Luhut Minta Kapolda, Danrem, Kajati Dukung Pengurangan KJA Maninjau

86

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta upaya pengalihan mata pencarian masyarakat sekitar Danau Maninjau, Kabupaten Agam dari usaha Keramba Jaring Apung (KJA) segera dilakukan agar percepatan revitalisasi danau bisa segera dimulai.

“Pengalihan ke mata pencarian baru supaya dilakukan dulu, kemudian melakukan pengurangan jumlah KJA,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat virtual diikuti sejumlah kementrian, Gubernur Sumbar dan Bupati Agam, Rabu (16/6/2021).

Ia mengatakan berdasarkan penelitian LIPI pada 2017, 90 persen penyebab pencemaran Danau Maninjau adalah akibat sendimen sisa pakan KJA. Maksimal di Maninjau hanya bisa menampung 6000 unit. Namun saat ini jumlahnya sudah jauh melampaui karena itu harus segera dipindahkan dengan skema lain seperti perikanan darat.

“Untuk percepatan maka harus ada tenggat waktu yang jelas pada setiap langkah yang diambil dalam upaya revitalisasi Danau Maninjau ini. Kalau bisa akhir bulan ini sudah bisa dimulai,” ujarnya.

Ia meminta Kapolda, Danrem hingga Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan dukungan penuh dalam upaya mengurangi jumlah KJA di Maninjau.

Anggaran untuk pengalihan mata pencarian masyarakat itu diperkirakan membutuhkan anggaran Rp42 miliar. Dana itu dibebankan pada Pemprov Sumbar dan Kabupaten Agam.

Sementara anggaran untuk menyelesaikan persoalan sendimen yang telah menumpuk di dasar danau diperkirakan sebesar Rp237 miliar dari Kementerian PUPR.

Untuk mendukung upaya revitalisasi itu lintas kementerian di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah melaksanakan program dukungan.

Baca Juga:  Pemprov Jamin Tak Ada Pungutan Penerimaan CPNS

Sementara itu Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebut untuk merevitalisasi Danau Maninjau itu seharusnya seluruh KJA dibersihkan dan dipindahkan dengan skema perikanan darat. Dengan demikian, prosesnya akan lebih cepat.

Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hari Santosa Sungkari mengatakan pihaknya mendukung dengan pembentukan Desa Wisata di sekitaran Danau Maninjau.

Ada sembilan desa yang telah diusulkan oleh Pemkab Agam dan segera diverifikasi. Nantinya Kemenparekraf akan memberikan pendampingan dalam perencanaan, peningkatan SDM hingga bisa menarik wisatawan datang.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan pihaknya sudah merencanakan sejumlah alternatif yang bisa diambil oleh masyarakat pekerja KJA setelah meninggalkan usaha lamanya.

Di antaranya bidang perikanan yaitu pengalihan keramba ke perikanan tangkap dan kolam darat, bidang ekonomi kreatif dan pariwisata, bidang pertanian, UKM dan peternakan.

Namun untuk kebutuhan anggaran yang mencapai Rp42 miliar guna merealisasikan rencana itu, ia berharap akan ada bantuan dari pemerintah pusat karena kondisi keuangan daerah masih terdampak pandemi COVID-19.

Ia merinci masyarakat sekitara danau yang benar-benar menjadi pekerja dan akan dialihkan mata pencariannya ke bidang lain berjumlah 587 orang dengan jumlah bantuan sekitar Rp30 juta per orang.

Bupati Agam Andri Warman menyatakan pihaknya siap mendukung seluruh upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan provinsi untuk merevitalisasi Danau Maninjau. (hms)