Sekko Nonaktif Ini Cerita Fakta ketika Mahyeldi Tangani Covid-19 di Padang

89

Mobil dinas baru pasangan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy diserahkan untuk operasional Satgas Penanganan Covid-19 Sumbar, Kamis (19/8/2021), dinilai bukan sesuatu hal mengejutkan.

Bagi Sekretaris Kota (Sekko) Padang nonaktif Amasrul, dukungan Mahyeldi dalam penanganan Covid-19, sebenarnya sudah banyak  ditunjukkan sejak menjabat wali kota Padang.

Salah satunya, keputusan Mahyeldi menyumbang gajinya selama enam bulan untuk penanganan Covid-19.

“Buya Mahyeldi ketika itu, secara sukarela menyumbangkan gajinya untuk mendukung upaya penanganan Covid-19. Beliau menegaskan, gajinya selama enam bulan ke depan akan digunakan dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 di wilayahnya,” ungkap Amasrul, di Padang, Kamis (19/8/2021).

Karena itu, sebagai sekretaris kota yang cukup lama mendampingi Mahyeldi saat menjadi wali kota Padang, kata Amasrul, tentu dirinya tidak terkejut ketika mobil dinas diserahkan gubernur ke Satgas Covid-19.

Diceritakan Amasrul, ketika awal pandemi mulai merebak, pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai cara untuk menangani Covid-19 dan mencegah penyebarannya lebih luas. Berbagai institusi dan masyarakat juga ikut berpartisipasi.

“Saya donasikan gaji selama enam bulan ke depan untuk mengatasi wabah Covid-19 ini,” kata Buya Mahyeldi seperti disampaikan  kembali Amasrul.

Tidak itu saja. Kata Amasrul, Mahyeldi juga mengimbau kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Padang menginfakkan gajinya minimal 7,5 persen selama dua bulan.

Kemudian, lanjut Amasrul, Buya Mahyeldi juga bertindak cepat mengkoordinasikan lembaga amal di Kota Padang untuk membantu penanganan Covid-19 terutama memenuhi kebutuhan sembako warga terdampak.

Baca Juga:  Polda Sumbar Nyatakan Perang terhadap Judi Konvensional dan Judi Online

Terdapat tujuh lembaga amil zakat saat itu yang berpartisipasi untuk membantu 20 ribu warga yang betul-betul terdampak. Tujuh lembaga tersebut adalah Baznas, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Dompet Dhuafa, Human Initiative, Yakesma, LAZ Semen Padang, dan Risalah Charity.

Ketika jumlah kasus makin meningkat, Pemko Padang menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin yang berlokasi di Gunung Sarik, Kuranji Padang sebagai rumah sakit khusus untuk menangani pasien yang terjangkit Covid-19. Kebijakan ini diambil meskipun di tengah keterbatasan fasilitas dan perlengkapan.

“Selain rumah sakit yang ada di Kota Padang, pemko juga menyiapkan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang terletak di daerah Pasia Nan Tigo sebagai tempat isolasi suspect Covid-19,” lanjutnya.

Saat baru sebulan Covid-19 melanda Kota Padang, Mahyeldi menginstruksikan lurah dan camat agar turun langsung ke tengah warga untuk menyalurkan bantuan dari berbagai pihak.

“Jangan sampai ada warga yang tidak makan, karena terdampak Covid-19, kata Buya saat itu,” kenang Amasrul.

Dari sisi anggaran, kata Amasrul, Buya Mahyeldi juga langsung meminta dilakukan refokusing APBD Padang tahun 2020 untuk dialokasikan membantu Laboratorium Fakultas Kedokteran Unand untuk pemeriksaan PCR.

“Buya Mahyeldi pula yang mencarikan bantuan untuk peningkatan sarana bangunan di RS Unand dalam upaya menjadikannya sebagai RS khusus Covid-19,” beber Amasrul.

Kemudian,Kota Padang merupakan kabupaten dan kota pertama di Sumbar yang menyelesaikan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru untuk antisipasi penyebaran Covid-19.

“Selain itu, tentu masih panjang yang bisa dibeberkan kalau mau,” pungkasnya.(idr)