Konversi Bank Nagari ke Syariah Harus Penuhi 16 Syarat

35
Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Ali Tanjung.(IST)

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) putuskan menunda rapat dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) terkait Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah di DPRD Sumbar.

Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Ali Tanjung kepada Padang Ekspres, Senin (14/3) mengatakan, rapat ditunda dikarenakan tidak lengkapnya anggota rapat, sehingga keputusan rapat tidak bisa diambil.

“Karena ditundanya rapat, jadi belum ada keputusan apakah persoalan ini dimasukkan ke dalam Bapemperda atau diluar Bapemperda, rapat berikutnya akan diputuskan setelah badan musyawarah (bamus) menentukan jadwalnya,” tuturnya.

Ia mengatakan, untuk menyetujui usulan konversi Bank Nagari ke Bank Nagari Syariah diperlukan 16 syarat yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus terpenuhi.

“Berdasarkan isu yang menyebar di luar, katanya DPRD menolak usulan tersebut tersebut. Padahal yang sebenarnya kami tidak pernah menolak hal tersebut. Hanya saja kami meminta agar 16 syarat yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar Bank Nagari menjadi Bank Syariah diberikan kepada Komisi III,” jelasnya.

Baca Juga:  Andre Rosiade Bantu Keberangkatan Mahasiswa Asal Padang ke Mesir

Ali menyampaikan jika 16 syarat tersebut sudah terpenuhi, baru persoalannya bisa dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Namun sampai saat ini kita belum menerima satu pun bukti sudah terpenuhinya syarat-syarat tersebut, karena hal ini bukanlah masalah kecil, butuh persetujuan banyak pihak,” katanya.

Lebih lanjut Ali mengatakan, meskipun DPRD sudah menyetujui seluruh persyaratan yang diajukan, namun jika OJK tidak setuju tetap tidak bisa dilanjutkan ke proses berikutnya.

“Karena persoalan ini regulasinya tetap berada di tangan OJK, jadi kami ingin memastikan tidak pun 100 persen, setidaknya bisa 90 persen bahwa OJK sudah mengatakan sudah setengahnya syarat terpenuhi oleh Bank Nagari,” jelasnya.

Ia menyebut, ini menyangkut masalah hukum dan kehormatan DPRD. “Kami tentu tidak mau membahas, syaratnya itu banyak, beberapa ada yang menyangkut Bank Nagari dan beberapa ada yang menyangkut Pemprov,” ungkapnya. (cr4)