Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sumbar Meningkat

99
Kepala PKUB, Nifasri dan Plt Kepala Kanwil Kemanag Sumbar, Syamsuir saat memaparkan materi sekaligus membuka kegiatan peningkatan peran jurnalis dalam publikasi kerukunan umat beragama pasca pandemi Covid-19.(IST)

Indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Sumbar mengalami peningkatan pada 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu berdasarkan data dari Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).

“Nah, kan hasil berapa peningkatan indeks kerukunan umat beragama akan segera diumumkan, namun yang jelas di Sumbar ada peningkatan kearah yang lebih baik,” jelas Kepala PKUB, Nifasri saat membuka kegiatan peningkatan peran jurnalis dalam publikasi kerukunan umat beragama pasca pandemi Covid-19.

Nifasri mengatakan, terjadinya peningkatan indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Sumbar disebabkan karena toleransi umat beragama juga semakin membaik dan pengakuan kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama juga semakin baik.

Ia menambahkan, kondisi peningkatan kerukunan umat beragama juga dibuktikan dengan tidak adanya lagi konflik keagamaan yang muncul. Dulu memang pernah terjadi kasus pelarangan natal di Dharmasraya dan Sijunjung, dan sempat viral, namun itu bisa cepat diselesaikan.

“Jadi dalam rangka mengatasi potensi konflik agama, kami mengajak tokoh agama dan masyarakat untuk terus menjalin komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Selain itu jika ada persoalan kerukunan umat beragama yang muncul, masyarakat diharapkan untuk segera berkomunikasi dengan Kemenag, pemerintah daerah, atau Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di daerah mereka masing-masing.

Kemudian Nifasri menyampaikan, demi mencapai kedamaian antar umat beragama di Indonesia, Kemenag RI berencana akan menjadikan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. “Kami akan segera mengundang tokoh agama dan masyarakat untuk berkomunikasi dan memetakan potensi konflik atau isu keagamaan di Indonesia,” ungkapnya.

Diketahui, pada tahun 2019 lalu Provinsi Sumbar menempati nilai indeks kerukunan umat beragama di bawah rata-rata nasional di urutan 33 dengan nilai 64,4. Sementara dibawahnya hanya provinsi Aceh peringkat 34 dengan nilai 60,2.

Baca Juga:  Pedagang Ternak Waspada, Penyakit Mulut dan Kuku Ditemukan di Sijunjung

Nifasri menjelaskan sebenarnya penilaian tidak berfokus pada perengkingan sebab rentang nilai itu 0 sampai 100. Sementara Sumbar dengan 64,4 termasuk baik. Rencananya pada pengumuman selanjutnya tidak akan difokuskan pada perengkingan tetapi pada penilaian saja.

Salah satu cara untuk menjaga harmonisasi kerukunan umat beragama di Indonesia, dibutuhkan peran serta media dan jurnalis untuk mempublikasikan hal-hal yang menyejukkan kepada masyarakat di Indonesia.

Nifasri mengatakan, untuk itu pihaknya mengadakan kegiatan peningkatan peran jurnalis dalam publikasi kerukunan umat beragama pasca pandemi Covid-19 agar bisa memberikan informasi yang jelas dan benar kepada masyarakat.

“Kami berharap ke depan jurnalis di Sumbar ini memberitakan hal-hal yang menyejukkan. Kalau ada permasalahan di lapangan diklarifikasi dulu kepada yang bersangkutan,” jelasnya.

Menyikapi hal itu, Nifasri akan melakukan kegiatan di berbagai daerah untuk menampung isu-isu yang berpotensi konflik, yang sudah ada konflik dan solusi ke depan seperti apa.

Ia juga mengingat jangan sampai terulang lagi beberapa kasus yang terjadi saat ini, seperti pembakaran mesjid ahmadiyah oleh oknum masyarakat di Sintang dan kasus di Gorontalo, Suka Bumi dan daerah lainnya.

“Dari kejadian-kejadian itu ternyata dampak dari sosialisasi kebijakan yang belum maksimal. Kita ini negara hukum semua kebijakan itu ada dasarnya. Jika dasar-dasar itu dipatuhi tidak akan terjadi konflik,” katanya.

Terpisah, Plt Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Syamsuir dalam kegiatan itu berharap ke depan Provinsi Sumbar akan semakin rukun, damai dan memahami arti kerukunan itu dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. (adt)