Tak Pandai “Garap” Bonus Demografi, Sumbar akan Dipenuhi Pengangguran

48

Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan membahas tiga isu strategis, masing-masing bonus demografi, tambang ilegal dan penguasaan tanah oleh asing di Sumbar.

“Kami ingin mendapatkan tanggapan dan masukan dari stakeholder di Sumbar terkait isu-isu strategis ini,” kata Staf Ahli Bidang SDA dan LH Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Asmarni di Padang, Rabu (16/6/2021).

Ia mengatakan berdasarkan Sensus Penduduk (SP) tahun 2020, jumlah penduduk di Sumbar per September 2020 sebesar 5,53 juta jiwa dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64) mencapai 68,65 persen dari total jumlah penduduk. Hal tersebut menandakan Sumatera Barat sedang memasuki masa bonus demografi.

Penduduk usia produktif harus ditingkatkan keterampilan dan daya saingnya, sehingga dapat bersaing dan meningkatkan pembangunan di segala bidang di Sumbar sehingga ke depannya dapat meningkatkan kesejahteraan.

Penduduk usia produktif diharapkan tidak menambah jumlah pengangguran dan kemiskinan di Sumbar sehingga stabilitas politik, hukum, dan keamanan dapat tetap terjaga. Berdasar data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2021 sebesar 6,67 persen atau menduduki peringkat delapan dari 34 Provinsi dengan rata-rata nasional 6,26 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin mencapai 6,56 persen.

Sosiologi penduduk Sumbar yang suka merantau menjadi dilema bagi daerah karena apabila tidak tersedia lapangan kerja yang cukup, keterampilan, dan berdaya saing, maka penduduk usia produktif tidak dapat membangun daerahnya dan akan lebih memilih untuk merantau.

Baca Juga:  Dilema Tol Sumbar, Masih Ada Pemilik tak Sabar Tunggu Ganti Rugi

Oleh sebab itu pemerintah daerah harus dapat menyusun formula kebijakan yang tepat untuk menyambut bonus demografi di Sumbar.

Aktivitas PETI juga ditengarai marak di Sumbar. PETI biasanya berada di sepanjang aliran sungai, di dalam hutan, dan di dekat pemukiman. Aktivitas PETI menyebabkan kerusakan di kawasan hutan, pencemaran aliran sungai, sedimentasi, dan pencemaran merkuri.

Hal tersebut dapat mengakibatan banjir/banjir bandang, tanah longsor, Penyakit Minamata, dan konfik sosial.

Proyek strategis nasional di Sumbar yaitu tol Padang-Pekanbaru juga berpotensi memicu maraknya PETI batuan dan pasir karena kebutuhan material batu, pasir, dan tanah urug untuk bahan baku pembangunan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebut isu strategis yang dibahas akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah. Ia juga berharap juga ada solusi dari pemerintah pusat atas isu strategis yang dibahas tersebut.

Terkait bonus demografi dan pengangguran, Pemprov Sumbar saat ini sedang fokus dalam pembangunan bidang pertanian untuk ketahanan pangan serta pengembangan UMKM.

Menurutnya ada sekitar 590 ribu UMKM di Sumbar yang bisa menggerakkan perekonomian daerah. Pemprov Sumbar memberikan dukungan pada sektor tersebut. (hms)