Petani Minta Peran Pemerintah, Tetapkan Standar Harga Sawit

30
MINTA KEPASTIAN: Puluhan petani sawit menggelar orasi dan mendatangi Kantor Bupati Pasaman Barat, Selasa (17/5). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan agar anjloknya harga sawit segera disikapi. Aksi serupa juga berlangsung di Kabupaten Sijunjung.(IST)

Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, memunculkan beragam reaksi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sumbar.

Di Pasaman Barat, ratusan petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Pasaman Barat, menggelar aksi damai di kantor bupati setempat Selasa (17/5).

Mereka meminta peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelarangan Ekspor Crude Paln Oils (CPO) dikaji ulang karena membuat jatuh harga sawit.

Pada kesempatan itu, mereka meminta Bupati Pasbar, Hamsuardi untuk berpihak kepada masyarakat, apalagi masyarakat Pasbar sangat bergantung kepada kelapa sawit.

“Kita saat ini hadir sebagai perwakilan untuk menyampaikan aspirasi para petani ini kepada pemerintah daerah, semoga aspirasi kita ini diterima oleh pemerintah,” kata Ketua Apkasindo Pasbar, Syafridal didampingi pengurus lainnya.

Mereka juga meminta bupati melindungi petani yang terdampak akibat turunnya harga TBS. Dalam aksi itu, petani menyampaikan tujuh tuntutan kepada bupati.

Pertama memint bupati dapat melindungi petani akibat turunnya TBS sawit antara 50 sampai 75% di Kabupaten Pasaman Barat.

Kedua meminta Presiden Jokowi, untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng serta bahan bakunya, karena dampaknya langsung ke harga TBS petani.

Ketiga, agar bupati mendukung distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang subsidi BPDP-KS di Kabupaten Pasaman Barat.

Keempat, meminta kepada bupati supaya memerintahkan kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat supaya melakukan insvestigasi ke perusahaan kelapa sawit supaya tidak secara sepihak menetapkan harga TBS.

Namun harus sesuai dengan penetapan harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat. Kelima meminta bupati supaya mendukung pendirian perusahaan dan pabrik minyak goreng petani di Kabupaten Pasaman Barat.

Enam, meminta bupati untuk menindak tegas pabrik kelapa sawit yang memberlakukan harga di bawah penetapan di provinsi Sumbar, maksimal 15% lebih rendah dari harga yang ditetapkan Propinsi.

Terakhir meminta Gubernur Sumatera Barat untuk merevisi Pergub No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar. Selain itu juga ada tuntutan mendesak Presiden untuk meninjau larangan ekspor.

Menyikapi hal ini, Bupati Hamsuardi menyambut para perwakilan untuk melakukan audiensi agar apa yang menjadi tuntutan ini bisa dicarikan solusi agar harga sawit bisa naik lagi.

Informasi yang dihimpun Padang Ekspres, di Pasaman Barat saat ini harga TBS non plasma mengalami penurunan drastis yang biasanya Rp3000-an menjadi Rp1.000-Rp1.300 per kilogram.

Akibatnya banyak petani kelapa sawit banyak yang mengalami kerugian dan tidak melakukan panen karena tidak seimbangnya harga penjualan. Selain itu juga banyak toke sawit dan peron sawit yang tutup.

Baca Juga:  Andre Rosiade Minta Mendag Zulhas Teruskan 'Migor Curah Rakyat'

Sementara itu pelarangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng yang berpengaruh pada harha TBS juga memicu riak di Sijunjung.

Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Apkasindo DPD Sijunjung juga beramai-ramai mendatangi Kantor Bupati Sijunjung, Selasa (17/5).

Mereka juga mendesak perusahaan-perusahaan pengolahan CPO di Kabupaten Sijunjung memprioritaskan membeli produk lokal (milik petani). Kedatangan para petani kelapa sawit tersebut diterima Wakil Bupati Sijunjung, Iraddatillah.

Kemudian berdialog di Gedung Balairung Lansek Manih, Komplek Kantor Bupati, Jalan M.Yamin, Muari Sijunjung. Sekretaris Apkasindo DPD Sijunjung, Epi Black menjelaskan, harga jual tandan buah segar di perusahaan kelapa sawit saat ini tidak sesuai dengan harga yang sudah disepakati bersama pihak provinsi.

Maka ke depannya perlu campur tangan pemerintah daerah hingga ketetapan harga tidak lagi dipatok secara sepihak. “Pihak perusahaan menurunkan harga TBS secara sepihak, dimana harga TBS di perusahaan kini bisa jatuh mencapai 70 persen dibawah harga yang sudah ditetapkan,” ungkapnya.

Saat ini terdapat dua perusahaan yang aktif beroperasi di Kabupaten Sijunjung, dan keduanya berlokasi di Kecamatan Kamangbaru. Perusahaan tersebut meliputi PT Kemilau Permata Sawit (KPS), dan PT Bina Pratama Sakato Jaya (BPSJ) Kiliran Jao.

Seperti PT KPS, saat ini menetapkan harga beli TBS Rp1.650 per kilogram. Sementara PT. BPSJ Kiliran Jao sebesar Rp1800 per kiligram. Padahal sebelumnya sudah disepakati dan ditetapkan harga jual TBS di perusahaan adalah Rp 4060 per kilogrannya.

Dikatakannya, aksi demo para petani sawit tersebut hari ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. ”Kabarnya saat ini banyak PKS di daerah luar Sumbar memutuskan tutup produksi, sehingga banyak TBS luar masuk ke pabrik Sijunjung,” sesalnya.

Melalui pertemuan itu pihaknya meminta Pemkab Sijunjung ikut berkontribusi sebagai mediator. Kemudian dengan tegas menyampaikan ke Pemerintah Pusat agar kebijakan melarang ekspor CPO ke luar negeri harus dicabut.

“Dilarangnya ekspor CPO mengakibatkan tangki penampungan di PKS Sijunjung menjadi menumpuk, sehingga TBS tidak lagi bisa diolah, dan menyebabkan kelapa sawit dibeli murah dan bahkan terlantar,” tegas Epi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Sijunjung, Iraddatillah, berjanji akan segera mempelajari regulasi-regulasi yang ada demi menyelamatkan petani sawit. Serta menyampaikan tuntutan warga masyarakat tersebut melalui surat resmi ke Pemerintah.

“Pada dasarnya saya juga merasakan atas apa yang sedang dihadapi masyarakat aaat ini. Karena saya  sesugguhnya juga seorang petani,” ujar Iraddatilah.

Pemkab Sijunjung dalan waktu dekat akan kembali mendatangi perusahaan-perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit, serta mendudukan regulasi harga beli TBS agar tidak merugikan masyarakat. (roy/atn)