Satgas juga Cegah Mudik dalam Provinsi, Wagub: Tutup “Jalan Tikus”

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit rapat dengan tim gabungan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum pelaksanaan SE Gugus Tugas. (Foto: Humasprov)

Larangan mudik tidak hanya berlaku bagi warga dari luar Sumbar, tapi juga antar-kabupaten/ kota serta antar-kecamatan dalam provinsi yang kini menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pasalnya, juga memiliki potensi penularan virus korona (Covid-19).

“Selain mencegah mudik jarak jauh (dari luar Sumbar), ada mobilisasi budaya mudik di dalam kabupaten atau dalam kecamatan, itu yang lepas dari kontrol sebenarnya. Padahal, meski di dalam wilayah, juga memiliki potensi terjadinya penularan virus,” ujar Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat memberikan arahan kepada tim gabungan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum pelaksanaan SE Gugus Tugas Pusat Nomor 4 Tahun 2020, di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (13/5/2020).

Untuk antisipasi orang mudik antar-kabupaten dan kota serta kecamatan di Sumbar jelang Idul Fitri yang diprediksi meningkat, maka pergerakannya akan dihentikan.

“Jadi, larangan mudik jangan tanggung-tanggung, mudik kan pergerakan orang. Maka, caranya yaitu transportasi (mudik) dihentikan,” tegasnya.

Dia mengimbau seluruh masyarakat turut serta berperan agar larangan mudik dapat berjalan efektif. “Masyarakat harus bergerak, melarang, mengatur. Dengan menutup sementara “jalan-jalan tikus” (jalur-jalur alternatif, red),” tukasnya.

Untuk menjalankan misi itu, Nasrul Abit mengatakan Pemprov Sumbar tengah mempersiapkan teknis operasionalnya bersama Kemenhub, TNI, Polri dan instansi terkait lainnya.

Dalam pengendalian transportasi, dilakukan sejalan dengan SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang.

Agar pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum berjalan efektif, maka diberdayakan satgas gabungan yang sudah berjalan saat ini.

Untuk angkutan darat, dansatgas dari Kepolisian dibantu TNI, tim kesehatan daerah (Dinas Kesehatan), LLAJ/Dishub, Satpol PP dan unsur dari Ditjen Perhubungan Darat (Balai Pengelolaan Transportasi Darat).

Untuk angkutan laut, dansatgasnya Danlantamal, Danlanal dibantu tim kesehatan (KKP dan Dinas Kesehatan), unsur Ditjen Perhubungan Laut (Kepala Otoritas Pelabuhan), Dishub, Kepolisian dan Syahbandar.

Sedangkan untuk angkutan udara, Dansatgas dari Danlanud di wilayah bersama Angkasa Pura II BIM, unsur Ditjen Perhubungan Udara (kepala otoritas bandara dan kepala UPBU), kantor kesehatan pelabuhan (KKP) dan pihak kepolisian.

Lalu, angkutan kereta api, Dansatgas TNI AD bersama Kepolisian, unsur ditjen perkeretaapian, PT. KAI, Dishub dan Dinas Kesehatan.

Wagub Sumbar menegaskan kembali bahwa tidak ada perubahan peraturan. Tetap diberlakukan larangan mudik Idul Fitri dan pembatasan orang keluar dari wilayah PSBB.

“Yang diatur itu, pengecualian untuk kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 dengan kriteria dan syarat yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19,” tegasnya.

Aturan itu mengatur transportasi di semua moda baik di darat, laut, udara dan kereta api, dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai amanat Permenhub No 18/2020 dan Permenhub No 25/2020.

Mengacu Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 4 Tahun 2020, kriteria dan syarat perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta, yakni menunjukkan hasil negatif Covid-19 berdasarkan rapid rest/ PCR test dari dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan klinik kesehatan,

Lalu, menunjukkan surat tugas bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat eselon II.

Syarat berikutnya, menunjukkan surat tugas bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Udaha milik Daerah/Unit Pelaksana Teknis/ Satuan Kerja/ organisasi non-pemerintah/ Lembaga Usaha yang ditandatangani oleh Direksi/ Kepala Kantor,.

“Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang diteken di atas materai dan diketahui lurah atau kepala desa setempat. Dan, menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah),” katanya.

Selain itu, melaporkan rencana perjalanan, yakni jadwal keberangkatan, jadwal saat berada di tempat penugasan, serta waktu kepulangan.

Sementara untuk perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia, yakni menunjukkan hasil negatif Covid-19 dari dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas atau klinik kesehatan.

Kemudian, menunjukkan identitas diri berupa KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah, menunjukkan surat rujukan dari rumah sakit untuk pasien yang akan melakukan pengobatan di tempat lain.

Lalu, menunjukkan surat keterangan kematian dari tempat almarhum/ almarhumah untuk izin mengunjungi keluarga yang meninggal dunia (untuk kepentingan mengunjungi keluarga yang meninggal dunia).(rel/esg)