PSBB Sumbar Diterapkan 22 April, Gubernur: Sosialisasi Dimulai

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. (Foto: ist)

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sumbar yang sudah disetujui Menteri Kesehatan, Jumat (17/4/2020) akan diterapkan selama dua minggu, mulai Rabu depan (22/4/2020).

Setelah itu dievaluasi apakah akan diperpanjang atau tidak. Namun untuk batasan atau larangan yang diberlakukan selama PSBB masih difinalisasi pemprov bersama kabupaten dan kota serta instansi terkait.

“Direncanakan hari Rabu tanggal 22 April kita sudah mulai terapkan PSBB Provinsi Sumbar, untuk dua minggu lamanya,” ungkap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai rapat persiapan PSBB Sumbar dengan OPD terkait di Auditorium Gubernur Sumbar, Sabtu (18/4/202).

Irwan menyampaikan, hari ini pihaknya masih rapat memantapkan konsep penerapan PSBB. “Persiapan dengan kabupaten dan kota sudah tiga hari lalu. Nah hari ini, kita mantapkan. Insya Allah nanti ditambah lagi beberapa yang kurang, besok siap konsepnya,” imbuhnya.

Selanjutnya, Senin (20/4/2020) dilanjutkan rapat finalisasi dengan bupati dan wali kota tentang konsep pelaksanaan PSBB Sumbar.

“Kenapa demikian, karena perlu sosialisasi karena juga ada kewenangan kabupaten dan kota untuk menangani PSBB ini,” ujarnya.

Irwan menyatakan, sosialisasi PSBB Provinsi Sumbar sudah mulai dilakukan hari ini, baik melalui media sosial, media massa, billboard di seluruh Sumbar, termasuk daerah perbatasan.

“Untuk regulasi, insya Allah hari ini saya tanda tangani semua. Saya akan menyurati semua yang terkait seperti hotel, restoran melalui asosiasinya, kemudian mall, tempat perbelanjaan, angkutan umum lewat organda kita surati,” ucapnya.

Sebelumnya, Koordinator Tim Tanggap Darurat Covid-19 FISIP Unand Dr Aidinil Zetra mengungkapkan bahwa hasil survei expert judgement yang melibatkan dosen Unand, UNP, UIN IB, para profesional, pemred dan jurnalis serta pelaku usaha menunjukkan bahwa 99% responden menyatakan telah memahami kebijakan PSBB dan dampak sosial, ekonomi dan psikologi yang ditimbulkannya.

Sebanyak 88% dari responden berpendapat bahwa pemerintah provinsi sudah sepatutnya mengambil kebijakan PSBB di Sumbar. Namun, pemerintah provinsi bersama kabupaten/ kota diminta segera memperkuat manajemen krisis untuk semua level kepemimpinan.

Harus bergerak lebih sistematis dalam mengelola krisis yang sedang dihadapi, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat RT dan jorong.

“Rantai komando perlu diperkuat. Sistem komunikasi disusun lebih efektif dalam skala yang lebih luas sehingga memenuhi kebutuhan informasi warga yang sangat majemuk,” tegas Aidinil dalam keterangannya, Kamis (16/4)

Selain itu sistem ketahanan pangan perlu diperkuat. Pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan pangan rumah tangga selama masa pemberlakuan PSBB, terutama rumah tangga miskin atau terdampak langsung kebijakan PSBB ini.(esg)