Pemprov Sumbar Awasi Mudik Antarkabupaten

Petugas Satpol PP Padang saat mengamankan perangkat komputer dan sound system dari salah satu kafe di Kota Padang. (IST)

Pemprov Sumbar memastikan pemberlakukan pelarangan mudik dan pembatasan orang keluar masuk dari wilayah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Sumbar.

“Tidak ada perubahan peraturan. Tetap pelarangan mudik Idul Fitri dan pembatasan orang untuk keluar dari wilayah PSBB. Yang diatur itu pengecualian untuk kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 yang kriteria dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19,” jelas Wagub Sumbar Nasrul Abit saat rapat bersama membahas pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum pelaksanaan SE Gugus Tugas Pusat No 4/ 2020, di Kantor Gubernur, kemarin.

Menurutnya, budaya mudik internal (mudik dalam satu wilayah, red) perlu menjadi perhatian serius dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. Selain mencegah mudik jarak jauh, tambah dia, seharusnya mobilisasi berupa budaya mudik di dalam kabupaten atau antar-kabupaten dalam satu provinsi tidak lepas dari pengawasan. Kebanyakan itu yang sering lepas kontrol saat ini.

“Larangan mudik tidak boleh tanggung-tanggung. Mudik kan pergerakan orang, ya pergerakan orang yang dihentikan. Caranya yaitu transportasi dihentikan,” tambahnya. Menurut dia, seluruh lapisan masyarakat harus ikut serta agar pelarangan mudik dapat berjalan efektif. Masyarakat harus bergerak, melarang, mengatur dengan menutup sementara jalan-jalan tikus. Nasrul Abit menjelaskan, Pemprov Sumbar tengah mempersiapkan teknis operasional penerapan kebijakan tersebut bersama seluruh Kemenhub, TNI, Polri dan lembaga terkait.

Dalam rapat tersebut, dia juga menyampaikan pengendalian transportasi dilakukan sejalan dengan yang ditetapkan di SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, terkait dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perja lanan Orang.

Agar efektif, tambah dia, perlu diberdayakan pengawasan satgas gabungan yang sudah berjalan saat ini. Di antaranya, untuk angkutan darat diawasi Dansatgas dari Kepolisian dibantu TNI, tim kesehatan daerah (Dinas Kesehatan), LLAJ/Dishub, Satpol PP dan unsur dari Ditjen Perhubungan Darat (Balai Pengelolaan Transportasi Darat).

Sementara itu, mengacu SE No 4 Tahun 2020, persyaratan perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta harus menunjukan hasil negatif Covid-19 berdasarkan rapid rest/ Polymerase Chain Reaction atau surat keterangan sehat dari lembaga kesehatan. (wni)