Pendatang Capai 69 Ribu Jiwa, Awasi Ketat hingga RT

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. (Foto: dok.padek)

Jumlah pendatang dan perantau yang masuk ke Sumbar dalam 12 hari terakhir sudah mencapai 69.110 orang. Untuk antisipasi penyebaran virus korona (Covid-19), maka Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menginstruksikan bupati dan wali kota lebih ketat dalam melakukan pengawasan.

Bupati dan wali kota diminta membentuk pos pemeriksaan di jorong, dusun, kampung hingga RT/RW  dalam penanganan Covid-19.

“Seluruh pendatang dan perantau yang datang, agar dicatat oleh petugas jorong hingga RT bersama tokoh masyarakat dan pemuda. Bila ada yang memiliki gejala, agar diarahkan pemeriksaan ke puskesmas terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Gubernur Irwan Prayitno dalam instruksi yang dikeluarkannya, Selasa (14/4).

Selain itu, bupati dan wali kota agar menginstruksikan perangkat jorong hingga RT untuk memastikan pendatang dan perantau yang baru datang untuk isolasi mandiri di rumah sekama 14 hari atau dikarantina di sejumlah tempat yang disediakan pemda.

Selanjutnya, petugas pos pemantauan diminta untuk melaporkan data pendatang dan perantau serta hasil pengawasan secara berjenjang hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Lalu, bupati dan wako melaporkannya kepada gubernur.

Bahas PSBB

Selain soal pos pemantauan itu, gubernur dalam rapat dengan wali kota Padang dan Bukittinggi, Selasa (14/4) membahas terkait rencana mengusulkan Pembatasan Sosial  Berskala Besar (PSBB) di Kota Padang dan Bukittinggi.

Namun hal itu tampaknya tidak bisa diterapkan dalam waktu dekat karena masih perlu dikaji lebih lanjut. Seperti aspek administratif, epidemilogis dan perkembangan kasus Covid-19.

Menurut gubernur hal ini juga didasari pertimbangan dan masukan dari Pemko Padang dan Bukittinggi. Salah satunya, jika PSBB hanya di Kota Padang, maka sulit dalam teknis pelaksanaannya di lapangan.

“Banyak faktor teknis lapangan yang disampaikan oleh wali kota Padang tadi yang tidak memungkinkan PSBB hanya di satu kota saja. Kota Padang sangat tergantung dengan daerah interland-nya. Sayur-mayur, pangan dan lain-lain sangat tergantung dari daerah lain,” ungkapnya.

Karena itu, pihaknya mencoba mengusulkan PSBB di tingkat provinsi saja. ‘Kalau tidak disetujui, kita telah menyiapkan rencana kedua yaitu pembatasan pergerakan orang yang sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Insya Allah besok (15/4) kita bahas lagi dalam rakor bersama bupati dan wali kota se-Sumbar melalui video conference,” jelasnya.

Pembatasan pergerakan orang tersebut  akan dilaksanakan secara mandiri demi meminimalisir dan meningkatkan pembatasan gerak orang di Provinsi Sumbar.

Di sisi lain,  dalam upaya percepatan pemeriksaan orang dalam pemantauan (ODP) telah dipersiapkan laboratorium tambahan untuk pemeriksaan sampel swab di Baso, Kabupaten Agam.

“Sekarang sedang proses perbaikan tempat, persiapan teknis alur masuk dan alur keluarnya pasien. Dan juga proses meminta persetujuan ke Kementerian Kesehatan sebagai legalitasnya untuk  tempat diagnosa Covid-19 di Sumbar. Jadi prosesnya sekali jalan dan semua peralatan penunjang pemeriksaan dan SDM-nya sudah lengkap,” bebernya.

Jika laboratorium itu beroperasi, maka pemerisaan swab menjadi dua. Satu lagi yang sudah jalan di Laboratorium Fakultas Kedokteran Unand. Jika yang di Baso selesai, maka di dua lokasi itu ditargetkan bisa sampai 400 pemeriksaan per harinya.(idr/esg)