Fly Over Sitinjau Lauik Ditargetkan Mulai 2023

18
Ilustrasi fly over.(NET)

Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik ditargetkan dimulai pada 2023 nanti. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas menganggarkan dana untuk revisi desain masterplan dan DED yang telah disiapkan Kementerian PUPR.

Selain itu pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik termasuk dalam 35 proyek prioritas nasional. Koordinasi rencana pembangunan Flyover Sitinjau Lauik dibahas Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, bersama 11 dirjen dari 8 kementerian dan OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, di Hotel Balairung Jakarta, Kamis (13/1) lalu.

Hadir diantaranya perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemen PUPR, Kemen LHK, Kemenko Marves, Kementerian Perhubungan, KNKT, Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN.

Dalam rapat itu gubernur mempresentasikan urgensi pembangunan fly over yang merupakan daerah rawan kecelakaan (DRK). Selama periode 2016-2020 telah terjadi sebanyak 50 kecelakaan, meninggal 19 orang, luka berat 9 orang dan luka ringan 111 orang.

Hal ini terjadi disebabkan karena kondisi jalan berupa tanjakan terjal dan panjang serta radius tikung terlalu sempit. Gubernur Mahyeldi optimis pembangunan fisik fly over yang diyakini akan meningkatkan akses serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah tersebut bisa dimulai awal tahun 2023 nanti.

“Pada tahun 2022 ini ada anggaran dari Bappenas untuk review desain. Mudah-mudahan setelah review desain ini selesai, maka pada akhir 2022 atau awal 2023 nanti penganggarannya bisa teralokasikan sehingga kita bisa mulai pelaksanaan untuk membangun fly over,” harap Mahyeldi.

Baca Juga:  Novrial: Bagaimanapun Caranya, Ajak Masyarakat Berkegiatan di Pustaka

Ditambahkan gubernur, dalam rakor tersebut seluruh Dirjen yang hadir memberikan masukan-masukan apa yang mesti dilakukan di provinsi dan juga apa yang dilakukan oleh kementrian dalam rangka percepatan.

“Dengan rapat koordinasi kemaren sudah ada kesamaan dan memahami apa tugas masing-masing,” ujarnya.

Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi menjelaskan beberapa masukan dari berbagai kementerian dalam rakor. Diantaranya dari Kementerian LHK, yang menyatakan bahwa terkait izin hutan lindung, cukup dengan kewenangan gubernur karena cakupannya masih dibawah 5 hektare.

“Untuk panorama satu, luasannya kurang dari 5 ha, yakni hanya 3,8 ha, dan Alhamdulillah ini menambah optimisme kita. Dan, KLHK berharap hasil review jangan terlalu banyak perubahan sehingga tidak perlu menunggu waktu lama. Apalagi info dari Kementerian ATR/BPN, kesesuaian tata ruang sudah masuk dalam RTRW Kota Padang,” terang Medi.

Selain itu, ditambahkan Medi, untuk menjaga keberlangsungan pengerjaan flyover, Direktur Pendanaan Bappenas menyarankan agar memilih alternatif pembiayaan melalui dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) karena tingkat kepastiannya lebih tinggi jika dibandingkan melalui dana APBN.

“Direktur regional I Bappenas juga meminta kepada Dinas terkait agar segera menyampaikan usulan dalam waktu dekat, agar anggaran pembangunan konstruksinya bisa masuk di tahun 2023. Kemudian dari Kemenko Marves, juga berjanji akan mengawal pengerjaan proyek fly over ini,” tutup Medi.(wni)