Mau Wilayah Bebas Korupsi, Bangun Dulu Zona Integritas

34
Pencanangan WBK/ WBBM di BPS Sumbar dihadiri Kepala Kajati Sumbar, Ketua PN Padang, pimpinan OJK, BI, KI, Ombudsman dan unsur Forkopimda.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengapresiasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar.

Gubernur yang hadir dalam pencanangan tersebut menjelaskan, reformasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan yang semangatnya telah didengungkan semenjak 22 tahun silam, tepat ketika dimulainya era reformasi.

“Tidak ada istilah terlambat, tertunda, reformasi birokrasi adalah semangat antitesa dari Orde Baru, yang pelaksanaannya terus dilakukan secara bertahap,” sebut Gubernur Irwan di Kantor BPS Sumbar, Rabu (17/6/2020).

Sebagai suatu perubahan yang mendasar Gubernur Irwan menuturkan bahwa perubahan mesti diawali dengan mindset dan prilaku Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Gubernur, pihaknya telah menerapkan beberapa area perubahan tersebut di antaranya melalui perubahan peraturan perundang-undangan, tata laksana, peningkatan SDM, SOP pelayanan publik dan sebagainya.

“Hal ini masuk dalam visi misi saya nomor dua yaitu reformasi birokrasi, itu sudah dari tahun 2010 yang lalu,” terangnya.

Terakhir Gubernur Irwan mengucapkan selamat kepada BPS Sumbar, dengan semangat zona integritas menuju WBK/WBBM diharapkan pelayanan menjadi semakin membaik.

“Harapan kami zona integritas merupakan wujud modal pelayanan publik yang baik ke depannya,” pungkas Gubernur Irwan.

Sementara Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat Pitono mengatakan reformasi birokrasi merupakan salah satu langka awal mendukung program pemerintah.

Salah satunya untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment.

Di samping itu ia menegaskan bahwa ASN semestinya dituntut agar bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“ASN harus memberikan pelayanan prima, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerjanya,” tegas Pitono.

Selanjutnya Pitono mengatakan bahwa tantangan ke depan adalah bagaimana membangun kolaborasi dan elaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan khususnya dalam menghasilkan data yang berkualitas.

Pencanangan WBK/ WBBM di BPS Sumbar turut dihadiri Kepala Kajati Sumbar, Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang, pimpinan OJK, Bank Indonesia, Komisi Informasi, Ombudsman beserta unsur Forkopimda lainnya. (rel)