Rancangan Peningkatan Ekonomi Disiapkan, Supardi Minta OPD Kreatif

9
JAWABAN: Ketua DPRD Sumbar Supardi memimpin sidang paripurna jawaban atas pandangan umum fraksifraksi DPRD Provinsi Sumbar terhadap Ranperda APBD Perubahan 2021, Senin (20/9).(SUYUDI/PADEK)

Pemprov Sumbar sudah menyiapkan rancangan peningkatan ekonomi, target dan realisasi tingkat pengangguran terbuka (TPT), persentase penduduk miskin, indeks disparitas wilayah serta pembangunan manusia. Juga melakukan revisi kepada target indikator kerja provinsi.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi saat paripurna jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumbar terhadap rancangan Perda APBD Perubahan 2021, Senin (20/9).

“Pemerintah Sumbar melakukan revisi kepada target indikator kinerja pembangun yang telah disusun pada FKPD tahun 2001. Sebagai mana yang telah ditetapkan kepada Peraturan Gubernur Sumbar Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Provinsi Sumatra Barat tahun 2021,” ungkapnya.

Mahyeldi juga menambahkan, perlakuan revisi indikator makro pembangunan tersebut telah mempertimbangkan beberapa hal. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami bounce back effect atau kembali melesat sejak terpuruk diawal 2020 akibat pandemi Covid-19. Program vaksinasi merupakan kunci membaiknya ekonomi Provinsi Sumbar,”tambahnya.

Ia juga mengatakan sektor pertanian menjadi salah satu penahan meningkatnya kemiskinan di masa pandemi. “Sektor pertanian sebagai sektor pengerak terbesar PDRB Sumbar terbukti cukup sebagai penahan efek peningkatan kemiskinan di Sumatra Barat. Diperkirakan sektor ini akan tetap mampu menahan lajunya peningkatan kemiskinan terutama di daerah perdesaan di tahun 2021,” ujarnya.

Secara lebih merinci Mahyeldi mengatakan peningkatan ekonomi sektor makro mengalami peningkatan. “Pertumbuhan ekonomi sumbar berdasarkan data BPS bahwa realisasi pada penyuluhan pertama 2021 mengalami konstraksi sebanyak -1,6% dan melesat 5,76% di periode kedua. Akhir tahun diperkirakan 3,0% sampai 3,8% meningkat untuk Sumbar,” katanya. Namun Mahyeldi mengatakan tingkat penganguran terbuka mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS realisasi pada februari 2021 mencapai 6,67% dan proyeksi hinga akhir tahun 6,62% sampai 6,88%,” ungkapnya.

Mahyeldi mengatakan, IPM Sumbar mengalami peningkatan. Indeks pembangunan manusia berdasarkan data BPS rilis tahun april 2021 terhadap percapaian IPM tahun 2020 sebanyak 72,38% diproyeksikan hingga akhir tahun mencapai 72,56%.

Baca Juga:  Peduli Iklim Dunia, Indosat-GSMA Kolaborasikan Digitalisasi Konservasi Mangrove

Mahyeldi juga mengatakan tingkat kemiskinan di Sumbar diproyeksikan akan menurun. Bedasarkan data BPS dengan jumlah 364,079 penduduk miskin lalu pada maret 2021 mengalami peningkatan 370,067 warga miskin atau 6,63 %. Diproyeksikan pada akhir tahun 2021 tingkat warga miskin di Sumbar menurun 6,18% sampai 6,58%, dengan warga miskin mencapai 358,076 jiwa.

Ketua DPRD Sumbar Supardi menyebutkan fraksi-fraksi memberikan masukan dan dorongan kepada pemerintah daerah untuk lebih berinovasi dan kreatif dalam meningkatkan penerimaan daerah. Terutama dari potensi aset dan BUMD yang belum dikelola secara maksimal.

”Ini sangat diperlukan karena terdapat defisit murni sebesar lebih kurang Rp 28 miliar yang harus ditutupi dalam pembahasan Ranperda ABPD Perubahan 2021,” ujar Supardi.

Sementara dari sisi belanja daerah, lanjutnya, fraksi-fraksi DPRD pada umumnya meminta penjelasan terkait refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya. Baik terhadap kebijakan maupun besaran alokasi anggaran yang diperoleh dari hasil refocusing serta rencana penggunaannya.

Supardi mengingatkan, pembahasan harus dipercepat mengingat waktu yang tersedia. Pengajuan Rancangan APBD-P oleh Pemprov ke DPRD sedikit terlambat sehingga waktu yang tersedia untuk membahas hingga penetapan semakin kasip.

”Kalau sampai setelah tanggal 30 September nanti belum juga ditetapkan, maka tidak ada perubahan dalam APBD tahun 2021. Ini tentu akan menyulitkan pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban pergeseran dan refocusing anggaran yang telah dilakukan,” tegasnya.

Untuk itu, pemerintah daerah bersama DPRD harus dapat mengefektifkan waktu yang tersedia untuk melakukan pembahasan. Seluruh OPD pemerintah daerah hendaknya menyiapkan semua bahan yang diperlukan agar tidak mengganggu jalannya pembahasan. (cr1)