Badan Layanan Umum Harus Berinovasi di Tengah Deraan Pandemi

76

Direktur Jenderal Perbendaharaan Dr Hadiyanto

Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kinerja Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) sektor pendidikan dan kesehatan.

“Satker BLU di satu sisi dituntut mandiri dan berkompetisi dengan penyedia layanan sejenis. Di sisi lain, diwajibkan untuk tidak melupakan fungsi sosialnya sebagai pelayan masyarakat. Itulah tantangannya,” kata Dirjen Perbendaharaan Dr Hadiyanto, pada Rakor BLU Kanwil DJPb Sumbar dan Kanwil DJPb Jambi, Kamis (17/6/2021).

Rakor virtual ini diikuti Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU dari Kemenkeu Ari Wahyuni, Wakil Rektor IV Unand, Dr Hefrizal Handra, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar Heru P Nugroho, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi Supendi, Kepala KPPN Sungai Penuh Desriandi, dan lainnya.


Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi Supendi SE

Hadiyanto menyebut, kemandirian Satker BLU dari sisi anggaran tiap tahun semakin meningkat. Itu tercermin dari peningkatkan porsi pembiayaan yang bersumber dari PNBP dan berkurangnya ketergantungan anggaran pada alokasi rupiah murni.

Menyikapi tantangan BLU di masa pandemi, pemerintah telah merespons melalui Perppu Nomor 1-2020 atau UU Nomor 2-2020. “Dalam UU tersebut diatur bahwa pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19,  dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari dana yang dikelola oleh BLU,” terangnya.

Narasumber dari Kemenkeu, Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, Ari Wahyuni menyampaikan kondisi pandemi membuat BLU menghadapi penurunan kinerja dari sumber pendapatan utama, sementara beban operasional semakin bertambah.

Baca Juga:  Andre Rosiade Pulangkan Ujang yang Tidur di Trotoar Jakarta ke Padang

BLU di rumpun Kesehatan dan Pendidikan harus mampu melakukan efisiensi operasional. Namun tetap dituntut untuk eksis memberikan layanan kepada masyarakat, menjaga soliditas manajemen, memiliki ketahanan finansial, dan menjaga keberlangsungan bisnis dengan berbagai inovasi layanan.

Wakil Rektor IV Unand, Dr Hefrizal Handra menyatakan, pada masa pandemi covid-19, Unand telah melakukan langkah-langkah strategis yang secara konsisten menerapkan manajemen kinerja, memperbaiki efektivitas dan efisiensi anggaran, serta melakukan langkah responsif menghadapi kondisi yang terjadi.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumbar Heru P Nugroho

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar, Heru P Nugroho menjelaskan, rakor bertemakan “Tantangan Kinerja BLU di Masa Pandemi” ini dimaksudkan untuk sharing pengalaman antar-BLU. Kondisi krisis akibat pandemi tentu menjadi tantangan berat terhadap pengelolaan kinerja layanan maupun kinerja keuangan BLU

Disebutkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan, BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mendefinisikan Badan Layanan Umum sebagai instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual, tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (***)