Mahyeldi Minta Kabupaten Kota Bentuk TPAKD

11

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Buya Mahyeldi, mengimbau kepada Bupati Walikota agar segera membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bagi yang belum ada. Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat akses keuangan di daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Buya Mahyeldi menyampaikan ini beberapa waktu lalu dalam sosialisasi pembentukan TPAKD kepada Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat, di Hotel Mercure, Senin (16/3/2021).

TPAKD ini, menurut Buya Mahyeldi, merupakan forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat akses keuangan didaerah.

“Pembentukan TPAKD ini supaya sinergi yang telah terjalin antara pelaku industri jasa keuangan dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait, dapat semakin erat sampai tingkat kota dan kabupaten sehingga tingkat inklusi keuangan masyarakat didaerah dapat meningkat yang berkorelasi dengan peningkatkan kesejahteran masyarakat,” tutur Buya Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumbar, Misran Pasaribu mengatakan bahwa OJK siap bersinergi dengan kabupaten kota dalam mempersiapkan pembentukan TPAKD.

Baca Juga:  Ada Andre di Balik Penambahan Kuota Premium dan Solar Subsidi Sumbar

Dijelaskan Misran, di Sumbar saat ini telah terbentuk TPAKD Provinsi dan lima (5) TPAKD Kabupaten Kota yaitu TPAKD Kabupaten Pasaman Barat, TPAKD Kota Bukittinggi, TPAKD Kota Solok, TPAKD Kabupaten Lima Puluh Kota, TPAKD Kabupaten Tanah Datar.

“Sejak dibentuk pada tahun 2016, TPAKD Provinsi Sumatera Barat telah mampu menunjukkan hasil nyata berupa peningkatan penyaluran kredit perbankan kepada sektor pertanian serta telah berhasil memperoleh penghargaan TPAKD Award pada tahun 2019 sebagai TPAKD terbaik kategori Pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan di Daerah,” ungkap Misran.

Selain bupati dan walikota dari 19 daerah di Sumbar, acara Sosialisasi pembentukan TPAKD ini turut dihadiri secara virtual oleh Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK dan narasumber dari Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK.(*)

Previous article27 Ribuan Guru Agama Masuk Seleksi PPPK
Next articlePenyakit Ginjal pada Anak Pembunuh Diam-diam