Sengketa Informasi IMB & KRK, KI Nyatakan Bukan Informasi Dikecualikan

30

Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar pada persidangan menegaskan bahwa informasi dikecualikan tidak bisa asal sebut saja.

Hal itu terungkap pada sidang agenda pemeriksaan awal register 18/VII/KISB-PS/2021 dengan pemohon masyarakat diikuasakan kepada Daniel St Makmur. Sedangkan atasan PPID Utama Pemko Padang dikuasakan kepada Zulhesmi.

“Infornasi dikecualikan itu ketat dan terbatas, tidak asal sebut. Informasi dikecualikan harus melewati uji kompetensi, harus punya berita acara dan dasar hukum serta kepentingan tentang kenapa informasi itu dikecualikan,” ujar anggota majelis komisioner Adrian Tuswandi pada sidang sengketa informasi yang dipimpin Nofal Wiska dan anggota majelis lainnya Arif Yumardi, di Ruang Sidang KI Sumbar, Jumat (15/10/2021).

Sengketa informasi publik berawal dari tidak diberikannya atau tidak puasnya pemohon atas informasi Izin Mendirikan (IMB) Bangunan dan Keterangan Rencana Kota (KRK) yang diminta.

Pemohon sudah menjalankan proses sesuai UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni meminta IMB dengan surat permohonan pertama pada 12 Juni 2021 dan baru direspons termohon pada 22 Juni 2021.

Baca Juga:  Wisuda 36 Sarjana, Ketua STAI Yastis Padang Ingatkan: Salat Jangan Bolong!

“Korespondensi PPID Pembantu dan PPID Utama Pemko Padang tidak jalan, bahkan seperti sekadarnya saja yakni dijawab tanpa melihat prosedur baku yang digariskan undang-undang,” ujar Arif Yumardi.

Zulhesmi menegaskan bahwa tidak ada maksud mengakal-akali UU Nomor 14 Tahun 2008.

“Ini mungkin soal kendala teknis dan informasi dikecualikan dimaksud karena yang meminta IMB bukan orang yang bersangkutan,” ujarnya.

Permintaan pemohon kepada termohon adalah bangunan yang didirikan ke mana sertifikatnya dan SOP pendirian bangunan di Kota Padang.

Sengketa dengan nomor register 18/VIII/KISB-PSI/2021 dinyatakan dengan clear bahwa tidak ada informasi yang dikecualikan pada permintaan termohon sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008.

Kedua belah pihak dianjurkan masuk ke forum mediasi dengan mediator Tanti Endang Lestari, Komisioner KI Sumbar.(rel)