Sumbar Raih WTP, Nurnas: Jangan Euforia, Patuhi Rekomendasi BPK

19

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumbar atas Laporan Keuangan Provinsi Sumbar 2020 sebagaimana disampaikan instansi pemeriksa ke DPRD, opininya wajar tanpa pengecualian (WTP).

Namun, Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas mengingatkan agar tidak senang dulu atau euforia setelah memperoleh opini WTP tersebut karena ada temuan dan rekomendasi BPK RI.

“9 kali WTP prestasi hebat Pemprov Sumbar, tapi jangan euforia dulu karena ada temuan BPK RI atas penggunaan uang rakyat tidak sesuai ketentuan. Dan, itu selalu ada di setiap opini WTP yang didapat Sumbar,” ujar HM Nurnas kepada insan pers di Padang,  Senin (17/5/2021).

Nurnas menjelaskan, BPK RI Perwakilan Sumbar dalam menyampaikan laporan ke DPRD Sumbar menilai ada kelemahan sistem pengendalian dan kepatuhan pada ketentuan UU yang berlaku dalam penggunaan uang rakyat.

“Gubernur Sumbar harus memperkuat SDM andal di Inspektorat dan pengelola keuangan di organisasi perangkat daerah, terutama yang ada temuan karena tak paham sistem kendali keuangan. Masak WTP beruntun, namun temuan ketakpatuhannya miliaran rupiah juga,” tegasnya.

Nurnas mendesak Gubernur menindaklanjuti dan mematuhi semua rekomendasi BPK RI.

“Segera tindaklanjuti, setor kembali semua yang menjadi temuan BPK RI. Jika tidak maka siap-siap pindah tidur ke balik jeruji penjara,” tandasnya.

Baca Juga:  Perawat Diminta Sinergi Dengan Pemerintah

Temuan pada LHP BPK RI terhadap ketakpatuhan pada sistem yang berpotensi merugikan keuangan daerah atau negara, menurut Nurnas, sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Sumbar tentang kegiatan penerimaan peserta didik dalam jaringan 2020, tidak sesuai ketentuan sebesar Rp516.788.058.

2. Pengadaan barang untuk pencegahan Covid-19, tidak sesuai ketentuan senilai Rp7.631.548.000,-.

3. Penjualan BMD berdasarkan SK Gubernur di Biro Umum tidak sesuai ketentuan.

“Pada 29 Desember 2020 BPK RI atas laporan hasil pemeriksaan Penanganan Pandemi Covid-19 menyatakan transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa tidak sesuai ketentuan dan berpotensi penyalahgunaan dana dari pembayaran tunai sebesar Rp49.280 miliar,” ujar wakil rakyat dari Demokrat ini.

Belum lagi, katanya, ada pengerjaan proyek yang  pembangunannya dinilai tidak jelimet dalam perencanaan, seperti Main Stadium, Gedung Kebudayaan, Gedung Shelter Linggarjati, Gedung OK Center RSUD M Natsir dan Gedung IGD RSUD Achmad Mukhtar.

BPK RI pada lampiran juga memerintahkan TAPD Pemprov Sumbar mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam mengevaluasi proyek pembangunan dan memerintahkan OPD terkait proyek infrastruktur melengkapi dokumen perencanaan pembangunan gedung.(rel)