Sumbar Tak Perpanjang PPKM Darurat, Pelaksanaan Masih Tahap Evaluasi

99
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.(NET)

Pemerinta Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) belum memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, di Sumbar.

Hal iu ditegaskan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah. Hingga saat ini belum ada keputusan untuk memperpanjang PPKM Darurat di Sumbar karena pelaksanaannya masih dalam tahap evaluasi.

“Kita baru saja rapat melalui zoom meeting dengan Menko Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dan Forkopimda se-Indonesia, belum ada keputusan untuk perpanjangan PPKM di Sumbar,” katanya usai Rakor Evaluasi dan Pembahasan Perpanjangan PPKM Micro Di Perketat Dan Micro Darurat secara Virtual di Istana Gubernur, Minggu (17/7).

Ia mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir pemerintah kota yang terkena kebijakan PPKM Darurat di Sumbar telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki indikator penilaian atau assessment diantaranya menambah jumlah tempat tidur untuk pasien Covif-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).


Dengan penambahan jumlah tempat tidur untuk pasien Covid-19 tersebut diharapkan persentase tingkat keterisian BOR bisa diturunkan. Saat ini secara umum BOR di Sumbar adalah 67 persen.

“Kita berharap dengan upaya-upaya yang telah dilakukan ini tingkat assessment Sumbar bisa diturunkan dari level 4 sehingga tidak perlu kebijakan PPKM darurat,” katanya.

Selain BOR (Bed Occupancy Rate) sumber juga sedang berupaya untuk menjaga ketersediaan stok oksigen untuk memasok kebutuhan rumah sakit di daerah itu.
“Kemarin kita mendapatkan bantuan dari Gubernur Riau, Syamsuar berupa oksigen sebanyak 30 ton yang merupakan CSR dari PT. Indah Kiat,” tuturnya.

Bantuan tersebut menambah jumlah stok oksigen di Sumbar sehingga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rumah sakit yang melayani pasien Covid-19.
“Nanti Dinas Kesehatan Provinsi yang mengatur alokasi oksigen untuk rumah sakit yang membutuhkan,” katanya.

Sementara itu Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono menyinggung tentang rumah sakit di Kota Bukittinggi yang belum maksimal melakukan konversi tempat tidur untuk pasien Covid-19.

Dia menyebutkan, berdasarkan data BOR Rumah Sakit di Bukittinggi sudah mencapai 75 persen sementara konversi tempat tidur baru sekitar 15 persen dari target maksimal 40 persen.

Ia mendorong agar konversi tempat tidur untuk pasien Covid-19 itu bisa ditingkatkan sehingga persentase BOR bisa diturunkan.

Padangpanjang tak Perpanjang PPKM

Sementara itu, Kota Padangpanjang menunjukan Risiko Sedang. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat zoom meeting Evaluasi dan Pembahasan Perpanjangan PPKM Mikro Diperketat dan PPKM Darurat, Sabtu (17/7) kemarin.

Baca Juga:  Dilepas Kapolda, Sembako Bhakti JPS bersama Tokoh Disalurkan ke Warga

Secara virtual diikuti dari Ruangan VIP balai kota, diketahui terdapat empat kota/kabupaten yang ditetapkan menjadi Risiko Sedang berdasarkan dua indikator. Yakni Bed Occupancy Rate (BOR) kecil dari 80 persen dan capaian vaksinasi Covid-19, diantaranya tercatat Kota Singkawang, Kota Sorong, Manokwari dan Kota Padangpanjang.

Sekretaris Satgas Kota Padangpanjang, Sonny Budaya Putra menyebut, Kota Padangpanjang dengan jumlah penduduk 56.311 orang, memiliki konversi tempat tidur (TT) Covid sebesar 30 persen, BOR TT Covid 60 persen, BOR Isolasi 60 persen dan BOR Intensif sebesar 60 persen.

Begitu juga persentasi capaian vaksinasi dosis pertama per 16 Juli sebesar 37.75 persen. Kondisi ini juga didukung dengan ketersediaan fasilitas isolasi dengan memiliki 62 TT pada 9 unit rumah kesehatan.

“Kita berharap dengan zonasi risiko menunjukan risiko sedang, capaian vaksinasi Covid-19 kita tinggi dan nilai BOR kecil dari 80 persen ini, Padangpanjang keluar dari kota/kabupaten yang berstatus PPKM Darurat. Namun demikian kita mengingatkan, kepedulian semua pihak sangat menentukan dapat dipertahankannya status ini. Karena itu kita jangan lengah, dan peran satgas kelurahan serta masyarakat sangat diharapkan,” ujar Sonny melalui selularnya, Minggu (18/7) kemarin.

Dihubungi terpisah Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padangpanjang, Nuryanuwar menyebut upaya pemko keluar dari status darurat dilakukan dari setiap indikator. Pada indikator BOR, Pemko melakukan penambahan ketersediaan TT di RSUD dari 21 menjadi 45. Hal ini juga didukung pihak RS Yarsi dengan ketersediaan TT semula 10 unit, terjadi penambahan menjadi 14 unit.

“Alhamdulillah selain itu kasus terkonfirmasi positif kita juga sudah berbanding lurus dengan peningkatan angka testing dan tracing yang mencapai rata-rata 145 orang perhari sejak 12 Juli lalu. Sedangkan vaksinasi kita terbaik di Sumbar dan peringkat 6 nasional,” sebut Nuryanuwar.

Sementara terkait dengan pelaksanaan program vaksinasi, Nuryanuwar mengaku untuk sementara ini dihentikan karena ketersediaan vaksin sudah kosong. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Dinkes Provinsi Sumbar, supply vaksin dari pusat akan tiba Senin (19/7) ini sebanyak 3.090 vial.

“Setelah vaksin diterima dari provinsi, kegiatan vaksinasi akan kembali dilaksanakan hingga target/sasaran vaksinasi yang telah ditetapkan KPCPEN tercapai. Sementara ini capaian kita dari totol sasaran baru berada di angka 39 persen lebih,” pungkasnya. (wni/wrd)