Ketua Umum Kadin Indonesia Diultimatum Cabut SK 244 hingga Hari Jumat

75

Tim Penolakan SK-244 dan Ramal Saleh sebagai Ketua Kadin Sumbar memberikan ultimatum kepada Ketua Kadin Indonesia Arsyad Rasyid sampai Jumat (21/1) untuk mencabut SK Nomor : Skep/244/DP/XI/2021 Tertanggal 29 November 2021 tersebut.

“Sampai Jumat tak ada keputusan juga maka kita akan ajukan gugatan ke Pengadilan. Kita gugat Ramal Saleh dan Arsyad Rasyid karena melanggar konstitusi Kadin dalam penerbitan SK-244 dan membuat kegaduhan di Sumbar,” tegas Ketua Tim, Zainul Rahim Zein SH yang dikenal dengan nama Aim Zein di Padang, Rabu (19/1/2022).

Untuk memperjuangkan penolakan SK-244 serta menolak Ramal Saleh sebagai Ketua Kadin Sumbar, maka Ketua Dewan Pertimbangan Kadinda Sumbar SK-075 Budi Syukur, Ketua Dewan Penasihat Basril Djabar dan Ketua Dewan Kehormatan Leonardi Harmainy telah membentuk satu tim khusus.

Tim yang ditunjuk oleh ketiga Dewan di Kadin Sumbar tersebut adalah :

  1. Ketua: Zainul Rahim Zein, SH (Aim Zein)
  2. Wakil Ketua :Ir. Yogan Askan, SH MH
  3. Wakil Ketua: Awaluddin Awe
  4. Wakil Ketua: Rinaldo Azwar
  5. Sekretaris: Sam Salam Dt. Rajo Katik
  6. Wakil Sekretaris: Ir. Sutrisno
  7. Bendahara: Deni Masriyaldi
  8. Wakil Bendahara: Ir. Darmizon

Menurut Zainul Rahim Zein, sesuai kesepakatan para Dewan di Kadinda Sumbar bersama para Ketua Kadin kabupaten dan kota serta pimpinan aosiasi perusahaan di Sumbar, tim khusus itu diberikan kewenangan menyelesaikan kisruh akibat terbitnya SK244 yang dinilai cacat secara hukum.

Seperti diberitakan sebelumnya, dunia usaha di Sumbar dibuat gaduh dengan terbitnya SK-244 tentang susunan pengurus antarwaktu Kadinda Sumbar tertanggal 29 November 2021 oleh Ketua Kadin Indonesia Arsyad Rasyid.

Baca Juga:  Dispora Sumbar Cari 1 Kader Pemuda Daerah Ikuti Program PPAN 2022

Penerbitan SK ini dinilai cacat secara konstitusi Kadin karena mengganti pengurus tanpa ada teguran lisan dan tertulis dan tidak meminta pendapat dari Ketua Dewan Pertimbangan Kadinda Sumbar.

Penggantian Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Dewan Penasihat Kadinda Sumbar Nomor: Skep/075/DP/IX/2018 Tertanggal 28 September 2018 juga tidak sesuai konstitusi Kadin. Menurut AD/AR Kadin, Ketua Wantim dan Wanhat tidak bisa diganti oleh Dewan Pengurus Kadinda tanpa ada kesalahan.

“Jika pun terdapat kesalahan, maka yang berhak mengganti juga hasil pleno Wantim dan Wanhat yang bersangkutan, bukan oleh pleno Dewan Pengurus Kadinda Sumbar,” ujarnya.

Dan, yang lebih fatal lagi, di dalam konsideran ‘menetapkan’ di dalam SK-244 tersebut, yang dicabut bukan SK-075 tempat para pengurus dan wantim serta wanhat yang diganti bernaung, tetapi Nomor : Skep/052/DP/VII/2018 Tertanggal 27 Juli 2018, SK lama yang sudah dicabut Ketum Kadin Indonesia sebelumnya dan kini sudah jadi Duta Besar Amerika Serikat, Rosan P Roeslani.

Kali ini Ramal Saleh sebagai Ketum Sumbar, diminta untuk dapat bersikap bijak agar tidak ada polemik baru lagi. Ditegaskan Aim, Timsus sudah memberikan batas waktu bagi Ketum Kadin Indonesia untuk memenuhi hasil rapat kordinasi tersebut sampai Jumat besok.

“Jika tidak dipenuhi ya terpaksa kami menemuh jalur hukum dengan menggugat SK cacat hukum di Pengadilan. Gugatan, akan mengajukan Ramal Saleh dan Ketua Kadin Indonesia Arsyad Rasyid sebagai tergugat,” tutup Aim. (rel)