantuan bagi warga terdampak pandemi Covid-19 tersebut bakal didistribusikan untuk masa tiga bulan ke depan sebesaran Rp 600 ribu per KK.

Hal ini ditegaskan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin kepada wartawan, kemarin. “Untuk pemerataan, masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang belum dapat bantuan, namun secara kondisi seyogianya layak dibantu akan ditanggung Pemkab Sijunjung,” tukas Yuswir.

Menurut Yuswir, sistem penyaluran bantuan diakomodir oleh tim Pemkab Sijunjung dengan syarat pihak bersangkutan betul-betul belum dapat bantuan dari pemerintah. Baik bersumber dari program bantuan keluarga harapan (PKH), BLT Dana Desa, hingga kucuran bantuan Pemprov Sumbar dan pusat.

Pemkab Sijunjung melibatkan seluruh pemerintahan nagari dalam pendataan dan validasi data. Selanjutnya, masyarakat calon penerima bantuan susulan diminta membuat/ mengisi blanko surat pernyataan belum pernah menerima bantuan Covid-19 yang diketahui masing-masing wali nagari setempat.

Ditambahkan Sekkab Sijunjung, Zefnihan, kategori masyarakat yang akan diakomodir antara lain; pekerja bidang perdagangan dan jasa skala usaha mikro dan kecil, bekerja bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan skala usaha mikro kecil, serta pekerja bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil.

Kemudian, juga mencakup pekerja bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil, pekerja industri skala usaha mikro kecil, pekerja bidang pendidikan (operator, tenaga administrasi dan guru di PAUD, TK, RA, SD, SDMI, SMP dan MTs secara sukarela atau digaji dari dana komite dan BOS dengan catatan bukan PNS dan THL, serta bukan tenaga kontrak.

Disusul, pekerja aktif bidang keagamaan seperti pengurus pasantren, masjid, mushala dan mubalig, pemulung, usia lanjut, disabilitas, anggota keluarganya terindikasi PDP dan terinfeksi Covid-19, hingga penduduk lainnya terdampak Covid-19.

Untuk diketahui, bantuan yang telah ditetapkan sebelumnya adalah bantuan sosial tunai (BST) 12.459 KK, PKH 7.071 KK, Sembako Murni Kemensos 3.297 KK, BLT Dana Desa 9.922 KK, Pemprov Sumbar 5.443 KK, serta Non DTKS Kemensos 748 KK. “Diupayakan minggu ini juga bantuan sisipan dari Pemkab Sijunjung sudah sampai ke tangan masyarakat,” ujarnya.

Tanahdatar Buka Layanan Pengaduan

Di Tanahdatar, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membuka layanan pengaduan untuk melaporkan terkait bantuan sosial. “Kita membuka layanan komunikasi melalui WhatsApp (WA) dengan nomor 082287336364,” ujar Koordinator Bidang Humas, Abrar kemarin.

Lewat media pengaduan ini, tambah dia, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi langsung ke gugus tugas. “Kita respons dan tindaklanjuti sesuai kriteria yang diwajibkan. Kalau kurang saja 1 poin, maka pengaduan tidak akan direspons sampai dilengkapi dulu,” ujarnya. Di antaranya, mengisi nama, nomor induk kependudukan (NIK), nagari asal, pekerjaan, menggunakan bahasa yang baik, melapor pada pukul 09.00 sampai 14.30 hanya via WA tentang bansos.

“Kenapa syarat itu harus dipenuhi, karena dengan NIK kita juga bisa menelusuri terhadap si pelapor apakah memang belum pernah atau ada menerima bantuan PKH, BLT, BST dan program bantuan lainnya. Karena, untuk bantuan sosial dampak Covid-19 memang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak yang tidak menerima program bantuan dari pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, Kasat Satpol PP Yusnen menyebutkan, saat ini Tim Gugus Ttugas Penanganan Covid-19 Tanahdatar terus melakukan patroli gabungan di wilayah kecamatan dan mengedukasi masyarakat. Tim patroli gabungan ini juga bertujuan untuk melakukan pembubaran masyarakat yang masih berkerumun di luar rumah pada malam hari tanpa kepentingan yang jelas.

Pariaman Gunakan 3 Metode

Di Pariaman, pemko setempat menggunakan tiga metode guna mematuhi protokol Covid-19 sewaktu menyerahkan bantuan. “Tiga metode itu mulai dari penyaluran bantuan dengan menjemput ke kantor Pos, menyalurkan melalui desa hingga mengantarkan langsung ke rumah warga penerima,’ ujar Satgas Koordinator Pembayaran Bantuan Sosial Tunai Kantor Pos Pariaman Werri Bahri Prima kepada Padang Ekspres ,kemarin.

Untuk penjemputan ke kantor Pos, tambah dia, dilakukan secara bertahap. Masing-masing untuk 1 jam untuk 25 orang saja. Pos menyediakan empat loket pengambilan bantuan. Dua loket di luar dan dua loket di dalam. Pengambilan bantuan mengikuti protokol Covid-19 dengan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya.

Untuk mengantisipasi ledakan, pihaknya, juga membuat pos pengambilan di halaman parkir kantor pos dengan menggunakan tenda. Termasuk, adanya security yang mengatur sehingga tidak terjadi kerumunan massa.

Untuk.metode kedua, pihaknya menggandeng desa dengan menyalurkan langsung di kantor desa. Dalam hal ini, warga wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Sehingga, penyaluran bantuan tidak menjadi kerumunan. Sedangkan metode ketiga dengan mengantarkan langsung bantuan ke rumah warga. Hal ini diprioritaskan bagi warga yang sakit dan lansia.

“Alhamdulillah sudah berlangsung lima hari tidak cukup lancar. Tidak memicu keramaian, ini berkat kerja sama yang baik dari warga,” ujarnya. Targetnya, sebut Weri, minggu ini seluruh diserahkan kepada yang berhak menerima.

Sementara itu, Kabid Dinas Sosial Pariaman Hidayat kepada Padang Ekspres menyebutkan, pihaknya sudah membuka layanan pengaduan tentang bantuan sosial ini. Layanan pengaduan ini bisa langsung diakses masyarakat dengan menghubungi tiga nomor ponsel yang ada di poster-poster yang disebar di kantor desa/ kelurahan di Pariaman.

“Hingga hari ini sudah ada sekitar tiga puluhan pengaduan yang masuk ke dalam layanan tersebut. Sebagian besar menanyakan mengapa mereka belum menerima bantuan,” ujarnya. Hidayat menjelaskan, bantuan tersebut sedang dalam proses pengantaran. Termasuk, bersabar menunggu cairnya bantuan dari Pemko Pariaman yang saat ini sedang proses di perbankan.(roy/ita/atn/mal/nia)