BNPB Serahkan Rp19 Miliar Dana Penanganan Abrasi Pantai Kota Padang

104
Harmensyah serahkan secara simbolis bantuan dana penanganan abrasi pantai di Kota Padang kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didampingi anggota DPR Asli Chaidir, dan Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman, Rabu (21/10/2020).

Perjuangan Pemprov Sumbar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar untuk menangani abrasi pantai di Kota Padang membuahkan hasil. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) serahkan dana siap pakai (DSP) Rp19 miliar lebih, di Istana Kediaman Gubernur Sumbar, Rabu (21/10/2020).

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Harmensyah kepada Gubernur Irwan Prayitno. Dana tersebut untuk menangani abrasi di Jalan Samudera persis di belakang Masjid Al Hakim, pengamanan Tugu Merpati di Muaro Lasak Purus, dan pengamanan abrasi di Pasia Jambak.

“Kita bersyukur dengan dukungan anggaran dari BNPB. Karena abrasi yang melanda Kota Padang sudah mengkhawatirkan,” sebut Irwan Prayitno.

Dikatakannya, dukungan dari BNPB tersebut sangat berarti bagi Sumbar. Karena APBD Sumbar 2020 sudah tersedot habis untuk penanganan covid-19.

“Anggaran kita sudah habis untuk penanganan covid-19. Semoga dengan dana ini segera abrasi pantai di Kota Padang dapat diatasi,” kata Irwan.

Sestama BNPB Harmensyah mengatakan abrasi pantai di Kota Padang sudah menjadi perhatian bagi BNPB. Lokasi yang terdampak abrasi adalah lokasi vital, seperti Masjid Al Hakim yang baru dibangun sedemikian megahnya dari sumbangan warga senilai Rp15 miliar.

Kemudian, Tugu Merpati yang menjadi sejumlah pengingat momentum perdamaian. Begitu juga di Padang Sarai yang berdampak pada masyarakat banyak.

“Masyarakat saja mau mengeluarkan biaya Rp15 miliar untuk membangun masjid. Kenapa kita pemerintah tidak bisa merawat dan menjaganya. Makanya ini menjadi perhatian bagi kita,” sebut Harmensyah.

Menurutnya, dengan anggaran tersebut diharapkan penanganan abrasi pantai di Kota Padang dapat berjalan dengan cepat. Karena untuk mengamankan fasilitas publik.

Penyerahan DSP tersebut juga dihadiri anggota DPR RI Asli Chaidir. Anggota Komisi VIII DPR ini mengaku siap men-support Pemprov Sumbar dan Kota Padang untuk mendapatkan anggaran dari pusat.

“Kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan anggaran penanganan abrasi. Kebetulan BNPB adalah mitra Komisi VIII DPR RI, apalagi Kepala dan Sestama-nya berasal dari Sumbar. Sehingga komunikasi lebih lancar untuk mendapatkan dukungan anggaran,” sebutnya.

Baca Juga:  Novrial: Bagaimanapun Caranya, Ajak Masyarakat Berkegiatan di Pustaka

Dengan kedekatan itu, Asli Chaidir berharap BNPB mendukung sejumlah penanganan bencana lainnya di Sumbar. Karena banyak bencana abrasi pantai lainnya mengancam Sumbar.

Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman mengatakan pihaknya di BPBD saat ini tidak hanya fokus dalam menyiapkan logistik penanganan bencana non-alam pandemi Covid-19, namun juga bencana alam seperti abrasi pantai dan banjir.

“Kita di BPBD selalu siap dalam penyediaan logistik penanganan Covid-19 dan penanganan cepat bencana alam di Sumbar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PSDA Sumbar Rifda Suriani menjelaskan, penanganan abrasi tersebut dengan konstruksi pembangunan Groin Tipe T. Termasuk seewall dengan pemasangan batu memagari pantai.

“Untuk konstruksi yang efektif adalah Groin T dan seewall. Untuk pengerjaan kita akan hitung ulang, karena anggaran yang kita ajukan Rp32 miliar, jadi ada selisih anggaran yang diperoleh dengan biaya yang direncanakan,” ujarnya.

Untuk mendapatkan anggaran tersebut, sebelumnya Gubernur Irwan Prayitno bersama rombongan menemui Kepala BNPB Doni Monardo, 11 Agustus 2020 lalu ke Jakarta.

Ikut dalam kunjungan itu Wali Kota Padang Mahyeldi, Sekprov Sumbar Alwis, Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman, Kepala Bappeda Sumbar Hansastri, Kepala Dinas PUPR Sumbar Fathol Bari, dan Kepala PSDA Sumbar Rifda Suriani.

Kehadiran rombongan Gubernur Sumbar diterima langsung Kepala BNPB Letjend TNI Doni Monardo, didampingi Sestama BNPB Harmensyah, Deputi Tanggap Darurat Dodi Ruswandi, Deputi Rehab-Rekon BNPB Rifai, Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB Rustian.

Merespons proposal dan kunjungan gubernur itu, BNPB menurunkan tim verifikasi ke Sumbar pada 31 Agustus 2020. Tim verifikasi dipimpin Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Jarwansah dan Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat  Budi Erwanto dan jajaran.  Selama berkunjung ke Provinsi Sumbar, tim verifikasi BNPB melaksanakan rapat koordinasi dengan Kalaksa BPBD Provinsi Sumbar Erman Rahman dan jajaran di Kantor PSDA Sumbar. (hsn)