KI Sumbar: Umumkan Penerima dan Jadwal Pembagian Bantuan

Pembatasan Sosial Berskala Besar direncanakan berlaku mulai Rabu (22/4/2020) nanti. Untuk membantu warga terdampak ekonominya akibat pandemi virus korona (Covid-19), pemerintah, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan stimulus berupa bantuan jaring pengaman sosial (bansos).

“Bantuan stimulus atau bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang menggunakan anggaran APBN dan APBD itu harus diberikan tepat sasaran. Data penerimanya harus transparan dan diumumkan ke publik sehingga bisa sama-sama melakukan pengawasan,” ujar Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Nofal Wiska, Minggu (19/4/2020).

Dijelaskan Nofal, bantuan jaring pengaman sosial yang digelontorkan pemerintah dan pemda itu kini ditunggu-tunggu masyarakat. Masyarakat butuh kepastian kapan bantuan itu diberikan. Badan publik harus jelaskan itu ke publik.

Masyarakat penerima bantuan sudah ada petunjuk teknisnya. Namun di tingkat bawah, proses pendataan bisa menjadi masalah karena alasan prosesnya tidak transparan.

“Bantuan jaring pengaman sosial ini harus terbuka dari hulu ke hilir, harus jelas proses pendataannya, jelas penerimanya dan jelas berapa yang diberikan. Jika ada masyarakat yang meminta informasi proses penyaluran bantuan, badan publik harus siap dengan dokumennya,” jelas Nofal Wiska.

Penyampaian informasi oleh badan publik terkait bantuan ini dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dikategorikan sebagai informasi serta merta. Informasi ini harus disampaikan secara cepat, tepat dan masif, serta menjangkau seluruh masyarakat.

“Untuk penyampaian informasi tentang penyaluran bantuan, badan publik harus bisa menjelaskan ke masyarakat secara jelas dan clear, jika terjadi mispersepsi maka bisa menimbulkan konflik di tingkat masyarakat,” ungkap Nofal Wiska.

Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar, Adrian Tuswandi menambahkan bahwa tidak ada toleransi terhadap badan publik yang menutup-nutupi data penerima dan proses penyaluran bantuan sosial tersebut. Begitu juga bantuan dari BUMN dan BUMD yang menggunakan anggaran negara dan daerah.

“Semuanya harus terbuka, kalau perlu pemerintah memajang daftar nama penerima bantuan tersebut di tempat umum maupun di website pemerintah sehingga mudah diakses publik,” ingat komisioner yang akrab disapa Toaik itu.

KI Sumbar juga meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, untuk mengawasi penggunaan anggaran ini sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Bantuan ini bisa saja diselewengkan oleh oknum tertentu, disini perlu ketegasan pemerintah untuk mengawasi aliran bantuan hingga sampai ke penerima. Masyarakat juga harus mengawasi. KI juga siap menerima laporan dari masyarakat jika ada badan publik yang tertutup,” ungkap Adrian.

Adrian juga meminta badan publik menyiapkan call center, website atau media sosial yang dijadikan tempat untuk menyampaikan informasi serta menjawab pertanyaan masyarakat seputar bantuan tersebut termasuk jadwal dan pola pembagiannya.

“Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui secara up to date informasi berkaitan data penerima, kapan bantuan diserahkan, dan masyarakat bisa juga  menyampaikan jika ada warganya yang layak menerima tapi tidak terdata oleh petugas. Jangan sampai terjadi kisruh  baru direspons,” imbau Adrian. (esg)