Wagub, Dr Andani, Dokter, Penyintas Minta Evaluasi Pesantren Ramadhan

157

Provinsi Sumbar masih berada di zona oranye. Total warga yang terinfeksi virus Covid-19 telah mencapai 34.916 orang. Hari ini (21/4/2021) saja, bertambah 514 orang positif Covid-19. Sedangkan pasien sembuh bertambah 106 orang sehingga total sembuh 32.088 orang.

Sebanyak 514 warga Sumbar terkonfirmasi positif Covid-19 hari ini berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Sumbar,  tersebar di Kota Padang 269 orang, Padangpanjang 5 orang, Bukittinggi 8 orang, Payakumbuh 13 orang, Kota Solok 28 orang,  Sawahlunto 23 orang, Pariaman 9 orang, Kabupaten Pasaman 3 orang, Padangpariaman 9 orang, Agam 63 orang, Limapuluh Kota 15 orang, Kabupaten Solok 20 orang, Tanahdatar 13 orang, Pesisir Selatan 6 orang, Mentawai 5 orang, Pasaman Barat 8 orang dan Solok Selatan 17 orang.

Menyikapi tingginya warga Sumbar terpapar virus Covid-19, maka Wakil Gubernur Audy Joinaldy, Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Unand Dr Andani Eka Putra, Epidemiolog Defriman, para dokter dan penyintas Covid-19 kompak meminta agar Pesantren Ramadhan yang diikuti anak SD dan SMP dievaluasi.

Evaluasi bisa dengan menghentikan sementara atau mengalihkannya ke online karena tidak ada jaminan anak-anak SD dan SMP itu bisa diawasi ketat menerapkan protokol kesehatan (prokes). Apalagi penerapan prokes di masjid dan mushalla dalam bukan Ramadhan banyak yang sudah longgar, seperti tidak ada lagi petugas cek suhu, jaga jarak dan pakai masker.

“Hasil kemarin adalah kondisi terburuk sejak era pandemi. Jumlah testing sudah banyak, 2.493, namun PR (Positivity Rate) tinggi mencapai 430 positif atau PR 17,6%,” ungkap Dr Andani Eka Putra dalam WAG Kawal Covid-19 Sumbar, Rabu (21/4/2021).

Andani mengusulkan langkah kongket dan jelas untuk mengatasi masalah tersebut. “Perlu pertimbangan pelarangan buka bersama atau buka bersama dengan prokes (protokol kesehatan) ketat. Pertimbangkan (kembali), pesantren Ramadhan dan pengawasan prokes saat tarawih,” ujar Andani.

Dia juga meminta pemerintah daerah menerapkan sanksi untuk pusat perbelanjaan, restoran, hotel dan fasilitas umum lainnya yang tidak menerapkan prokes.

Tenaga ahli Menteri Kesehatan itu juga meminta pemerintah daerah mempertimbangkan bekerja dari rumah (WFH) untuk kantor pemerintahan hingga Lebaran.

Selanjutnya, perlu pengawasan pendatang yang masuk ke Sumbar hingga ke tingkat nagari dan jorong. “Screening PCR ketat di bandara dan daerah-daerah,” tegasnya.

Jika ditemukan penularan, maka harus dilakukan tracing kontak erat. “Rumah sakit sebagai benteng terakhir harus bersiap dengan segala kemungkinan terjadi,” imbuhnya.

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan keputusannya untuk mengevaluasi Pesantren Ramadhan tatap muka langsung juga didasarkan masukan dari para orangtua yang disampaikan langsung padanya.

Namun, kebijakan baik untuk kesehatan dan keselamatan anak-anak itu justru ditanggapi berbeda oleh para netizen.

“Saya sudah bicara kemarin di Zoom masalah pesantren Ramadhan dan rekomendasi. Masuk juga ke sosmed pernyataan saya. Malah banyak yang bully pernyataan tersebut,” ungkapnya.

Baca Juga:  Hari Pertama Larangan Mudik, BIM Sepi, Bus tak Beroperasi

Meski banyak dibully para netizen, tapi para inisiator, dokter, penyintas dan tokoh mendukung kebijakan tegas Wagub. “Palingan yang membully itu para haters,” kata inisiator GWA Kawal Covid-19 Sumbar Sari Lenggogeni.

Wagub mengaku selalu bersama dan berkoordinasi dengan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dalam menyikapi kondisi terkini pandemi Covid-19 di Sumbar saat ini. “Kami bersama dan selalu berkordinasi,” ungkapnya.

Pengamat kebijakan Publik Unand Ilham Adelano Azre menegaskan, saat ini perlu gerakan cepat pemerintah daerah dalam merespons kondisi pandemi yang sudah makin tinggi saat ini.

“Alangkah baiknya, pemerintah kabupaten dan kota menyurati kabupaten dan kota sehingga bisa menyikapinya secara bersama. Tidak sekadar statement saja. Apalagi saat ini sudah muncul klaster anak-anak yang sekolah berasrama,” kata Azre.

Sementara itu, Kolonel (Purn) dr Farhan sebagai penyintas Covid-19 menyampaikan kepada Wagub agar gubernur membuat aturan dalam merespons peningkatan kasus Covid-19 di Sumbar.Apalagi Pesantren Ramadhan yang digelar saat ini diikuti anak-anak SD dan SMP yang rentan terpapar.

“Segera bikinkan aturannya. Tidak ada kerumunan lagi, stop dulu pesantren Ramadhan, Safari Ramadhan, pasar dan lainnya,” tegas mantan Direktur Semen Padang Hospital itu.

Dia menceritakan kisahnya ketika terpapar Covid-19. “Jangan sampai orang lain mengalami kondisi seperti saya. Bernafas seperti orang tenggelam di laut (air humbling ). Sunyi rasanya di ICU Covid-19 di RSUP M Djamil Padang. Apalagi di samping tempat tidur kita di ICU, empat orang wafat disebabkan Covid-19. Mereka semua bekas pasien saya waktu kerja di salah satu RS di Bypass. Sedih rasanya tidak bisa bantu mereka saat sakratul maut. Saya hanya bisa lihat saat mereka terminal state karena badan saya pun tidak ada dayanya,” kisah dr Farhan yang telah menangani sekitar 6.000 pasien ini.

Direktur Rumah Sakit Universitas Andalas Dr dr Yevri Zulfiqar juga meminta agar pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan menghentikan Pesantren Ramadhan tatap muka dan mengalihkannya ke online.

“Saya usul sebaiknya segera disampaikan saran kepada pemegang keputusan di daerah untuk segera menstop Pesantren Ramadhan secara offline dan dijadikan online saja,” tukasnya.

Senada dengan Guru Besar Unand Prof James Hellyward yang meminta agar Pesantren Ramadhan dialihkan ke online. “Merebaknya kembali Covid-19 memang sewajarnya disikapi pimpinan tertinggi daerah dengan memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah kabupaten dan kota untuk menyelenggarakan Pesantren Ramadhan secara online. Tidak ada jaminan kalau anak-anak kita bisa diawasi secara ketat selama mereka melaksanakan kegiatan itu,” ujar mantan Kepala Dinas Pariwisata Sumbar ini.(idr)

Previous articleBNI Wilayah 02 Serahkan 500 Paket Sembako Untuk Petugas DLH Padang
Next articleLagi, 194 Pejabat Struktural Pemko Padang Promosi, Rotasi dan Mutasi