Optimalisasi Anggaran Guna Menyiasati Kekurangan

18
Ketua KPU Dharmasraya Maradis. (Foto: IST)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dharmasraya berencana menambah sebanyak 30 unit Tempat pemungutan Suara (TPS) pada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah digelar pada 9 Desember mendatang. Menyusul, Surat Edaran KPU No 241 Tahun 2020 menyatakan agar dikurangi jumlah pemilih dalam satu TPS guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

”Jika sebelumnya satu TPS untuk 800 orang pemilih, maka berdasarkan aturan baru tersebut dikurangi menjadi 500 pemilih per TPS atau kurang dari 300 orang pemilih per TPS. Konsekuensinya, kita tentu akan kekurangan TPS. Untuk itulah, khusus KPU Dharmasraya akan menambah sebanyak 30 TPS baru,” ujar Ketua KPU Dharmasraya Maradis kepada Padang Ekspres di Padang, Rabu 17/6).

Sebelumnya, tambah dia, terdapat sebanyak 500 TPS di Dharmasraya. Artinya dalam pilkada kali ini KPU Dharmasraya akan memiliki 530 TPS. Hal ini berkolerasi dengan terjadi penambahan anggaran, seiring terjadinya penambahan petugas KPPS dan petugas keamanan. Satu TPS biasanya membutuhkan tujuh orang KPPS, plus ditambah dua orang pengamanan.

”Dengan adanya penambahan 30 TPS tersebut, maka terdapat penambahan sebanyak 210 orang petugas KPPS dan 60 orang petugas keamanan dan biaya lainnya. Di antaranya, pembuatan TPS. Karena tidak ada penambahan anggaran terkait hal tersebut, maka kita harus melakukan optimalisasi dan pencermatan penggunaan anggaran yang sudah dihibahkan sebesar Rp 20 miliar,” urai Maradis.

Dari 30 TPS penambahan tersebut, menurut dia, terbanyak di Kecamatan Pulaupunjung sebanyak 14 TPS. Menyusul, Kecamatan Kotobesar dengan tujuh TPS dan Kecamatan Sitiung dengan tiga TPS. Sedangkan Kotobaru 1 TPS, Sungairumbai dua TPS,  Kotosalak satu TPS, Tiumang dua TPS  Namun, saat ini masih menunggu data DP4, atau pemilih baru. Apabila banyak dari jumlah maksimal pemilih per TPS, maka berkemungkinan jumlah TPS akan ditata kembali.

Kendati demikian, ucapnya, khusus untuk penanganan Covid-19 seperti kebutuhan APD dengan nilai sekitar Rp 5 miliar lebih, pihaknya juga sudah ajukan kepada Pemkab Dharmasraya dan berkemungkinan Pemkab Dharamasraya akan menghibahkan dalam bentuk APD bukan uang yang sumber dananya bisa saja dari APBD atau APBN.

Walaupun dalam situasi pendemi Covid-19, namun Maradis menyebut, pemilihan kepala daerah tetap akan dilangsungkan. Untuk itu, diharapkan kepada masyarakat atau peserta pemilu agar ikut berpartisiapsi dalam pemilihan tersebut. Bagaimanapun proses demokrasi harus tetap berjalan normal, bahkan partipasi masyarakat diharapkan sangat tinggi. ”Jika sebelumnya target pemilih tercapai sekitar 80 persen, maka pada pesta demokrasi kali ini kita mentargetkan realisasi pemilih sekitar 89 persen,” harapnya.

Ditanya tahapan pilkada yang tertunda akibat dampak Covid-19, dijawabnya, masing-masing pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara khususnya pembentukan sekretariat panitia pemungutan  suara, termasuk verifikasi syarat dukunan pasangan calon  perseorangan. Di samping itu, juga ada pembentukan masa kerja  petugas pemutakhiran data pemilih dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. (ita)