Tersedia Rp 465 M Untuk Seksi I, Mafia Tanah Hambat Proses Ganti Rugi!

27
Ilustrasi.(DEFIZAL/RIAU POS)

Tidak tuntas-tuntas proses ganti rugi pembebasan lahan Tol Padang-Pekanbaru terutama Seksi Padang-Sicincin (Seksi I) menjadikan pembangunan tol ini paling lambat se Indonesia.

Progres pembangunan tol Padang-Pekanbaru jauh tertinggal oleh Tol Bengkulu-Taba Penanjung yang sudah mulai operasional. Sementara Tol Pekanbaru-Bangkinang pengerjaannya juga sudah 98 persen.

Artinya sebentar lagi bakal rampung. Sementara itu di Sumbar masih berkutat di pembebasan lahan itupun masih Seksi Padang-Sicincin. Meski begitu, Pemprov Sumbar optimis pembebasan lahan Seksi Padang-Sicincin itu tuntas Juli.

Wagub Sumbar Audy Joinaldy yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mendorong percepatan ganti rugi lahan masyarakat tersebut.

“Kemarin itu ada 662 bidang yang masih proses, usai pertemuan dengan kementerian 62 bidang akan dibayarkan ganti ruginya,” sebut Audy saat berbincang dengan Padang Ekspres beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan Pemprov Sumbar komit menyukseskan pembangunan tol tersebut. Untuk itu setiap persoalan di masyarakat harus diselesaikan dan di runut satu persatu.

Menurutnya, saat ini tidak ada lagi penolakan dari masyarakat untuk pembangunan tol. Bahkan masyarakat malah menunggu ganti rugi lahan. Bahkan malah ada warga yang minta tanahnya segera diukur.

Baca Juga:  Nevi Letakkan Batu Pertama, Revitalisasi Pasar Serikat Lubuk Basung

“Ada penolakan dari masyarakat itu tidak benar. Kami sudah turun ke lapangan kok. Dari situasi ini, malah warga nunggu-nunggu tanahnya diukur dan diganti,”ujarnya.

Menurutnya, Badan Pertanahan Nasional lah yang ujung tombak dari proses pembebasan, pengukuran dan proses pembayaran ganti ruginya. “Untuk percepatan tol ini, Pemprov Sumbar tidak ada mengalokasikan APBD karena semua urusan pembangunannya memang berasa di pusat,” ujarnya.

Ia berharap semua pihak terkait, termasuk BPN agar bersama-sama bergerak cepat untuk proses pembebasan. Bahkan saat ini, untuk pembebasan lahan Seksi Padang-Sicincin sudah ada tersedia anggarannya Rp 465 miliar dan berada di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Alasan kenapa tol ini sudah 3,5 tahun tidak terselesaikan, pertama karena adanya dua kali pembayaran yang dilakukan di lahan IKK Pemda Padangpariaman tepatnya di Taman Kehati, Kemudian, terbatasnya petugas BPN yang memverifikasi.

Lalu, berkas-berkas yang diberikan masyarakat kepada BPN alur pengembaliannya tidak teratur. Terhambatnya pembangunan tol juga disebabkan karena adanya mafia tanah. Padahal tinggal dibayar ke masyarakat, namun malah ada oknum yang menggugat. (wni)