Terapkan PSBB Sumbar, Perkuat Manajeman Krisis Pemda

Tim Tanggap Darurat Covid-19 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas (Unand) merekomendasi kepada gubernur dan bupati/ wali kota se-Sumbar untuk segera mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di level provinsi.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi lonjakan pasien yang tertular pandemi virus korona (Covid-19) yang diperkirakan puncaknya pada Mei atau awal Juni mendatang.

Koordinator Tim Tanggap Darurat Covid-19 FISIP Unand Dr Aidinil Zetra mengungkapkan bahwa hasil survei expert judgement yang melibatkan dosen Unand, UNP, UIN IB, para profesional, pemred dan jurnalis serta pelaku usaha menunjukkan bahwa 99% responden menyatakan telah memahami kebijakan PSBB dan dampak sosial, ekonomi dan psikologi yang ditimbulkannya.

Sebanyak 88% dari responden berpendapat bahwa pemerintah provinsi sudah sepatutnya mengambil kebijakan PSBB di Sumbar. Namun, pemerintah provinsi bersama kabupaten/ kota diminta segera memperkuat manajemen krisis untuk semua level kepemimpinan. Harus bergerak lebih sistematis dalam mengelola krisis yang sedang dihadapi,  mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat RT dan jorong.

“Rantai komando perlu diperkuat. Sistem komunikasi disusun lebih efektif dalam skala yang lebih luas sehingga memenuhi kebutuhan informasi warga yang sangat majemuk,” tegas Aidinil dalam keterangannya, Kamis (16/4)

Selain itu sistem ketahanan pangan perlu diperkuat. Pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan pangan rumah tangga selama masa pemberlakuan PSBB, terutama rumah tangga miskin atau terdampak langsung kebijakan PSBB ini.

Untuk membantu masyarakat terdampak, modal sosial yang ada dalam masyarakat perlu dioptimalkan menjadi jaring pengaman sosial berbasis komunitas.

Setiap RT dan jorong perlu membentuk Posko Tanggap Covid-19 yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada mulai dari ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang dan pemuda.

Mereka juga berfungsi mendata warga yang terindikasi sebagai ODP da PDP serta menerima dan mendistribusikan berbagai bentuk sumbangan warga seperti uang, beras, buah buahan, sayuran dan sebagainya dengan manajemen yang terbuka.

Dalam masa PSBB, pemerintah daerah bersama forum koordinasi pimpinan daerah juga harus menjamin penegakan aturan berjalan secara sungguh-sungguh dan tegas, dengan sistem pengawasan yang efektif.

Berbagai hal tersebut di atas direkomendasikan, kata Aidinil karena beberapa pertimbangan, di antaranya mobilitas penduduk memasuki Sumbar semakin hari semakin meningkat, baik melalui bandara maupun lewat darat. Ada 10 titik pemantauan pintu masuk Sumbar.

Kemudian, pergerakan penduduk antar-kabupaten/ kota juga cukup tinggi dan akibatnya telah terjadi transmisi lokal.

Kesadaran sebagian masyarakat terhadap bahaya penularan Covid-19 terlihat masih rendah. Pembatasan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di fasilitas umum, kegiatan sosial budaya bahkan moda transportasi publik baik bus, angkot, ojol masih banyak yang melanggar.

Menurutnya, jika kebijakan PSBB tidak segera diambil, maka diperkirakan kasus positif Covid-19 di Sumbar akan meningkat tajam di puncak Mei dan awal Juni mendatang.

Meski demikian, timnya mengingatkan bahwa penerapan kebijakan PSBB akan diikuti sejumlah dampak sosial, budaya, ekonomi dan psikologi masyakarat.

Pertama, akibat terhentinya aktivitas sosial budaya seperti pendidikan, kegiatan keagamaan berjamaah, perhelatan interaksi soaial budaya lainnya, maka kualitas pendidikan dan sosial budaya akan menurun.

“Akibat dibatasinya aktivitas perekonomian, maka pertumbuhan ekonomi menurun dari sebelumnya mencapai 5% menjadi di bawah 2,5%,” jelasnya.

Produktivitas badan usaha, baik berskala besar, menengah maupun kecil akan menurun. Aktivitas ekonomi masyarakat terutama sektor informal menjadi terganggu sehingga daya belinya menurun.

“Jumlah pengangguran akan meningkat drastis. Begitu juga jumlah penduduk miskin diperkirakan meningkat lebih dari 25%. Seperti dampak krisis ekonomi sebelumnya, jumlah tenaga kerja sektor informal akan meningkat drastis, bisa mencapai 60%,” bebernya.

Secara psikologis, lanjutnya, dampak penetapan kebijakan PSBB akan menimbulkan kepanikan warga terutama jika pemerintah tidak memberikan sosialisasi secara masih kepada masyarakat baik di perkotaan maupun di nagari-nagari.

Panic buying akan terjadi di mana banyak orang tiba-tiba membeli makanan, bahan bakar, dan lain-lain sebanyak mungkin karena khawatir akan sesuatu yang buruk.

Hal ini akan terjadi jika pemerintah tidak memberikan sosialisasi yang masif tentang jaminan ketersediaan bahan pangan pokok, BBM, obat-obat, dan lainnya.(esg)